Among the models of continuous professional development for teachers are potential development and increasing scientific cultural traditions through scientific publications. The obligation of scientific publications for teachers is strengthened by the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform Regulation Number 16 of 2009 concerning Teacher Functional Positions and Credit Scores. However, in reality, scientific publications from teachers are still very minimal. The partner of this PKM activity is MTsN 32 Jakarta where the problem faced is the lack of teacher knowledge in terms of technical writing of scientific papers. In addition, it is a new thing for MTsN 32 Jakarta teachers to publish in OJS-based scientific journals. This PKM activity provides solutions for partners in the form of training in writing scientific papers and publications in OJS-based scientific journals as an effort to improve teacher competence so that it has an impact in realizing professional and competent educators.

Makalah ini bertujuan untuk menganalisis konsepsi maslahah dalam wacana perkembangan hukum Islam. Selanjutnya, makalah ini menguraikan keberadaan masalah dan melihat lebih dalam ke dalam implementasi masalah sebagai dasar untuk pengembangan hukum Islam di Indonesia. Makalah ini adalah yuridis normatif menggunakan pendekatan doktrinal. Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa konsepsi maslahah adalah metode penggalian hukum Islam yang didasarkan pada aspek manfaat dan kebaikan bagi manusia selama tidak bertentangan dengan norma syariah Islam. Selain itu, implementasi masalah sebagai dasar untuk penemuan hukum Islam di Indonesia tidak dapat disangkal. Hal ini dapat dilihat dari daruratnya undang-undang atau peraturan di bawahnya yang mengatur berbagai aspek hukum Islam di Indonesia dalam menanggapi masalah kehidupan masyarakat sebagai dampak dari zaman dan teknologi.

Abstract   Corruption crime can not only be minimized through the eradication of corruption, such as through law enforcement, but also needs precaution that is no less important. Therefore, the community plays an important role in preventing these crimes. Various elements that exist in society, civita academics can also participate in supporting building anti-corruption behavior. Lecturers and Students can be involved in this through Community Service activities as part of the Higher Education Tri Dharma. Various ways can be done and one of them is by providing early education for students in recognizing anti-corruption behavior and its importance for the nation and state. The Legal Counseling Activity regarding Anti-Corruption Education for Students was held at the Global Prima Islamic School Vocational School which was attended by approximately 59 Participants. After delivering the material and questionnaire to the participants, it can be seen that anti-corruption education is really needed to students because based on the questionnaire distributed, it turns out students do not know the relationship of dishonesty with corrupt behavior as evidenced from the results of the questionnaire that most students stated that cheating is not corrupt behavior. Through the material delivered at the time of counseling that cheating is one of the dishonest behaviors that is the seed of a corrupt attitude and can be the seeds of corruption crime in the future and the impact that occurs on the behavior of corruption. Regarding this, based on the results of the questionnaire, the majority of participants stated that the behavior of corruption had a more complex effect on the nation and state.   Keywords: Education, Anti-Corruption, Students   Abstrak   Kejahatan Korupsi tidak hanya dapat diminimalisir melalui pemberantasan korupsi semata seperti melalui penegakan hukum namun juga perlu tindakan pencegahan yang tidak kalah pentingnya. Oleh karena itu, masyarakat sangat berperan dalam pencegahan kejahatan tersebut. Berbagai elemen yang ada di masyarakat, civita akademika juga dapat ikut berpartisipasi dalam mendukung membangun prilaku anti korupsi. Dosen dan Mahasiswa dapat terlibat dalam hal ini melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Berbagai cara dapat dilakukan dan salah satunya dengan cara memberikan pendidikan dini bagi pelajar dalam mengenal prilaku anti korupsi dan pentingnya bagi bangsa dan negara. Kegiatan Penyuluhan Hukum mengenai Pendidikan anti Korupsi bagi Pelajar ini telaksana di SMK Global Prima Islamic School yang diikuti lebih kurang 59 Peserta. Setelah disampaikannya materi dan kuisioner kepada peserta, maka dapat diketahui bahwa pendidikan anti korupsi sangat diperlukan kepada pelajar karena berdasarkan kuisioner yang dibagikan ternyata pelajar belum mengetahui hubungan sikap tidak jujur dengan prilaku korupsi yang dibuktikan dari hasil kuisioner bahwa sebagian besar pelajar menyatakan bahwa menyontek bukan prilaku korupsi. Melalui materi yang disampaikan pada saat penyuluhan bahwa menyontek adalah salah satu prilaku tidak jujur yang menjadi bibit dari sikap korup dan dapat menjadi bibit kejahatan korupsi di masa mendatang serta dampak yang terjadi atas prliaku korupsi. Atas hal ini, Berdasarkan hasil kuisioner itu juga, sebagian besar peserta menyatakan bahwa prilaku korupsi berdampak lebih komplek terhadap bangsa dan negara.   Kata Kunci: Pendidikan, Anti Korupsi, Pelajar

ABSTRAKHukum acara formil yang berlaku di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa waris relatif memakan waktu yang cukup lama. Hal ini mengakibatkan waktu serta biaya yang dikeluarkan menjadi lebih besar. Mekanisme small claim court yang diatur oleh Mahkamah Agung melalui PERMA No. 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian sengketa sederhana dalam sistem peradilan umum menjadi titik terang. Konsep small claim court tersebut diharapkan dapat diaplikasikan dalam sistem peradilan agama sehingga mampu memangkas waktu yang lama dalam penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama. Penelitian ini bertujuan untuk menawarkan terobosan baru dalam sistem peradilan agama di Indonesia khususnya terkait penyelesaian sengketa waris. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundangundangan dan konseptual dengan menggunakan studi kepustakaan sebagai alat analisis bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama dengan konsep small claim court dipandang mungkin untuk diimplementasikan sebagai bagian dari pembaharuan hukum acara peradilan agama. Namun demikian, hal itu perlu diiringi dengan pengklasifikasian perkara waris ke dalam perkara besar dan kecil dilihat dari nilai harta warisan yang disengketakan. Oleh karenanya, perluasan pengaturan mekanisme small claim court ke dalam sistem peradilan agama menjadi penting guna memangkas mekanisme penyelesaian perkara yang terlalu lama. Kata kunci: probabilitas; small claim court; waris;Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7 Nomor 3, November 2018 : 387 -404 388 ABSTRAKThe formal procedural law that applies in the Religious Courts in resolving inheritance disputes takes a relatively long time. This results in greater time and costs. The small claim court mechanism regulated by the Supreme Court through Supreme Court Regulation No. 2 of 2015 concerning the procedure for resolving simple disputes in the general justice system to become a bright spot. The concept of small claim court is expected to be applied in the religious justice system so that it can cut down the long time in resolving inheritance disputes in the Religious Courts. This study aims to offer a new breakthrough in the system of religious justice in Indonesia, especially in relation to the resolving of inheritance disputes. This research is a normative juridical research with a law and conceptual approach by using literature study as a legal material analysis tool. The results showed that the resolving of dispute of inheritance in the Religious Court with the small claim court concept was considered possible to be implemented as part of the renewal of the religious court procedural law. However, this needs to be accompanied by the classification of inheritance cases into large and small cases seen from the value of the disputed inheritance. Therefore, the expansion of the small claim court mechanism into the religious justice system is deemed necessary in order to reduce the mechanism for resolving cases that are too long.

<p>Democracy is seen as an ideal paradigm to achieve peace and justice in a particular country. Being<br />Muslim-populated country, Indonesia encounters a dilemma where democracy draws pros and cons<br />even within Islamic point of view. This paper is to decipher democracy in Islam and elaborate<br />Islamic values in the practice of democracy in Indonesia. This is a literary study focusing on Islam<br />and democracy in Indonesia. The conclusion is that the Western democracy does not fit in with<br />Indonesia whose people believe in one god. However, democracy is essentially part of Islam, which<br />is a set of values. In practice, it seems that internalization of Islamic values into practice of<br />democracy in Indonesia is inevitable, because democracy in Indonesia is in accordance with Islam.<br />Keywords: Islamic-values, democracy, Indonesia, Islam, muslim</p>