Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta arus globalisasi yang sudah tidak terbendung dewasa ini, tidak hanya menimbulkan dampak positif tetapi juga seringkali menimbulkan dampak negatif misalnya dengan adanya “globalisasi kejahatan” dan berkembangnya kualitas (modus operandi) dan kuantitas tindak pidana oleh korporasi. Permasalahan dalam artikel ini adalah bagaimana pertanggungjawaban hukum pidana korporasi dalam upaya penanggulangan tindak pidana korporasi pada saat ini dan bagaimana pertanggungjawaban hukum pidana korporasi dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi pada masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam kebijakan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam upaya penanggulangan tindak pidana korporasi dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi pada saat ini terdapat beberapa kelemahan mengenai kapan korporasi melakukan tindak pidana korupsi dan masalah sanksi pidana. Oleh karena itu untuk kebijakan pertanggungjawaban pidana korporasi pada masa yang akan datang menjelaskan ketentuan tersebut dan penegak hukum dapat menerapkannya.

Looking at the development of technology that is so fast and also used in all fields to provide convenience. This also includes electronic transactions on online loan applications (pinjol), given the current economic conditions that are not in a good condition due to Covid-19, many people choose loan applications to meet their needs without seeing the overall consequences of their actions. The case of a pinjol application that attacks the personal data of its users is of course a prohibited act because it is related to someone's personal data. This study aims to find out how the legal protection for illegal loan service users in Indonesia is and what are the obstacles to law enforcement in dealing with loan lending cases in Indonesia. This research uses normative legal research methods. And it is known that in Indonesia, about criminal law policies that can be used to punish debtors for their actions, they can use UUPK because of the position of borrowing users as consumers and use the ITE Law because transactions are carried out using electronic media. The obstacles that occur are the lack of experts in the field of electronics in law enforcement and also the ITE Law is not strong enough to ensnare borrowers.

Pengabdian ini dilakukan dengan tujuan untuk menanamkan semangat toleransi di tengah pandemi. Covid-19 menciptakan berbagai normalisasi baru dalam kehidupan kita, bahkan komunikasi secara langsung pun terhambat dan tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan secara langsung dalam skala besar. Normalisasi baru ini memungkinkan terjadinya peningkatan rasa individualis di tengah masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan keseimbangan dengan pemahaman dan penanaman sikap toleransi. Kegiatan dilakukan dengan menggunakan metode sosialisasi kepada para siswa SMK Maitreyawira Tanjungpinang. Tujuan pelaksanaan kegiatan sosialisasi, yaitu untuk meningkatkan wawasan para siswa mengenai sikap toleransi di tengah masa pandemi. Tujuan ini sudah tercapai dengan adanya penyampaian materi dan sesi evaluasi yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan. Hasil dari sosialisasi menunjukkan persentase pemahaman siswa dalam hasil evaluasi yang dilakukan mencapai lebih dari 70%. Maka dari itu, SMK Maitreyawira Tanjungpinang mampu menjadi contoh bagi pihak lain dalam upaya menanamkan dan meningkatkan toleransi dalam diri. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa indikator, yaitu seberapa jauh pemahaman mengenai toleransi, bentuk implementasi nilai-nilai toleransi antar sesama, serta manfaat yang dirasakan dalam mengamalkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari.

Investment is one of the first steps in moving the wheels of a country's economy. In the city of Batam itself is strongly identified with the investment climate. With its strategic location, Batam City is located adjacent to its neighboring countries, namely Singapore and Malaysia. The OSS (Online Single Submission) system emerged as one of the steps aimed at increasing the competitiveness of the global region and encouraging investment growth. However, in the OSS system there are still many obstacles both in terms of regulations and implementers of regulations that are considered less than optimal in applying electronically integrated business licenses. This is also worsen by the dualism of authority in managing the region. Looking to neighboring countries, Singapore is a favorite destination for global companies wishing to expand their business in Asia. The ease of obtaining a business license has become the main focus for this Lion Country. This study uses a normative legal research method with a comparative law approach and a statutory regulation approach. The purpose of writing this article is to study the ease of foreign investment in Singapore compared to Batam City and the legal standing of OSS in its application. Based on the research conducted, the ease of investment is examined from various factors, namely in the areas of legal certainty, taxation, employment, and licensing of the Indonesian OSS system including Batam City which still does not fully support a conducive investment climate in doing business compared to Singapore.

Kriminalisasi yang dialami oleh para jurnalis seringkali dikaitkan dengan pasal pencemaran nama baik (defamasi), ujaran kebencian, hingga pornografi. Pasal-pasal “karet” tersebut cenderung bersifat multitafsir dan digunakan untuk menghindari kritik dari jurnalis. Berkaca pada fenomena tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk memberikan kajian terkait arti penting dari jaminan perlindungan hukum terhadap jurnalis yang kritis sehingga tidak dikriminalisasikan oleh pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji hukum perlindungan para jurnalis melalui revisi UU ITE dan penguatan UU Pers dengan memperhatikan kepentingan pers dalam memberikan berita publik. Penelitian ini menunjukkan bahwa kriminalisasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum akibat salah tafsir akan berdampak pada pengucilan suara pers. Pemerintah harus menjamin perlindungan jurnalis sebagai pertanggungjawaban bahwa Indonesia mendukung kebebasan pers dan demokrasi. Dengan demikian, para regulator harus menempatkan masalah kriminalisasi terhadap bidang jurnalistik sebagai prioritas untuk mewujudkan makna sesungguhnya dari demokrasi.