Upaya Peningkatan Pengetahuan Dan Pemahaman Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Bidang Ketenagakerjaan Atas Dasar Persamaan Hak

Abstract

Abstrak: Masalah yang terjadi adalah tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam bidang ketenagakerjaan, sebagian dari mereka menganggap bahwa pemerintah tidak memberikan kesempatan untuk bekerja layaknya manusia pada umumnya. Nyatanya, hak-hak untuk bekerja bagi disabilitas telah ada pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Sehingga, jelas bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mitra penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan atas dasar persamaan hak. Metode pelaksanaan adalah Sosialisasi dengan tema“See Ability Not Disability”. Mitra adalah ‘penyandang disabilitas’ pada Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Rungu Wicara (BRSPDSRW) Melati yang beralamat di Jl. Gebang Sari Nomor 38, RT. 02/RW. 05 Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur berjumlah 20 (dua puluh) orang. Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan adalah dalam bentuk wawancara kepada seluruh peserta Pengabdian. Hasil menunjukkan bahwa dari semua materi yang disampaikan oleh tim terdapat peningkatan pemahaman dan pengetahuan mitra terutama terhadap hak-hak penyandang disabilitas dalam bidang ketenagakerjaan sebesar 45%. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang besar terutama perhatian yang diberikan oleh pemerintah kepada penyandang disabilitas dalam bidang ketenagakerjaan. Selain itu, mitra semakin paham akan peluang kerja dan peluang usaha yang dapat dilakukan dengan mengembangkan potensi diri dan tentu hal ini membutuhkan kerja sama dengan ahlinya.Abstract: The problem that occurs is regarding the fulfillment of the rights of persons with disabilities in the field of employment, some of them think that the government does not provide opportunities to work like humans in general. In fact, the right to work for persons with disabilities has been regulated in Law Number 8 of 2016. Thus, it is clear that this activity aims to increase the knowledge and understanding of partners with disabilities in employment based on equal rights. The method of implementation is socialization with the theme "See Ability Not Disability". Partners are 'persons with disabilities' at the Melati Social Rehabilitation Center for Deaf Sensory Disabilities (BRSPDSRW) located on Jl. Gebang Sari Number 38, RT. 02/RW. 05 Bambu Apus, Cipayung District, East Jakarta City, totaling 20 (twenty) people. Monitoring and evaluation is carried out in the form of interviews with all participants in the Service. The results showed that from all the material presented by the team, there was an increase in understanding and knowledge of partners, especially regarding the rights of persons with disabilities in the field of employment by 45%. The implementation of this activity can provide great benefits, especially the attention given by the government to persons with disabilities in the field of employment. In addition, partners are increasingly aware of job opportunities and business opportunities that can be done by developing their potential and of course this requires cooperation with experts.

Konsep Sistem Peradilan Pidana Khusus Perempuan Korban Kekerasan

“…Ketika berbicara perempuan sebagai korban kekerasan seharusnya ada beberapa hal yang harus diatur lebih spesifik, termasuk bentuk perlindungan, siapa yang menjamin dan bagaimana keberlanjutan dari perlindungan yang diberikan. Berbicara tentang korban, selain perempuan tidak boleh dilupakan bahwa laki-laki pun memungkinkan menjadi korban (Agustanti, Dirkareshza, & Taupiqqurrahman, 2022). Namun kajian ini hanya berfokus pada perempuan sebagai korban kekerasan.…”

Peningkatan Pengetahuan Tentang Pentingnya Pemenuhan Aksesibilitas Untuk Penyandang Disabilitas Guna Mewujudkan Kesamaan Kesempatan

“…Konvensi internasional mengenai hak-hak penyandang disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 mengatur berbagai hak yang harus dipenuhi negara pihak (Yoneva & Syam, 2016). Hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup, perlindungan dalam situasi yang penuh resiko dan darurat, pengakuan yang setara di depan hukum (Ndaumanu, 2020), hak untuk bebas dan aman, bebas dari rasa sakit dan perlakuan yang kejam, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan pelecehan (Agustanti, Dirkareshza, et al, 2022), penghormatan terhadap privasi, bebas untuk hidup mandiri, hak untuk mengakses mobilitas personal (Propiona, 2021), akses informasi, penghormatan untuk memiliki rumah dan keluarga, berpartisipasi dalam kehidupan publik dan politik (Pramashela & Rachim, 2021), kebebasan berekpresi, serta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya lainnya seperti hak atas pendidikan, kesehatan, rehabilitasi dan habilitasi dan hak atas pekerjaan. Oleh karenanya, permasalahan mitra berkaitan dengan pemenuhan hak-hak tersebut diatas.…”

“…Sebelumnya, telah dilaksanakan sosialiasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tepatnya mengenai penjaminan hak atas pekerjaan untuk Penyandang Disabilitas (Agustanti, Waluyo, et al, 2022). Berbicara mengenai aksesibilitas tentu akan berfokus pada beberapa hal, seperti dalam memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan Afkari & Maulana (2021) dan nonperbankan dan memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan.…”