Marriage is a constitutional right of Indonesian citizens, but not all marriages end in favour to women. From a legal and normative standpoint, this study examines how sirri and early marriage marginalize women. This article is library research. Datas were collected by conducting study of primary and secondary legal materials. The findings of this study demonstrate that sirri marriage is manifestly ineffective and contrary to the Indonesian Marriage Law. Women in sirri marriages do not have proper inheritance rights because sirri marriages are not recognized by state law, despite the fact that they are valid under religious law. In a similar vein, it appears that women's rights are not guaranteed in early marriage because couples in general lack the capacity and maturity to manage rights, obligations, and roles within the household; even early marriage appears to be "forced."Abstrak: Pernikahan merupakan hak konstitusional warga negara Indonesia. Akan tetapi, tidak semua pernikahan, baik praktik maupun aturan hukumnya menguntungkan bagi semua pihak, terutama bagi perempuan. Artikel ini mengkaji marginalisasi perempuan dalam kasus nikah sirri dan nikah dini dengan perspektif yuridis-normatif. Data-data dikumpulkan dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan sirri jelas tidak efektif dan cukup menyimpang dari ketentuan Undang-undang Perkawinan Indonesia. Kaum perempuan dalam pernikahan sirri tidak diuntungkan dalam pembagian harta warisan karena pernikahan mereka tidak dikuatkan dengan akta nikah, walaupun pernikahan tersebut dinilai sah menurut hukum agama. Hal yang sama juga terjadi pada pernikahan dini karena hak-hak perempuan pada kenyataannya tidak terjamin. Hal ini disebabkan para pasangan dalam pernikahan dini, umumnya, belum memiliki kapasitas dan kedewasaan yang cukup dalam manajemen hak, kewajiban, dan peran dalam rumah tangga. Pernikahan dini bahkan terkesan sebagai pernikahan yang “dipaksakan”.

Salah satu golongan yang berhak menerima zakat adalah Gharim. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis cara penetapan Hak Gharim dalam pembagian zakat di Kampong Rimo Kec. Gunung Meriah Kab. Aceh Singkil 2) Untuk menganalisis ketentuan Hukum Islam mengenai persyaratan gharimdalam pembagaian zakat di Kampong Rimo Kec. Gunung Meriah Kab. Aceh Singkil. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dengan dua sumber yakni data primer dan data sekunder, selanjutnya data tersebut divalidasi maka pemeriksaan keabsahan data menggunakan metode triangulasi. Hasil penelitian menjelaskan, Pentapan Gharim sebagai penerima Zakat di Kampong Rimo ditentukan berdasarkan hasil observasi dan hasil musyawarah yang dilakukan dengan melihat ketentuan syariat Islam. Golongan Gharim diberi bagian zakat untuk membayar utangnya dengan beberapa syarat. Syarat pertama , ia memiliki kebutuhan untuk memiliki harta yang dapat digunakan untuk membayar utangnya. Syarat keduayaitu, orang yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan atau mengerjakan sesuatu hal yang diperbolehkan agama. Syarat ketiga adalah hutangnya harus dibayar pada waktu itu juga atau disegerakan membayar pada waktunya . Syarat keempat , keadaan hutangnya itu adalah sesuatu yang dapat ditahannya, sehingga hutang tersebut beralih ke anaknya atau dari beralih ke orang tuanya atau hutang pada orang yang mengalami kesulitan.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis tentang kekuatan hukum surat keterangan ahli waris dari kepala Kampong sebagai alat bukti dalam menetapkan ahli waris. Penelitian ini bersifat kualitatif. Metode pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat ahli waris sendiri dengan diketahui Lurah dan dikuatkan oleh Camat bertujuan untuk menentuan siapa-siapa saja yang berhak untuk menjadi ahli waris dari si pewaris untuk mencegah sengketa diantara para ahli waris ataupun pihak ketiga dilakukan agar permasalahan warisan merupakan suatu masalah yang amat mudah untuk menimbulkan sengketa atau perselisihan diantara ahli waris ataupun dengan pihak ketiga. Kekuatan hukum Surat Keterangan Ahli Waris (SKW) sebagai alat bukti dalam menentukan ahli waris memiliki kekuatan hukum sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) c,q.  Dirjen Agraria Nomor. Dpt/12/63/69 tanggal 20 Desember 1969 dikuatkan oleh Surat Keputusan Mahkamah Agung (SKMA) tanggal Mei 1991 Nomor.MA/ Kundi/I7I/ V/K/1991, tentang adanya suatu peralihan hak atas suatu harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris.

Kafa’ah merupakan faktor yang penting dalam membina keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah, karena keluarga Islami itu dapat membentuk masyarakat muslim. Adapun kafa’ah itu walau bukan merupakan syarat sah dalam pernikahan, namun ia merupakan peran yang besar bagi menjaga keharmonisan rumah tangga. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis konsep kafa’ah dalam perkawinan dan urgensinya dalam rumah tangga menurut ulsms mazhab. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menguraikan semua persoalan yang ada secara umum, kemudian menganalisa, mengklasifikasikan, dan berusaha mencari pemecahan yang meliputi pencatatan dan penguraian terhadap masalah yang ada berdasarkan data-data yang dikumpulkan. Sedangkan metode pengumpulan data penulis lakukan dengan studi kepustakaan (library research) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan menelaah dan membaca sumber-sumber yang mempunyai relevansi dengan judul penelitian ini. Untuk pengolahan data yang sudah diperoleh yang dijadikan sebagai data primer adalah sumber-sumber dari kitab-kitab Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi’i, dan Imam Hanbali.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun para ulama’ berselisih pendapat namun mayoritas telah sepakat bahwa kafa’ah merupakan hak wanita dan walinya karena wanita merupakan pilar yang kuat dalam keluarga dan memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun rumah tangga muslim. Justru kafa’ah dalam hal akhlak dan agamis merupakan hal utama yang harus dilihat oleh masyarakat muslim karena ianya memberi dampak yang positif kepada kemaslahatan masyarakat masa kini.

This discussion describes the problem of inheritance of girls who spend all of their parents' inheritance, this problem arises when the Qur'anic verse clearly states that the share of inheritance for girls if they are not accompanied by boys will only get half if they are alone, while if two or more get two-thirds. of the total inheritance. The Compilation of Islamic Law (KHI), which is the main reference for the Indonesian Religious Courts in resolving inheritance problems for Indonesian Muslims, requires daughters to spend the entire inheritance, after the share of the father, mother, husband or wife. This is generally illustrated in Article 174 paragraph (2) of the KHI, so that the existence of this article seems to be very contrary to the qath'i argument that states the inheritance share of girls. The purpose of this paper is to describe the existence of Article 174 paragraph (2) of the KHI in resolving the inheritance problems of girls in Indonesia, precisely in the Religious Courts, as well as the legal arguments that support it which are certainly in the Islamic legal order. Based on the discussions that have been carried out, it was found that the application of Article 174 paragraph (2) as intended has often occurred in the Indonesian Religious Courts, this started from the Supreme Court Decision No. 86 K/AG/1994 and No.184 K/AG/1995 which are the forerunners of every existing decision. Then the supporting arguments are also very numerous, starting from the opinion of Ibn Abbas ra, the opinion of the Shia School, the opinion of an Islamic scholar, namely Muhammad Syahrur and also Hazairin who is an expert on Islamic inheritance in Indonesia.