Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui factor-faktor penyebab tingkat kemiskinan di Indonesia, baik dampak positif maupun negative.  Terdapat tiga indicator utama yang digunakan untuk melihat seberapa besar dampak masing-masing indikator terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.  Ketiga indikator tersebut di wakili oleh variable-variabel ; IPM (Indeks Pembangunan Manusia), Korupsi (jumlah terpidana kasus korupsi) dan indicator makroekonomi (inflasi, PDRB per kapita, jumlah penduduk (sebagai variable control)). Metode penelitian yang digunakan adalah metode panel data, yang terdiri dari data tahun (2009-2013) dan data propinsi di Indonesia (28 propinsi).  Model kemiskinan di Indonesia dapat dijelaskan melalui model Fixed Effect GLS setelah melalui uji pemilihan model terbaik dan uji pelanggaran asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tiga indikator penyebab tingkat kemiskinan di Indonesia, hanya variable PDRB per kapita secara statistik tidak signifikan pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan.  Factor-faktor lainnya dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan secara signifikan. Terdapat dua pengaruh, yakni positif dan negative. Factor yang mampu menurunkan tingkat kemiskinan di propinsi-propinsi Indonesia adalah IPM (semakin besar pengaruhnya di propinsi luar Sumatera dan Jawa-Bali), inflasi dan jumlah penduduk.  Hanya variable korupsi yang berdampak positif terhadap meningkatnya tingkat kemiskinan di Indonesia. Perlu peran aktif pemerintah dalam mewujudkan program pengentasan kemiskinan melalui pembangunan manusia di seluruh propinsi Indonesia.

Kemiskinan anak merupakan permasalahan yang banyak terjadi di kota besar. Tingkat kemiskinan anak (P0) di Provinsi DKI Jakarta kondisi Maret 2017 adalah sebesar 6,10% yang setara dengan 182.212 orang, dengan indeks kedalaman kemiskinan (P1) sebesar 0,7997 dan indeks keparahan kemiskinan (P2) sebesar 0,1609. Penelitian bertujuan menganalisis determinan kemiskinan anak dari kateristik rumah tangga menggunakan data hasil Susenas Maret 2017. Metode yang digunakan menggunakan analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor karakteristik rumah tangga yang signifikan berpengaruh terhadap status kemiskinan anak adalah tingkat pendidikan kepala rumah tangga, status bekerja ibu, dan jumlah anggota dalam rumah tangga. Salah satu program pemerintah keluarga berencana perlu kembali ditingkatkan untuk menekan kemiskinan anak di DKI Jakarta.

Food security has becoming strategic issue in Sukabumi District in view of this district still having stunting prevalence 37%. In other word, one of three children in Sukabumi District having stunting. This research aims to maping the level of society food resilience and to formulating the strategy of increasing food security in minimizing case of stunting in Sukabumi District. The method applied in this reasearch is descriptive qualitative which combined with EFE (External Factor Evaluation) and IFE (Internal Factor Evaluation) analysis in one formula SWOT (Strength Weakness Opportunity Threat). Research also used an approach of Global Food Security Index; and Food Security and Vulnerability Atlas. The results of this research are considered from affordability dimension, whole society could afford it; availability dimension, amount of food availability has fulfill the ideal standard; while quality and safety dimensions heve not fulfill the ideal standard. Sukabumi District are having 168 villages that food insecurity. The appropriate strategy of increasing food security in minimizing stunting is Diversification Strategy, which implementing through: (1) food diversification; (2) optimilizing food and livestock availability; (3) providing employment in agriculture areas; and (4) restraining the conversion of agricultural land.

Permasalahan siswa putus sekolah merupakan masalah pendidikan nasional yang masih terjadi di Indonesia. Fenomena tingkat siswa putus sekolah pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Bekasi masih terbilang tinggi, hal tersebut dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Adapun tujuan penelitian ini adalah pertama, menganalisis perbandingan siswa putus sekolah dengan siswa yang aktif terhadap faktor demografi, karakteristik sekolah dan sosio ekonomi keluarga. Kedua, menganalisis peluang faktor demografi, karakteristik sekolah, sosio ekonomi keluarga dalam mempengaruhi tingkat siswa putus sekolah. Metode yang digunakan yaitu uji komparatif dan regresi logistik. Hasil uji komparatif menunjukan terdapat perbedaan yang nyata atau signifikan antara siswa putus sekolah dengan siswa yang aktif jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Bekasi pada variabel jenis kelamin, jumlah anggota keluarga, usia, jenis sekolah, rasio guru dan murid, jurusan, pendapatan keluarga dan pendidikan ibu. Hasil uji regresi logistik menunjukan variabel yang mempunyai peluang terjadinya siswa putus sekolah dan besarnya peluang dilihat dari nilai <em>odds ratio </em>(OR) yaitu pada variabel jenis kelamin sebesar 0,512, jumlah anggota keluarga sebesar 3,048, usia sebesar 29,156, jenis sekolah sebesar 0,476, rasio guru dan murid sebesar 38,498, pendapatan keluarga sebesar 0,074 dan pendidikan ibu sebesar 0,493.

The use of telemedicine is one of the strategic policies of the Indonesian government to minimize physical contact between doctors and patients in the fight against the Covid-19 pandemic. Various suggestions, directions and decisions from government elements in implementing the policy are aimed at maintaining public health services, without increasing the potential for Covid-19 transmission in health facilities. However, in the midst of optimism for the success of the policy, various policy makers had doubts, especially regarding the readiness of facilities, the ethical dimensions of medical personnel professionalism, and the potential for the emergence of new capitalism in the health sector. Through the stakeholder analysis method of reviewing the existing literature, this study will map and identify the various stakeholders involved in telemedicine implementation, as well as their power, legitimacy and urgency. This identification aims to analyze the relationship between stakeholders and anticipate any counter-productive efforts to the government's strategy in suppressing the spread of the Covid-19 outbreak. The results of this study indicate that there are at least thirty-one stakeholders involved, including the Indonesian Ministry of Health, the Covid-19 Task Force and the Indonesian Medical Council (KKI) as definitive stakeholders, as well as investors, providers of telemedicine platforms and the pharmaceutical industry as dangerous stakeholders.