Tinjauan Etik Dan Hukum Terhadap Vaksinasi Covid-19 Antara Pilihan Dan Kewajiban

Abstract

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merupakan wabah penyakit disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) yang diidentifikasi sebagai virus corona jenis baru. Jenis yang baru ini mempunyai sifat berbeda yaitu lebih menular dibandingkan yang sebelumnya walaupun masih dalam famili yang sama. Dalam penanganan pandemi Covid-19 ini tidak dapat hanya dilakukan dengan mengobati yang sakit saja tetapi harus terintegrasi, mulai dari upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tinjauan secara etik dan hukum analisis Peraturan Presiden No 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019, yang mewajibkan kepada warga yang terdaftar sebagai sasaran vaksinasi Covid-19 dan pemberian sanksi jika tidak mengikuti program. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, yaitu melakukan kajian dan penelaahan hukum normatif melalui studi kepustakaan. Program Vaksinasi Covid19 merupakan pelaksanaan kewajiban pemerintah dalam rangka pemenuhan hak manusiawi warganya agar dapat menjalani hidupnya dengan rasa aman, tenteram, sehat dan sejahtera. Secara prinsip hukum sudah sesuai dengan UUD 1945 sebagai sumber hukum serta peraturan/ undang-undang lainnya, sehingga pemerintah dapat memaksa warganya untuk mengikuti program vaksinasi, sedangkan untuk pilihan hanya pada jenis vaksinnya. Berdasarkan prinsip etik maka Program Vaksinasi Covid-19 telah memenuhi artikel/pasal yang terdapat dalam Universal Declaration on Bioethic and Human Right, dan kaidah dasar moral beneficence, nonmalficence, autonomy, dan justice dengan primafacienya adalah Justice, diharapkan pada pelaksanaannya tenaga kesehatan melaksanakan sesuai kaidah etik.