Tinjauan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami telaah hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 28/PUU-XI/2013 tentang Pengujian UU No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian terhadap UUD NRI Tahun 1945. Manfaat dari penelitian tersebut ialah sebagai sosialisasi dan memberikan penyadaran hukum perihal aktifitas perkoperasian di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang berfokus pada mengkaji asas-asas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek permasalahan. Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis Hermeneutik dan Interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa frasa “orang perseorangan” dalam pengertian koperasi berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 17 Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena rumusan pengertian tersebut mengarah ke individualisme. Lebih lanjut, meskipun permohonan para Pemohon hanya mengenai pasal tertentu, namun karena pasal tersebut mengandung materi muatan norma substansial, sehingga akan menyebabkan pasal-pasal yang lain dalam UU No. 17 Tahun 2012 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu permohonan para Pemohon harus dinyatakan beralasan menurut hukum untuk seluruh materi muatan UU No. 17 Tahun 2012. Adapun demi kepastian hukum, UU No. 25 Tahun 1992 berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang yang baru.

Penerapan Timbangan Ikan Pintar dalam Meningkatkan Ekonomi UKM Masyarakat Pesisir Berbasis IoT

“…Dalam undang-undang No. 17 tahun 2012 tentang perkoperasian telah memberikan kuasa kepada koperasi untuk dapat membentuk kegiatan usaha berbentuk koperasi simpan pinjam sehingga Koperasi Perikanan Laut (KPL) menyediakan peminjaman modal untuk nelayan (Salle, Husen, and Marsuni 2020). Karena banyaknya kebutuhan nelayan seperti perawatan kapal, solar, jaring, umpan dan kebutuhan lainya yang harus disediakan, membuat nelayan mau tidak mau meminjam modal untuk kebutuhan usahanya (Tobarasi 2019).…”

Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS): Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 73/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn

“…Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Fokus kajian di dalam pendekatan kasus adalah ratio decidendi atau reasoning, 11 Salle Salle, La Ode Husen, & Lauddin Marsuni. (2020) .000,00 (delapan juta rupiah) padahal biaya PNBP terkait dengan penerbitan surat-surat kedua kapal tersebut sejumlah Rp.325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada hal biaya untuk penerbitan Grosse Akta kedua kapal tersebut sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).…”