WAJAH BARU PENDIDIKAN ISLAM INDONESIA: Jilbab, Toleransi, dan SKB 3 Menteri

Abstract

The problem of schools that apply rules for wearing school uniforms (hijab) as an imposition to use certain attributes and are considered intolerant and violate human rights. This is also the basis for the three ministerial decree on school uniforms issued as a form of government efforts to strengthen religious tolerance in educational institutions. This research uses literature study and data analysis in the form of content analysis. This study aims to analyze the background cases of the issuance of the SKB of three ministers from a recognized religious perspective in Indonesia and how the SKB strengthens religious tolerance in educational institutions. The results of the research are from the point of view of various religions, this case is the practice of religious teachings as part of dakwah (changing students for the better). SKB as a policy to strengthen tolerance between religions starting from educational institutions by not forcing students to use uniforms or attributes with specific religious characteristics..

Problematika Penggunaan Jilbab bagi Peserta Didik di Sekolah Negeri

“…Rilisnya SKB Tiga Menteri tidak luput dari tanggapan yang pro dan kontra. Tanggapan kontra muncul dari Ketua MUI Sumatera Barat yang menentang izin bagi siapapun untuk membuat kebijakan yang dapat menyebabkan putra atau putri Minangkabau melepaskan jilbabnya, terutama jika orang tua telah menandatangani tata tertib yang berlaku di sekolah (Iqbal, 2021). Terdapat perbedaan pendapat terkait SKB Tiga Menteri, di mana Sekjen FSGI memberikan dukungan penuh, sementara wakil sekretaris jenderal FSGI berpendapat bahwa SKB perlu direvisi untuk memasukkan sanksi yang lebih jelas bagi pelanggar dan perlu disosialisasikan secara lebih masif minimal satu tahun.…”

Rekonstruksi Pemahaman Guru tentang Keragaman melalui Program Sekolah Guru Kebinekaan (SGK)

“…Ketiga, Kasus aturan penggunaan seragam sekolah di sekolah negeri di Padang, Sumatera Barat. Kasus ini membahas tentang kontroversi yang muncul akibat kebijakan Pemerintah Kota Padang yang mewajibkan siswa dan siswi sekolah negeri untuk mengenakan pakaian adat Minangkabau sebagai seragam sekolah (Iqbal, 2021). Kasus ini juga mengkritisi dampak dan implikasi kebijakan tersebut terhadap hak-hak anak, kesetaraan gender, dan keragaman di lingkungan pendidikan.…”

Trajectory Konstruksi Jilbab di Indonesia: Pertarungan Beragam Kepentingan

“…Selain pada ranah fashion, wacana jilbab sebagai simbol kesalehan seseorang juga masuk ke institusi pendidikan dan politik. Pada institusi pendidikan, hal ini tercermin lewat aturan yang mengharuskan siswa perempuan untuk menggunakan Jilbab (Iqbal, 2021). Hal ini dibuktikan dengan munculnya aturan di salah satu sekolah di Padang, Sumatera Barat, yang kerap mewajibkan siswa perempuan untuk mengenakan jilbab termasuk yang tidak beragama Islam (Iqbal, 2021).…”

“…Pada institusi pendidikan, hal ini tercermin lewat aturan yang mengharuskan siswa perempuan untuk menggunakan Jilbab (Iqbal, 2021). Hal ini dibuktikan dengan munculnya aturan di salah satu sekolah di Padang, Sumatera Barat, yang kerap mewajibkan siswa perempuan untuk mengenakan jilbab termasuk yang tidak beragama Islam (Iqbal, 2021). Akhirnya, jilbab menjadi standar baru bagi kaum perempuan baik yang beragama Islam maupun tidak.…”