Artikel ini mendeskripsikan tentang kebutuhan terhadap kepemimpinan transformasional di negara Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh terjadinya degradasi moral bangsa yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Berkembangnya korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai bukti begitu parahnya degradasi moral bangsa Indonesia, yang hampir menjerumuskan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ke dalam jurang kehancuran. Hadirnya beberapa tokoh pemimpin yang reformis yang mencirikan kepemimpinan transformasional pada era roformasi ini, khususnya di sektor publik memberi angin segar bagi permasalahan krisis kepemimpinan dan ketidakpercayaan masyarakat (distrust) kepada pemimpinnya. Para pemimpin transformasional ini memiliki jiwa altruisme dan filantropi yang tinggi. Mereka mampu menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat yang dipimpinnya, meskipun menghadapi tantangan dan ancaman dari berbagai pihak yang berseberangan dengan haluan politiknya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode library research. Materi yang digunakan dalam menyusun artikel ini menggunakan bahan-bahan bacaan dan data skunder. Materi, data serta informasi yang terkumpul  kemudian disusun dan dianalisis, sehingga menghasilkan kesimpulan yang bisa dipertanggungjawabkan. Dalam artikel ini menghasilkan suatu kesimpulan bahwa kepemimpinan transformasional sector publik sangat dibutuhkan di Indonesia pada saat ini. Keteladanan dan keberhasilan beberapa pemimpin transformasional yang telah ada menjadi panutan bagi pemimpin dan masyarakat. Keberanian dalam mengambil kebijakan untuk kepentingan masyarakat banyak dan kemampuan merubah mind set masyarakat yang dipimpinnya sehingga mendukung kebijakannya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemampuannya pemimpin transformasional dalam mentransformasikan ide dan gagasan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang dipimpin menunjukkan keberhasilan yang signifikan.

Policies on villages in Indonesia have experienced ups and downs since theRepublic of Indonesia was established. The regulation of the village is urgent because thevillage has a strategic position in development in Indonesia. Further the existence ofvillages in Indonesia had already existed before the Indonesian republic was established.In this article, we analyze the policy on villages by making comparisons of some villageregulations starting before the republic of Indonesia was established, at the beginning ofindependence and until now. This research is library research, and the main data comesfrom book and journal publications available in Indonesia since before independenceuntil post independence. This research is ultimately useful for any policy study on villageregulation. The results of the policy analysis on the village law show that several lawsand regulations concerning the village in the past have reduced independence and natural conditions of the village. Law number 5 of 19th7e9 hsoavs erreediguncteyd,the authenticity and uniqueness of the village from its natural conditions by carrying outuniformity on the form of villages and village government in Indonesia. However, withthe enactment of Law number 6 of 2014, the sovereignty, independence and naturalconditions of the village are given the right and authority to return to their originalnatural forms with the recognition of the right to recognize and subsidiarity.Keywords: Village Law, Recognition, Subsidiarity, Village Sovereignty, VillageCommunity

Abstrak Reformasi kebijakan tentang desa dapat terlihat jelas dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Masyarakat desa selama ini lebih sering hanya menjadi penonton dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Namun melalui undang-undang nomor 6 tahun 2014 ini masyarakat diberikan kewenangan pengakuan terhadap hak asal usul (rekognisi), penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa (subsidiaritas), keberagaman, kebersamaan, kegotong-royongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pemilihan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini dengan maksud agar dalam proses pencarian makna dibalik fenomena dapat dilakukan pengkajian secara komprehensif, mendalam, alamiah, dan apa adanya serta tanpa banyak campur tangan dari peneliti. Dengan metode kualitatif ini dapat di analisis mengenai pendekatan collaborative governance dalam mewujudkan kemandirian desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di kabupaten Sidoarjo sudah ada beberapa kegiatan yang mendukung collaborative governance dalam mendorong terwujudnya kemandirian desa. Beberapa kegiatan tersebut diantaranya adalah terbentuknya Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD), Program Kawasan Perdesaan (PROKADES), Desa Melangkah, dan Start Up Desa. Kata Kunci: Kemandirian Desa, Collaborative Governance, Recognisi, Subsidiaritas, Undang-undang Desa.   Abstract Policy reforms on villages can be seen clearly in Law No. 6 of 2014 about villages. The village community has only been a spectator in the implementation of development in their area. However, through law number 6 of 2014, the village community is given the authority to recognize the rights of origin (recognition), recognition of local scale authority and decision making locally for the benefit of the village community (subsidiarity), diversity, togetherness, mutual cooperation, kinship, deliberation, democracy, independence, participation, equality, empowerment and sustainability. This study uses qualitative research methods with a descriptive approach. The selection of qualitative research methods in this study with the intention that in the process of finding the meaning behind the phenomenon can be carried out comprehensively, deeply, naturally, and as it is and without much interference from researchers. This qualitative method can be analyzed about collaborative governance approaches in realizing village independence. The results of this study indicate that there are already several activities in Sidoarjo regency that support collaborative governance in encouraging the realization of village independence. Some of these activities include the establishment of an Inter-Village Coordination Board (BKAD), the Rural Area Program (PROKADES), Desa Melangkah, and Start Up Villages. Keywords: Village Independence, Collaborative Governance, Recognition, Subsidiarity, Village Law.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan dana desa dalam menanggulangi dampak pandemi civid-19 di tingkat desa. Salah satu prioritas penggunaan dana desa adalah untuk menanggulangi keadaan darurat dan mendesak khususnya pandemi covid-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologis. Sampel diambil secara purposif dengan mengambil sampel awal kepala desa Ringinanom sebagai key informan, dan selanjutnya sampel diambil mengikuti metode snowball sampling.Pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara mendalam (dept interview), observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif (Miles, Huberman, & Saldana, 2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dana desa dalam menanggulangi dampak pandemi covid-19 di desa Ringinanom berjalan sesuai ketentuan. Alokasi anggaran dana desa sebesar minimal 8% direalisasikan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa pemerintah desa dan masyarakat telah melaksanakan kegiatan penanggulangan dampak pandemi covid-19 di desa dengan dukungan dari anggaran dana desa yang bersumber dari APBN.