Disampaikan dalam kegiatan pelatihan penelitian dan penulisan hukum yang diselenggarakan oleh DPC Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI), dalam masa perkenalan calon anggota (Maperca) di Kota Sorong pada tanggal 26 November 2021.

Dalam Nawakerja Prioritas Kabinet Kerja Pemerintah, terdapat 9 (Sembilan) program yang hendak dicapai oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang diantaranya menyangkut program pembentukan dan pengembangan 5.000 Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa/BUMDes). Hal ini merupakan kepedulian pemerintah terhadap pembangunan desa dengan memberi “lokomotif baru” yang dapat menggerakan perekonomian desa, manakala peran swasta dan koperasi tidak terlalu dominan. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sedang berkembang dan merupakan terobosan baru yang patut diapresiasi dalam rangka pemberdayaan dan penguatan desa. Peran penting BUMDes bukan hanya diharapkan sebagai pengemban kepentingan dan pelayanan serta pemenuhan kebutuhan rakyat banyak, akan tetapi juga sebagai penyumbang besar dalam perekonomian desa.

Penyebaran Covid-19 diprediksi akan membentuk regulasi-regulasi dengan ragam jenis dan hierarki, berpotensi memundurkan semangat penyederhanaan regulasi. Disamping itu, penyebaran pandemi Covid-19 telah menyebabkan kejenuhan publik. Disamping itu hukum administrasi menjadi urgen dan berkembang sejak penetapan UU No. 2 Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan instrumen hukum administrasi dalam pembentukan kebijakan publik, serta menganalisis perkembangan dan urgensi hukum administrasi sebagai alternatif kebijakan pemerintah pada masa pandemi Covid-19. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-yuridis dengan spesifikasi bersifat deskriptif-analitis. Teknik analisis dilakukan secara kualitatif guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Kesimpulan penelitian ini adalah, sejak penetapan UU No. 2 Tahun 2020, hukum administrasi berkembang cepat selama pandemi Covid-19 berdasarkan beberapa indikator. Saran dalam penelitian ini adalah perlu dibentuk instrumen hukum yang materi muatannya berlaku sekali selesai agar tidak terjadi residu aturan.

Pelatihan Penulisan dalam kegiatan penulisan sistematika jurnal ilmiah yang diselenggarakan oleh BADKO HMI Papua/Papua Barat pada tanggal 17 Juli 2021.

The Papuan People's Assembly (Majelis Rakyat Papua-MRP) is a cultural representation of the Papuan people, which has an important role in protecting the rights of the Papuan people in the fields of customs and culture, empowering women, and religious harmony. So far, the authority of the MRP is quite limited because it is not supported by a strong legislative function. In 2021, the Papua Special Autonomy Law, which has been in effect since 2001, underwent significant changes. In this study, we conclude that the amendment to the Special Autonomy Law for Papua does not reflect the aspirations of the Papuan people, especially the consideration of strengthening the MRP institution. We also provide several reasons why the MRP institution should be strengthened so that changes to the Papua Special Autonomy Law can benefit the province of Papua.