Ukuran Optimal Pemerintah Daerah Di Indonesia: Studi Kasus Pemekaran Wilayah Kabupaten/Kota Dalam Era Desentralisasi

Abstract

This study tries to measure the optimum size of regional government (municipality/city) which will support the accomplishment of decentralization policy ‘s objectives. The result of this study will conclude how the reformation pattern toward regional government in Indonesia should be done. The result of regressing translog and quadratic functions using cost per capita minimalization approach shows the existence of economy of scale from the size of municipality/city‘s population. Using maximization approach, ¡t is also shown that Municipality/city government expenditure ¡s not efficient yet and has not supported the efforts to accomplish the desired development performance. With various regulations, the significant variable used in the measurement of optimum size is the number of population.The result of using minimization and maximization approaches show that the optimum size for municipality/city is not single (differ), between municipality and city, among each kind of per capita expenditure, and across tìme. Generally, the optimum and minimum size of population for municipality/city such that per capita expenditure can be minimized and such that Regional GDP per capita increases are approximately two million people. The reality of municipality/city’s size which in general is relatively small compared to the optimum and minimum measurement shows the inefficiency of municipality/city government expenditure, and its ineffectiveness to support the effort to enhance the welfare of society. Hence, territoty extension policy performed this far, is actually worsen the accomplishment of its main objective on conducting regional government and development.

Analisis Kemiskinan Rumah Tangga Sektor Informal Di Provinsi Jawa Timur

“…Sektor informal, seperti yang dikonseptualisasikan oleh ILO, mengacu pada usaha yang tidak diregulasi dan tidak terdaftar yang pada umumnya merupakan usaha mikro dan kecil. Sektor informal juga mencakup pekerjaan yang berada di luar area regulasi formal (Nazara, 2010) Pendekatan saat ini mengakui bahwa sektor informal mempunyai aspek yang lebih luas daripada hanya sekedar keterlibatan masyarakat miskin dalam kegiatan ekonomi yang memiliki produktivitas rendah. Aspek-aspek lain seperti legalitas, teknologi yang digunakan, status pekerjaan, pendapatan dan produktivitas, bahkan kontribusi terhadap kegiatan ekonomi, sosial, maupun politik dianggap penting dalam memahami ekonomi informal secara menyeluruh (Nazara, 2010).…”

“…Sektor informal juga mencakup pekerjaan yang berada di luar area regulasi formal (Nazara, 2010) Pendekatan saat ini mengakui bahwa sektor informal mempunyai aspek yang lebih luas daripada hanya sekedar keterlibatan masyarakat miskin dalam kegiatan ekonomi yang memiliki produktivitas rendah. Aspek-aspek lain seperti legalitas, teknologi yang digunakan, status pekerjaan, pendapatan dan produktivitas, bahkan kontribusi terhadap kegiatan ekonomi, sosial, maupun politik dianggap penting dalam memahami ekonomi informal secara menyeluruh (Nazara, 2010). Hal ini menjelaskan bahwa adanya variasi dalam produktivitas, upah, dan kondisi kerja di sektor informal.…”

Urgensi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Desa

“…Agar semua ini dapat dicapai sesuai apa yang diharapkan maka pemerintah melaksanakan sistem pemerintahan dalam bentuk desentralisasi maksud tujuannya adalah agar mempermudah pelaksanaan pemerintahan yang teratur dan sistematis (Nazara & kholis, 2007). Maka dibentuklah delegasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota.…”

Vulnerability of City Ecology: a Narrative of Female Labors and Informal Workers

“…Mulai dari pedagang kaki lima, buruh bangunan, pelayan, pembantu rumah tangga, pedagang tradisional dan masih banyak lagi ragam pekerjaan yang tidak terdeteksi secara formal untuk kemudian dikategorikan ke dalam sektor informal. Longgarnya batasan sektor informal berlaku juga untuk tenaga kerja yang terjaring di dalamnya, tak hanya laki-laki, perempuan dan pekerja anak mendominasi sektor informal terendah (Nazara, 2010). Implikasinya berlanjut pada ketidakmampuan para pemegang kebijakan baik dari upaya untuk mengkuantifikasinya dan minimnya respon atas dinamika yang berkembang.…”