Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pemenuhan hak narapidana lanjut usia bidang kesehatan, hambatan yang dihadapi dalam pemenuhan hak narapidana lanjut usia bidang kesehatan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang muncul dalam pemenuhan hak narapidana lanjut usia bidang kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak narapidana lanjut usia bidang kesehatan belum terpenuhi dengan baik disebabkan karena adanya hambatan berupa kekurangan tenaga medis, sarana dan prasarana, tidak ada ahli gizi dan nutrisi, kekurangan perlengkapan sehari-hari serta keterbatasan anggaran. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah pelayanan kesehatan khusus, mengevaluasi calon pegawai negeri sipil yang berkualitas khusus tenaga medis dan ahli gizi, peningkatan kualitas psikologis narapidana lanjut usia, peningkatan anggaran dan mengajukan amnesti kepada presiden. Disarankan kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh agar mengoptimalkan pelaksanaan pemenuhan hak narapida lanjut usia, dapat menambah tenaga medis khusus, dan dapat mengatasi hambatan dalam pemenuhan hak narapidana lanjut usia semaksimal mungkin.

Heart rate is a very vital part for the human body, if the heart rate exceeds the maximum limit it will be very dangerous for the body. So we need a heart rate recorder that can store data from the recorded heart rate in order to make it easier to control health. This study aims to test the heart rate recording system with a comparison of a factory-made device, namely an oximeter. This research starts from creating a framework stage that will outline the sequence to be carried out. Heart rate increased after exercise, which was 114.4 bpm compared to 90.8 bpm when eating and relaxing to 66.6 bpm. The results of the data obtained from the test are 60% (3 out of 5 people) who have the same heart rate either using a device or using an oximeter. The average accuracy value of the heart rate recording system when compared to the oximeter is relatively small, namely 1-2 bpm.

Undang-undang Nomor 8 Tahun  2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, mengatur melakukan tindakan pada Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 yang kaitannya dengan kejahatan asal tindak pidana pencucian uang dalam Pasal 2  ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah). Namun putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa Hamdani Razali Alias Ham Alias Dani Bin Razali dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dipandang sangat ringan, jika dibandingkan dengan akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dasar-dasar putusan  hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam perkara tersebut. Dan untuk menjelaskan pertimbangan hukum terhadap Terdakwa. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus terhasuk dalam penelitian hukum yang bersifat normatif (Kepustakaan).  Hasil penelitian ini menunjukan dalam putusan ini pertimbangan hukum yang dijatuhkan oleh hakim belum memenuhi asas kepastian, keadilan  dan kemanfaatan hukum bagi terdakwa, karena hakim menjatuhkan hukumannya begitu ringan.