Tinjauan Hukum Legalisasi Aset Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Terhadap Kepemilikan Tanah

Abstract

Legalization Asset pass PTSL represent a governmental program, where BPN represent executor medium of mass program to publish certificate as strong voucher is ownership of land right which is its expense is charged upon by APBN. To reply the problem of accurate by of writer conclude (1) Procedure execution of PTSL in Sub-Province of Gowa have been executed surely is, simple, cheap expense, quickly is, fluent, peaceful, fair, flatten, and open and also akuntabel according to its target walk effectively, though not yet efficient because BPN have limited facilities and basic facilities, so that still happened mistake in measurement and mapping of picture. (2) Legal consequences of publication of land certificate at program of PTSL is as a means of evidence of is ownership of valid Key Word : Legalization Asset, PTSL AbstrakLegalisasi Aset melalui PTSL merupakan suatu program pemerintah, dimana BPN merupakan sarana pelaksana dari program massal yang akan menerbitkan sertifikat sebagai tanda bukti terkuat kepemilikan hak atas tanah yang biayanya dibebankan kepada APBN. Untuk menjawab masalah yang diteliti penulis menarik kesimpulan (1) Prosedur pelaksanaan PTSL di Kabupaten Gowa telah dilaksanakan secara pasti, sederhana, biaya murah, cepat, lancar, aman, adil, merata, dan terbuka serta akuntabel sesuai tujuannya berjalan secara efektif, meskipun belum efisien karena BPN memiliki sarana dan prasarana yang terbatas, sehingga masih terjadi kesalahan dalam pengukuran dan pemetaan gambar. (2) Akibat hukum atas penerbitan sertifikat tanah pada program PTSL adalah sebagai alat bukti kepemilikan yang sah.Kata Kunci : Legalisasi Aset, PTSL

Analisis Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Implikasinya terhadap Pembangunan Berkelanjutan di Kota Baubau

“…Meskipun PTSL telah diterapkan secara luas di Indonesia, penelitian yang ada sering kali berfokus pada aspek hukum dan administratif (Aisyah & Saleh, 2023;Beladina, 2022;Istiqamah, 2018), dan mengabaikan implikasi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pendekatan yang lebih holistik diperlukan untuk memahami dampak keseluruhan dari kebijakan PTSL.…”

Peran Administrasi Pertanahan dalam Perkembangan Wilayah Kota Tangerang Selatan

“…Untuk itu sistem pengelolaan pertanahan yang baik dibutuhkan dalam penyelesaian dan pengurangan kasus, sengketa pertanahan yang terjadi (PPN/Bappenas 2013). Suatu aturan sebagai perlindungan hukum untuk subjek hak atas tanah dapat mencegah terjadinya masalah yang semakin kompleks (Istiqamah, 2018;Wahyuningsih et al, 2012). Dalam hal ini Negara dapat mengatur kepemilikan dan penggunaan hak atas tanah untuk upaya meningkatkan kepastian hukum serta kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan kegiatan sertipikasi hak atas tanah (Ayu, 2019;Mardiana et al, 2016;Sirait et al, 2020).…”

Tindak Pidana Korupsi Bidang Pertanahan Terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

“…12 Kepastian hukum dalam pendaftaran tanah meliputi orang/badan, batas, lokasi serta luas tanah, dan kepastian akan hak milik atas tanah. 13 Kepastian hukum terhadap hak atas tanah artinya adanya kepastian terhadap objek atas tanah dan subjek atas tanah. 14 Pada pelaksanaan PTSL rentan terjadi penyimpangan yang berujung pada adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum tertentu seperti adanya penarikan biaya melebihi ketentuan, adanya biaya tambahan untuk percepatan proses bahkan biaya-biaya lain yang tidak sesuai dengan aturan.…”