Tindak Pidana Korupsi Dalam Persfektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam

Abstract

Korupsi di Indonesia berkembang dengan sangat pesat pada beberapa dekade terkahir ini, akibat dari tingginya kasus tindak pidana korupsi, menempatkan Indonesia pada jajaran negara terkorup di dunia. Pemerintah telah berupaya keras dalam mengatasi permasalahan korupsi, hal tersebut dikarenakan tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang bersifat sistematis dan teratur. Selain hukum positif, Indonesia juga tidak terlepas dari ajaran agama. Secara tegas agama sangat melarang perbuatan korupsi karena korupsi termasuk sebagai tindak pengkhianatan dan kezaliman, telah banyak penjelasan tentang larangan perbuatan korupsi baik pada Al Qur’an serta Hadist.
 Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif yang merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Dengan menggunakan metode berfikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).
 Hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Positif diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan dalam Hukum Islam Tindak Pidana Korupsi diatur melalu Al-Qur’an dan Hadist. Perbandingan Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi menurut Hukum Positif dan Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa Hukum Postif untuk menentukan pemidanaan tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan hukuman penjara maksimal 20 Tahun penjara serta hukuman tambahan berupa membayar denda. Sedangkan Hukum Islam perbuatan korupsi merupakan pencurian dan hukumannya potong tangan dan hukuman mati. 
 Saran dalam penelitian ini, Hukum di Indonesia harus memenuhi unsur keadilan tidak membuat perpecahan sesama masyarakat , serta penegak hukum harus tegas dalam menjatuhkan hukuman pidana bila perlu di dasari Al-Qur’an dan Hadist.
 
 Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Hukum Positif, Hukum Islam

Korupsi dalam Telaah Ayat Ahkam dan Hukum Positif Nasional

“…Terdapat beberapa kajian yang meneliti tentang korupsi dalam kajian ayat Qur'an dan hukum nasional, diantaranya adalah; Hendra Gunawan (2018) yang menyamakan korupsi dengan tiga terminologi yakni ghulul (penyelewengan), risywah (suapmenyuap), serta sirqah (mencuri) dan hirabah (merampok) harta publik dimana semuanya merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pemegang amanat publik sehingga mengakibatkan adanya kerugian publik. 3 Kemudian terdapat tulisan Hilal Arya Ramadhan, dkk (2021), yang menyatakan bahwa korupsi adalah setiap orang yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". Pengaturan tindak pidana korupsi menurut hukum Islam secara literer memang tidak ditemukan dalam khaszanah Islam, tetapi substansi dan persamaannya bisa ditelusuri seperti ghulul (penggelapan), risywah (penyuapan), Sariqah (pencurian), ghashab (mengambil paksa hak/harta orang lain), khianat, dan al-aks (pungutan liar) dan pengaturannya pun telah jelas diatur dalam Al Qur'an dan Hadist.…”

Tinjauan Hukum Islam terhadap Ketentuan Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia

“…Adapun menurut perspektif hukum Islam, konteks tindak pidana korupsi termasuk dalam katagori ghulūl (pengkhiyānatan berat) terhadap amānat rakyat. Hal ini dikarenakan serupa dengan tindakan penggelapan ghanīmah yang dikatakan juga dengan ghulūl dikarenakan penyalahgunaan wewenang (Ramadhan et al, 2021). Kedua kasus tersebut terlihat berbeda konteks, namun keduanya dapat bertemu pada poin yang sinergis, yaitu; kedua bentuk ghulūl itu merupakan manifestasi dari tindakan khiyānah pada pekerjaan.…”