Tindakan Maladministrasi Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindakan maladministrasi dalam tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui modus operandi tindakan maladministrasi dalam tindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif (Normative Legal Research), dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Konseptual Approach), dan pendekatan kasus (Case Approach). Adapun hasil penelitian ini adalah Kualifikasi tindakan maladministrasi dalam tindak pidana korupsi terletak pada mens rea (sikap batin) dari pelaku meladministrasi. Setiap pelaku maladministrasi yang berniat untuk melakukan tindakannya dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, dan berakibat pada kerugian keuangan negara dan perekonomian negara, maka tindakan tersebut merupakan tindak pidana korupsi. Setiap modus operandi tindakan maladministrasi dalam tindak pidana korupsi adalah perilaku dan perbuatan melawan hukum, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang itu, kelalaian, pengabaian kewajiban Hukum, dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, menimbulkan kerugian materiil dan/atau immaterial, bagi masyarakat dan orang perseorangan.

Peran Pemerintahan Desa Kutasari, Kabupaten Banyumas dalam Penanggulangan Keadaan Darurat Covid-19 Tahun 2020-2021

“…Diskresi tersebut di satu sisi merupakan sesuatu yang perlu dilakukan sebab merupakan kewenangan yang melekat pada sebuah pemerintahan untuk menetapkan keputusan penanggulangan keadaan darurat selama masih bisa dipertanggungjawabkan secara administratif (Juliani, 2020). Namun, di sisi lain diskresi tersebut menjadi hal berisiko yang memungkinkan munculnya tuduhan pidana korupsi maladministrasi (Sommaliagustina, 2019), (Sudirman et al, 2020), dan (Arsalan et al, 2021).…”