Zakat sebagai Pengurang Kewajiban Pembayaran Pajak : adilkah bagi umat Islam ?

Abstract

Artikel ini bertujuan menganalisis sisi keadilan bagi umat Islam yang membayar zakat hanya dapat mengurangi kewajiban membayar pajak dari wajib pajak. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum dokrinal dan menggunakan metode penelitian perskriptif, melalui studi perpustakaan. Kebijakan pemerintah tentang pembayaran zakat yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak dari seorang wajib pajak masih dirasakan kurangnya rasa keadilan oleh sebagian masyarakat yang beragama Islam yang ada di Negara Indonesia, dimana mereka sebagai warga negara Indonesia, disamping membayar zakat, juga diwajibkan membayar pajak. Sebagian masyarakat tidak membayar secara maksimal zakat dari harta yang mereka miliki, salah satu sebabnya karena mereka juga diwajibkan membayar pajak (dua tagihan untuk satu objek). Sebagai bahan perbandingan, di Arab Saudi, Malaysia, Brunai Darussalam dan Pakistan ada diterapkan pelaksanaan kewajiban membayar zakat yang berbeda dengan yang diterapkan di Indonesia. Masyarakat berharap pemerintah mengeluarkan regulasi baru yang mengatur tentang pembayaran zakat mengurangi kewajiban membayar pajak sehingga masyarakat menjadi sangat termotivasi untuk mengeluarkan zakat atas harta benda yang wajib dizakati.key word/ kata kunci : keadilan , zakat, pajak,

Modelling zakat as tax deduction: A comparison study in Indonesia and Malaysia

“…Previous research indicating the difference in the implementation of zakat as a tax deduction between Indonesia and Malaysia is shown by Purwakananta (2020) where the management of zakat in Indonesia is still ineffective. Meanwhile, Malaysia is an example of a country that has succeeded in applying zakat as a tax deduction when it is paid at official government institutions (Iskandar, 2019;Suprayitno et al, 2013).…”

Shifting Paradigm of Zakat and Tax for Economic Justice in Muslim Society

“…The factor from the low public consideration is the choppy socialization concerning zakat as a deduction from earnings tax to the general public even though the enactment of the law is very profitable for taxpayers. [1] ; [2] ; [3] ; [4] ; [5]; [6] This opinion is supported by research, that prison consciousness of issuing zakat and taxes in Muslim society remains very low [7] ; [8] ; [9] which include the notion that trade in mind-set will begin with a choicemaking method that is preceded by an analysis manner within every character or organization (in this example the manager or institution of zakat and tax. [10] to triumph over those barriers, BAZ and KPP Pratama seek to boost public consideration via transparency within the management of zakat finances, continuously re-socialize that zakat can be a deduction from taxable earnings, provide steerage, carrier, and supervision (via a chain of tax audit sports).…”