Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku di Indonesia Terkait Tindak Pidana Aborsi

Pandamdari, Endang; Djajaputra, Gunawan; Asror, Endyk M.

doi:10.56110/sl.v1i1.2

Cited by 4 publications

(4 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…While the aborted pregnancy can have legal consequences and is intentionally done, namely the act of violating the rules of law in other words abortion with unlawful actions (can result in imprisonment according to the Criminal Code). The law actually prohibits abortion (Pandamdari etc., 2022:7) [13] .…”

Section: Resultsmentioning

confidence: 99%

The crime of abortion of the unborn child examined through the perspective of human rights in Indonesia

Virlan Awanadi,

Bagiastra

2024

IJJL

View full text Add to dashboard Cite

Legal arrangements for crimes or criminal acts of abortion on things that are allowed to do abortion in Law No. 36 Year 2009 on Health is not firm and raises multiple interpretations. This research uses normative juridical research based on secondary data sources, especially the Health Law and then analyzed qualitatively. The author concludes, first, the legal arrangements for criminal offenses of abortion if examined from a human rights perspective regarding the things that are allowed in abortion there is uncertainty regulated in the Health Law and its implementing regulations, namely Government Regulation No. 61/2014 on Reproductive Health. In the legislation only regulates the "abortion can be done before the pregnancy is 6 (six) weeks calculated from the first day of the last menstruation" there is no formulation "for the fetus that is not yet alive". Second, in the Health Act, especially Article 76 letter (a), it is necessary to reconstruct the legal arrangements for the crime of abortion that aborts the pregnancy later than six weeks. Changes and / or improvements need to be made by emphasizing the formulation of norms governing the conditions for abortion to be added to the phrase for the lifeless fetus because it is deemed inappropriate and does not reflect the principle of legal certainty.

show abstract

Section: Resultsmentioning

confidence: 99%

The crime of abortion of the unborn child examined through the perspective of human rights in Indonesia

Virlan Awanadi,

Bagiastra

2024

IJJL

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Mei nurut Boi gdan dan Biglei n dalam Moi lei oi ng, analisis data kualitatif adalah proi sei s yang dilakukan dei ngan mei nggunakan data, mei ngidei ntifikasi unit-unit data yang dapat dikei loi mpoi kkan, mei nsintei sis, mei ncari poi la, sei rta mei nei mukan hal-hal pei nting yang dipei lajari. Sumbei r-sumbei r bahan hukum yang digunakan bei rasal dari sumbei r hukum primei r, sei kundei r, dan tei rsiei r (Pandamdari et al, 2022).…”

Section: Metodeunclassified

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Dokter Atas Tindakan Abortus Provocatus Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Yang Hamil

Rumahorbo,

Sidi

2023

View full text Add to dashboard Cite

Aborsi adalah tindakan pengguguran kehamilan. Di Indonesia, tindakan ini dilarang dan dikenai sanksi hukum berdasarkan Bab Kejahatan terhadap nyawa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meski dilarang secara hukum, praktik aborsi tetap saja marak, dikarenakan regulasi dan hukum yang kurang memahami berbagai alasan mendesak yang mendorong perempuan untuk melakukan aborsi. Secara garis besar, aborsi dapat dibedakan menjadi dua jenis: aborsi yang tidak disengaja dan aborsi yang disengaja. Aborsi tidak disengaja adalah pengguguran yang terjadi tanpa tindakan tertentu. Sedangkan aborsi yang disengaja adalah pengguguran yang disebabkan oleh suatu tindakan tertentu. Aborsi yang disengaja ini bisa dibagi lagi menjadi dua, yaitu aborsi articialis therapicus dan aborsi procatus criminalis. Aborsi articialis therapicus adalah pengguguran yang dilakukan dokter berdasarkan alasan medis untuk menyelamatkan ibu. Sedangkan aborsi provocatus criminalis adalah pengguguran yang dilakukan tanpa alasan medis, misalnya untuk menutupi hubungan seksual di luar nikah atau untuk mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan. Menurut undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, tindakan aborsi yang sah dan tidak melanggar hukum dapat dilakukan oleh tenaga medis jika: ada indikasi kedaruratan medis sejak awal kehamilan yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, penderita penyakit genetik berat dan tidak dapat diperbaiki, atau kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menimbulkan trauma psikologis bagi korban. Pelanggaran hukum dalam pelaksanaan aborsi berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan pasal-pasal yang ada dalam KUHP (abortus criminalitas). Namun, tindakan aborsi yang dilakukan demi keselamatan ibu dan dapat dibuktikan secara medis (abortus meditrialis atau abortus thrapupatic) tidak akan dikenakan hukuman

show abstract

“…65/POJK.04/2020 Tentang Pengembalian Keuntungan Investor di Bidang Pasar Modal.) [6] Untuk mengurangi jumlah kerugian investor pasar modal Indonesia yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja oleh pelaku, maka pada akhir tahun 2020, OJK merampungkan POJK No. 65 /POJK.04/2020 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal.…”

Section: Disgordement DI Indonesiaunclassified

Penerapan Disgorgement Fund Sebagai Upaya Memberikan Perlindungan Bagi Investor Di Pasar Modal Indonesia

Aryansyah

Nefi²

2022

JISIP

View full text Add to dashboard Cite

This journal discusses the implementation of the Disgorgement Fund as an effort to provide protection for investors in the Indonesian capital market as outlined in POJK No. 65/POJK.04/2020 concerning Return of Illegal Profits and Investor Loss Compensation Fund in the Capital Market Sector. The issues raised are how to implement the Disgorgement Fund itself in Indonesia and analyze the advantages and disadvantages of implementing the Disgorgement Fund in Indonesia in an effort to provide protection to investors in Indonesia. In its implementation, the Disgorgement Fund can calm investors while minimizing the crime rate in the Indonesian capital market so that the integrity of the capital market can be maintained, even though there are weaknesses such as parties subject to illegal return of profits that can harm investors and the difficulty of proving crimes in the capital market. But with the disgorgement fund system, that is effective, proportional, and preventive so that it can make a party choose not to commit a violation. Returning illegal profits as a remedial action is expected to prevent parties who commit violations from enjoying the profits they have obtained illegally, compensate for losses from victims of violations, contain corrective elements, and are expected to provide a deterrent effect.

show abstract

Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku di Indonesia Terkait Tindak Pidana Aborsi

Cited by 4 publications

References 0 publications

The crime of abortion of the unborn child examined through the perspective of human rights in Indonesia

The crime of abortion of the unborn child examined through the perspective of human rights in Indonesia

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Dokter Atas Tindakan Abortus Provocatus Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Yang Hamil

Penerapan Disgorgement Fund Sebagai Upaya Memberikan Perlindungan Bagi Investor Di Pasar Modal Indonesia

Contact Info

Product

Resources

About