Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Dari sumber pendapatan desa tersebut, alokasi anggaran dari APBN merupakan hal yang baru bagi desa. Kesiapan desa dituntut agar dapat mengolah dana desa sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila desa tidak siap dengan sumber daya manusia maupun program yang sesuai maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi penyelewengan dana desa. Rumusan masalah dalam  penelitian ini adalah:  1) Bagaimanakah efektifitas pengenaan sanksi hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) di Sulawesi Selatan? 2) Upaya apakah yang harus dilakukan oleh para penegak hukum dalam rangka mencegah terulang kembali tindak pidana korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) di Sulawesi Selatan? Penelitian dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar. Selama kurun waktu 2 (dua) bulan. Penulis menggunakan teknik analisis data secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat dengan penelitian ini. Adapun hasil penelitian dalam skripsi ini yaitu: 1) Penerapan hukum pidana baik secara formil maupun materil dalam Putusan No.99/Pid.Sus/2013/PN.Mks telah sesuai dan dari segi penerapan hukum pidana materiil perbuatan terdakwa Haminuddin, S.Ag memenuhi unsur delik sebagaimana dakwaan subsidair yang di pilih oleh Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi. 2) Pengelolaan dana desa yang ada di Propinsi Sulawesi Selatan masih ditemui berbagai persoalan disetiap tahap mulai dari perencanaan, pengalokasian, penyaluran, penggunaan hingga pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Desa. Ketidaksiapan Pemerintah Daerah dan kurangnya sumber daya manusia yang memadai di desa menjadi penyebab utama sehingga tidak tercapainya pengelolaan dana desa yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

The purpose of this independent research is to find out how the impact of organizational culture on the implementation of the independent campus independent learning program (MBKM) at the University of Muhammadiyah Sinjai (campus teaching case study) The type of research used is a qualititative method. Primary data was obtained though observation and interviews, while secondary data was obtained through documentation studies and literatute studies. The resutls showed that there was no impact given to students who attended the teaching campus in terms of accelerated study, buy for indicators to add insight, the use of practical learning media and te presentation offacilities and infrastructure have been felt by students, lectures and universities. Impact of organizational culture is innovation and risk taking, attention to detail, outcome orientation, and team orientation. The supporting fakctor for the implementation of the teaching campus are student interest, supporting from university, financing for MBKM program activies by the Ministry, and the experince prosessed by student. Meanwhile, the barrier factor for the theaching campus is the lack of facilities and infrastructure at the University of Muhammadiyah Sinjai, as well as when the lecture schedule and the teaching campus activitiies coincide.