Upaya Perlindungan Konsumen Melalui Sertifikasi Halal (Untuk Umkm Sate Klathak Pleret Yogyakarta)

Abstract

Undang-undang perlindungan konsumen mengatur tentang hak dan kewajiban mendapatkan informasi secara jelas terhadap produk yang dikonsumsi. Salah satu bentuk informasi yang dikonsumsi tersebut halal, adalah adanya labelisasi halal yang dikeluarkan oleh BPJPH (Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal). Namun dewasa ini para konsumen belum mendapatkan dan menemukan label halal pada olahan berbahan baku daging kambing, khususnya yang terdapat di kawasan Pleret Banguntapan. Seharusnya para pelaku usaha mengajukan sertifikasi halal akan produk olahannya, namun kenyataan banyak olahan produknya tidak terjamin kehalalannya. Berdasarkan fenomena tersebut, maka pengabdian ini bertujuan ingin mengedukasi para pelaku usaha sate klathak dan melakukan pendampingan akan pentingnya sertifikasi halal. Mitra dalam pengabdian ini adalah para pelaku usaha cathering dengan menu special sate klathak di kawasan Donoloyo, Pleret Banguntapan Bantul. Metode pengabdian dilaksanakan dengan beberapa kegiatan, pertama penyuluhan tentang pentingnya sertifikasi halal sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen, kedua FGD seputar sertifikasi halal dan permasalahan lainnya serta pendampingan dan fasilitasi sertifikasi halal oleh LPPOM MUI. Hasil pengabdian menunjukkan meningkatnya pengetahuan dan pemahaman para produsen dan konsumen akan pentingnya sertifikasi halal serta meningkatnya kesadaran para UMKM yang telah beralih pada produk yang telah tersertifikasi halal.

The Role of Islamic Philanthropic Institutions in Accelerating the Halal Certification Program for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs)

“…Research related to selfdeclaring halal certification for MSMEs, especially with the role of philanthropic institutions, is still very rare to find. Most of the previous publications show how to educate and improve literacy about the halal certification process without the role of Islamic philanthropic institutions (Maesyaroh et al, 2022;Moerad et al, 2021;Mustakim et al, 2022;Nurani et al, 2020). The researchers only found one previous study conducted by Choiri & Ma'adi (2023), which analyzed the role of zakat institutions in supporting the process of halal-certified MSME products in Bangkalan, Madura.…”

Sertifikasi halal untuk peningkatan pelayanan unggul suplaier gizi unit poned puskesmas

“…Pemerintah melalui BPJPH memerlukan waktu untuk mencapai target semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Salah satunya melalui program sertifikasi halal gratis dengan skema self-declare bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) (Maesyaroh, Martiana Andri, 2022). Adapun timeline yang telah ditetapkan pemerintah untuk memenuhi capaian produk yang wajib bersertifikat halal ini seperti pada (Tabel 1).…”

“…Gambar 4. Penyampaian materi terkait program sertifikasi halal reguler Pencarian Aplikasi Sihalal ini ada di http://info.halal.go.id/cari/ situs ini juga dipadukan dengan website milik Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang pencarian produk halal yaitu: https://www.halalmui.org/mui14/searchproduk/searcg/groupkategori/?page= 2 (Maesyaroh, Martiana Andri, 2022). Aplikasi lainnya yang dikembangkan oleh BPJPH adalah aplikasi untuk registrasi dan pendampingan proses produk halal (PPH) yaitu: https://ptsp.halal.go.id/.…”