Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Kuh Perdata) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Abstract

Abstrak
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembagian harta waris terhadap perkawinan beda agama menurut Kitab Undang–Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan bagaimana pembagian harta waris terhadap perkawinan beda agama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) terkait status hak waris beda agama terletak pada Pasal 838 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dimana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa yang tidak patut menjadi ahli waris adalah mereka yang dipersalahkan telah membunuh, memfitnah pewaris telah melakukan suatu kejahatan dengan hukuman lima tahun penjara, melakuan kekerasan, dan juga telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat. Karena, menurut Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berhak menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) tidak ada mengenal perbedaan agama sebagai penghalang mewarisi, dengan kata lain sah sah saja orang yang berbeda agama menjadi pewaris atau mewarisi. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam perbedaan agama adalah menjadi penghalang seseorang untuk mendapatkan warisan dari si pewaris. Konsep Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) mengenai status hak waris beda agama terletak dalam Pasal 171 Huruf C Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Serta diperkuat dengan Hadits Rasulullah, yang artinya “Orang muslim tidak mewarisi orang kafir (begitu juga sebaliknya) orang kafir tidak mewarisi orang muslim.
 Kata kunci : Pembagian Harta Waris, Ahli waris, Beda Agama

Kedudukan Polis Asuransi Jiwa dalam Hukum Waris

“…Hak ini akan muncul setelah disepakatinya sebuah perjanjian yang sah secara hukum. Menurut Hartono (2008), kata kepentingan atau interest sebagai suatu keterlibatan kerugian keuangan karena suatu peristiwa yang belum pasti (Hartono, 2008). Dengan demikian, insurable interest merupakan konsep dalam dunia asuransi yang menjelaskan bahwa seseorang diberikan hak untuk mengasuransikan sesuatu karena terdapat hubungan keluarga atau hubungan ekonomi yang mendasari.…”

Hak dan Kedudukan Harta Waris bagi Anak Angkat (Studi Kasus No. 71/PDT.G/2011/PN.PL.R)

“…Warisan memiliki ungkapan untuk memperlihatkan individu yang memperoleh warisan atau individu yang memenuhi syarat untuk mendapatkan warisan. Susunan penerima waris yaitu istri, anak, saudara sedarah, saudara perempuan ibu ataupun saudara lelaki ayah (Hariyanto, 2021). Apabila seseorang tidak mempunyai anak, maka warisan diberikan terhadap jandanya yang sebagian lagi diberikan kepada ayah dan ibu dan kerabatnya secara bersamaan.. Adapun semacam perjanjian didalam perkawinan yang menyatakan apabila tidak memiliki anak, dan pada saat itu harta warisan diberikan kepada jandanya atau dudanya dan jika terjadi pengangkatan anak maka warisan akan diserahkan ke anak angkatnya (Riwut, 2003).…”

The Existence Of Marriage Joint Property In The Bankruptcy Estate Due To Act Of Actio Pauliana By Curator

“…Analisis data yang digunakan adalah Yuridis Normatif yaitu meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup penelitian asas-asas hukum (kaidah peraturan), penafsiran hukum, norma agama dan hokum [4], penetapan hukum di masyarakat seperti perilaku manusia dalam melaksanakan hukum, merangkai data secara sistematis dan menelaahnya hingga memperoleh data yang dapat dipertanggung jawabkan.…”