Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Sebagai Transnational Crime

Abstract

Human trafficking is one of the transnational crimes that is a threat to global security which is one type of transnational crime coupled with illicit drug trafficking, maritime piracy, arms smuggling, money laundering, terrorism, international banking crimes and cybercrimes. The forms of trafficking in persons are divided based on the purpose of delivery, based on the victim, and based on the form of exploitation. Because of the massiveness of this crime, the United Nations formulated a protocol called the Palermo Protocol. In Indonesia, there are also special regulations regarding the criminal act of trafficking in persons, namely Law Number 21 of 2007. Although there are already laws and regulations that regulate this crime, in fact it is still not able to provide a sense of justice as well as security and comfort for victims of the crime of trafficking in persons. Other legal protections are still needed for victims of this crime.

Edukasi Bentuk Perdagangan Manusia Dan Implementasi Protokol Palermo Di Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas

“…Seperti, rasa kesepian tinggal sendiri di rumah, pengaruh dari lingkungan dan pergaulan, dan adanya kontak dengan dunia hiburan malam. Terakhir adalah fenomena perdagangan pria yang banyak terjebak dalam eksploitasi ekonomi (Kadek Novi Darmayanti et al, 2022). Seperti menjadi buruh dan kerja paksa tanpa bayaran.…”

Social Media and Human Trafficking: Using Social Media in Education of Human Trafficking Case Study on Operation Underground Railroads (Ours)

“…Even though there are laws and regulations that control this crime, it seems that they are still unable to provide a sense of justice, security, and comfort for the target or victim. Other legal regulations are still needed to protect victims of criminal acts [17].…”

Upaya Thailand Dalam Mengatasi Prostitusi Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Melalui Kerja Sama Internasional

“…Selain itu upaya yang di lakukan ialah penyempurnaan undang-undang menjadi The Anti-Trafficking In Persons Act tahun 2008 yang berfokus kepada permasalahan perdagangan manusia. (Kadek, 2022) Thailand memiliki potensi pariwisata yang cukup besar untuk itu peran pemerintah sangat penting dalam memberantas Tindak Pidana Perdagangan orang yang terjadi di Thailand. Oleh karena itu, masyarakat mengaharapkan pemerintahnya untuk meningkatkan keamanan dan kebijakan terhadap masyarakat dan warga negara asing yang berkujung di negara tersebut.…”