Using Vote E-Recapitulation as a Means to Anticipate Public Disorders in Election Security in Indonesia

Djuyandi, Yusa; Herdiansah, Ari Ganjar; Yulita, Intan Nurma; Sudirman, Sud

doi:10.18510/hssr.2019.7515

Cited by 9 publications

(8 citation statements)

References 9 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…On the other hand, other Islamic groups indirectly feel the need to be involved in national politics, considering the strong relationship between these mass organisations and certain political parties. More clearly, the two largest Islamic organisations in Indonesia, NU and Muhammadiyah, are culturally linked to several political parties such as the PKB (National Awakening Party), PPP (United Development Party) and PAN (National Mandate Party), where these parties won large constituencies by exploiting cultural relations with these two Islamic organisations (Djuyandi et al 2019;Noor 2016;Romli 2020).…”

Section: Literature Review: Islamic Constitutional Jurisprudence and ...mentioning

confidence: 99%

Relation of religion and practical politics: Contextual adoption of constitutional Islamic jurisprudence for Muslim clerics in Indonesia

Yahya

Sahidin

2022

HTS Teologiese Studies / Theological Studies

View full text Add to dashboard Cite

Some clerics (ulama) in the Islamic world are of the view that practical politics is closely related to Islam, which regulates how an order of state is run. This view historically departs from Islamic constitutional jurisprudence texts that justify political Islam. Likewise, some Islamic boarding schools’ (pesantren) clerics, better known as kyai in Indonesia, are of the view that practical politics is not only a world affair but also an activity based on the application of Islamic legal principles in achieving public welfare. This study aims to determine the academic basis of pesantren ulama in making decisions to be active in practical politics in Indonesia. Using a qualitative approach through interviews, the results of this study indicate that the political decisions of pesantren ulama are strictly based on the perspective of political Islam and fiqh principles that justify the involvement of ulama in politics. Furthermore, the conclusion leads to three perspectives in political motivations for pesantren’s ulama: to gain power, to preach Islamic values, and to demonstrate the existence of ulama in modern state administration.Contribution: The contribution of the study is to describe the permissibility of politics as an alternative to preaching and to show the existence and ability of ulama in state administration.

show abstract

Section: Literature Review: Islamic Constitutional Jurisprudence and ...mentioning

confidence: 99%

Relation of religion and practical politics: Contextual adoption of constitutional Islamic jurisprudence for Muslim clerics in Indonesia

Yahya

Sahidin

2022

HTS Teologiese Studies / Theological Studies

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…E-government membawa harapan besar bagi terwujudnya penyelenggaraan Good Governance dengan hipotesis yang menunjukkan bahwa tingginya penguasaan dan penggunaan ICT dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan selaras dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik, terutama harapan bagi terbukanya aksesibilitas dan transparansi yang selama ini menjadi catatan bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia (Hermansyah, Jumroh, & Djuyandi, 2019). Selain itu penggunaan ICT dalam penyelenggaraan urusan publik juga dipandang sebagai solusi bagi permasalahan klasik yang kerap dihadapi oleh negara karena teknologi mampu menjadi instrumen sekaligus rujukan yang valid dan reliable bagi masyarakat (Djuyandi, Herdiansah, Yulita, & Sudirman, 2019). Pentingnya penggunaan ICT dalam penyelenggaraan urusan publik juga didorong oleh masifnya penggunaan serta pengaruh ICT oleh dan bagi masyarakat Indonesia dalam relasi sosial-politik mereka hal ini misalnya terkait dengan digital activism dan perilaku politik (political behavior) (Jesica, Sumadinata, & Paskarina, 2020;Paskarina, 2020).…”

Section: Pendahuluanunclassified

Evaluasi Situs Web Covid19.Kaltimprov.go.id sebagai Penyebaran Informasi Pandemi Covid-19 di Provinsi Kalimantan Timur

Irawan

Hidayat

2021

View full text Add to dashboard Cite

Pandemi global Covid-19 memberikan dampak kehidupan manusia, mulai dari dampak sosial sampai dengan tata laksana pemerintahan. Selain berkutat pada pengendalian penyebaran penyakit, pemerintah di seluruh dunia juga menghadapi ancaman lain yakni penyebaran informasi palsu terkait Covid-19. Distorsi informasi ini pada gilirannya justru menghambat upaya pemerintah dalam menangani dampak pandemi dan menambah masalah baru. Untuk itu penyampaian informasi yang benar dan tepat sasaran menjadi penting dalam upaya penanganan pandemi. Pada titik ini, peran e-government dituntut lebih dari sekadar memindahkan proses bisnis pemerintah dari luring ke daring. Evaluasi dari situs web resmi pemerintah ditujukan untuk menilai apakah situs web tersebut mampu mendukung tujuan-tujuan pemerintahan serta mendukung terwujudnya Good Governance. Penelitian ini akan mengevaluasi situs web resmi pemerintah yang memberikan informasi resmi terkait pandemi di Provinsi Kalimantan Timur melalui laman covid19.kaltimprov.go.id. Evaluasi ini menggunakan software bernama SortSite 5.3.5 yang akan berfungsi sebagai alat penguji otomatis berbasis daring. Adapun hal-hal yang diuji adalah errors, accessibility, compatibility dan standards yang juga disebut sebagai variabel pengukuran evaluasi situs web berdasarkan panduan W3C (World Wide Web Consortium). Berdasarkan hasil evaluasi yang didapatkan dari aplikasi SortSite 5.3.5 didapatkan data bahwa masalah terbanyak pada situs web covid19.kaltimprov.go.id berada pada variabel Accessibility dengan 85%, kemudian variabel compatibility dan standards dengan rata-rata 72% dan yang terakhir adalah variabel errors dengan rata-rata permasalahan sebesar 71% atau lebih tinggi daripada standar yang ditetapkan oleh W3C. Tentu saja hal ini merupakan temuan yang mengkhawatirkan dikarenakan banyaknya permasalahan secara teknis yang terdapat dalam situs web covid19.kaltimprov.go.id, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan terhambatnya penyebaran informasi yang benar dan resmi terkait Covid-19.

show abstract

“…Di sisi lain, keberadaan SITUNG masih diragukan oleh sejumlah pemilih dan calon kandidat, menyusul ditemukannya beberapa kejanggalan, yaitu inkonsistensi antara hasil penghitungan suara yang dipublikasikan secara digital di SITUNG dengan hasil rekapitulasi suara secara konvensional. Hal ini memicu kecurigaan publik yang bedampak pada menurunnya kepercayaan pemilih terhadap KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu (Djuyandi et. al., 2019).…”

Section: Pendahuluanunclassified

“…Ketika proses penghitungan suara di tingkat TPS sudah selesai yang dituangkan dalam Form C1, selanjutnya panitia penyelenggara pemilu memublikasikan dengan mengunggah ke aplikasi SITUNG sehingga proses tabulasi suara dapat berjalan dengan cepat, akurat, transparan, dan dapat meminimalisir kesalahan (Cahyaningsing et. al., 2019;Djuyandi et. al., 2019).…”

Section: Perkembangan Pemanfaatan Teknologi Pemilu DI Indonesiaunclassified

Pemanfaatan Teknologi Pemilu Di Tengah Era Post Truth: Antara Efisiensi dan Kepercayaan

Mahpudin

2019

PolGov

View full text Add to dashboard Cite

Teknologi pemilu merupakan sebuah keniscayaan di era digital. Berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi telah mendorong banyak negara memanfaatkan teknologi untuk membantu penyelenggara pemilu melaksanakan demokrasi elektoral. Indonesia termasuk negara yang menggunakan teknologi dalam pemilu. Namun dalam pelaksanaannya, teknologi pemilu tidak serta merta menghasilkan efisensi dan efektifitas. Misalnya, penggunaan aplikasi SITUNG (Sistem Penghitungan Suara) untuk proses rekapitulasi suara berbasis online justru menimbulkan polemik di tengah masyarakat menyangkut kepercayaan publik yang dipicu oleh adanya kesalahan teknis penyelenggara pemilu. Hal ini diperparah dengan hadirnya isu negatif dan kabar bohong selama pemilu sebagai konsekuensi dari era post truth. Artikel ini membahas penggunaan teknologi pemilu dalam proses tahapan rekapitulasi suara melalui SITUNG pada pemilu 2019 yang menghadirkan perdebatan antara efisensi dan kepercayaan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan SITUNG dalam proses rekapitulasi suara menjadi kontroversial sebab adanya kesalahan teknis yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam prises input data ke SITUNG memicu keraguan dan kecurigaan publik. Momentum ini dimanfaatkan oleh calon kandidat dan elit politik yang kalah dalam pemilu untuk memobilisasi massa agar tercipta public distrust yang pada akhirnya berujung pada upaya untuk mendelegitimasi hasil pemilu. Hal tersebut semakin diperkeruh di tengah era post truth yang ditandai dengan hadirnya isu negatif dan berita palsu menggunakan media sosial.

show abstract

Using Vote E-Recapitulation as a Means to Anticipate Public Disorders in Election Security in Indonesia

Cited by 9 publications

References 9 publications

Relation of religion and practical politics: Contextual adoption of constitutional Islamic jurisprudence for Muslim clerics in Indonesia

Relation of religion and practical politics: Contextual adoption of constitutional Islamic jurisprudence for Muslim clerics in Indonesia

Evaluasi Situs Web Covid19.Kaltimprov.go.id sebagai Penyebaran Informasi Pandemi Covid-19 di Provinsi Kalimantan Timur

Pemanfaatan Teknologi Pemilu Di Tengah Era Post Truth: Antara Efisiensi dan Kepercayaan

Contact Info

Product

Resources

About