The use of fundamental components of multipurpose cadastre which can be used as basic information and backbone for government policy with geographical information system as a tool are applied in this research method to appraisecampus room. The process to appraise of the facilities in a room begins with collecting facilities data which related to attribute data and defining room boundary which related to spatial data. Room appraisal are analysed by firstly calculate room valuebasedon facilities and activity hours.The method to calculate room value is comparison of quantity and functionality of facilities in every room. Thorough analysis is conducted to separate room value data containing human errors. The determination of which category (high, medium, low) every room fit in is based on distribution of value of every room value which is free of human errors. Room appraisal using this research method will lead to optimize every campus room especially low category room. This approach is also effective way to record number of rooms and facilities of campus comprehensively.

No abstract

ABSTRAKWilayah dan potensi kelautan yang besar di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memerlukan pengelolaan yang sesuai agar dapat terjaga dan termanfaatkan dengan baik. Penyusunan dan pengesahan undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan adalah suatu bentuk usaha yang dilakukan negara dalam menata dan mengatur ruang lautnya secara terpadu. Undang-undang kelautan di dalamnya mempunyai sebelas asas dan delapan tujuan. Asas dan tujuan tersebut berisi mimpi-mimpi besar di bidang kelautan Indonesia dan harapannya dapat dicapai melalui undangundang ini. Akan tetapi kenyataanya masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mengimplementasikannya sehingga mencapai kondisi ideal yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan mengetahui sejauh mana undang-undang dapat diimplementasikan melalui uji prasyarat hukum undang-undang. Hasilnya undang-undang kelautan memenuhi syarat sah dan absah, sehingga dapat diimplementasikan dari aspek muatan hukum tersebut. Sedangkan, hasil analisis SWOT dan semantik bahasa menunjukkan bahwa implementasi dari undang-undang kelautan masih jauh dari harapan. Harapan kedepannya dengan dibuatnya aturan-aturan pendukung dan diperbaikinya kinerja pemerintahan, maka implementasinya akan berjalan lebih baik. Peranan bidang geodesi dan geomatika dalam bidang kelautan sudah sampai dalam tahapan membantu berbagai permasalahan di bidang kelautan. Kata kunci: undang-undang, kelautan, asas, tujuan, implementasi ABSTRACTLarge marine regions and potential in the Republic of Indonesia require appropriate management and maintainance. Drafting and legitimating of maritme law no. 32 in 2014 are government effort in maintining and organizing of Indonesia sea n integrated manner. Maritime law has eleven principles and eight objectives contained within. The principles and objectives contain big dreams for Indonesian marine. These dreams hope can be achieved with the existence of this law. But in fact is still much work to be done in implementing such a big dream to reach the ideal situation. This research aims to determine in which extent legislation can be implemented and carried out to test the legal prerequisite legislation, and the result is marine legislation qualified from legitimate and legal test so that it can be implemented from the aspect of the legal aspect. While the SWOT and semantic analysis can be seen that the implementation of marine legislation is still far from expectations, expected in the future with the establishment of rules from the and improved performance of the government, the implementation will be better. For the geodesy and geomatics roles are already in the level helpin in the problems of marine field.

Zona tambahan adalah wilayah laut di luar laut teritorial yang memiliki lebar maksimal 24 mil laut dari garis pangkal. Pelaksanaan yurisdiksi negara pantai di zona tambahannya terbatas pada bidang imigrasi, saniter, bea cukai dan fiskal. Dalam hal ini, Indonesia belum mengatur peraturan terkait zona tambahannya walaupun amanat untuk menetapkan peraturan lebih lanjut terkait zona tambahan telah diberikan melalui Pasal 8 Ayat 3 UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Hal ini menyebabkan penegakan hukum atas kemungkinan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Zona Tambahan Indonesia berjalan tidak optimal. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kewenangan Indonesia di zona tambahannya dan mengetahui batas Zona Tambahan Indonesia yang tumpang tindih dengan negara tetangga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yang mengacu pada data berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan zona tambahan beserta peta garis pangkal untuk penarikan garis batas Zona Tambahan Indonesia. Melalui penelitian ini, diketahui bahwa adanya ketidakjelasan penegak hukum pada masing-masing bidang yang memiliki kewenangan di Zona Tambahan Indonesia menyebabkan ketidaksinergisan dan instabilitas dalam penanganan antar instansi. Dengan adanya garis batas Zona Tambahan Indonesia yang bertampalan di perbatasan Indonesia-Filipina (Utara Pulau Sulawesi) dan Indonesia-Malaysia (Selat Malaka), diperlukan adanya peraturan perundang-undangan rinci terkait Zona Tambahan Indonesia yang dalam perumusannya dapat berkaca dari negara-negara yang telah terlebih dahulu melakukan praktek di negaranya.

AbstrakPasang surut adalah fenomena naik turunnya muka air. Pasut dapat diukur dengan berbagai macam metode, baik manual maupu otomatis. Pengukuran otomatis dengan menggunakan alat pengukur pasut, khususnya untuk pengukuran jangka panjang dinilai relatif lebih berbiaya rendah dibandingkan dengan pengukuran manual, akan tetapi alat pengukur pasut otomatis hampir semuanya memiliki harga yang relatif mahal sehingga diperlukan peralatan yang lebih terjangkau dan andal. Pengembangan sistem automatic water level recorder (AWLR) berbasis gelombang akustik dilakukan dengan membangun dan merancang sistem perangkat lunak maupun perangkat keras alat dengan berbasiskan perangkat open source Arduino. Alat yang dihasilkan dapat mengukur dengan baik di skala laboratorium maupun lapangan. Pengukuran skala lapangan menunjukkan RMSE 36,6 cm di daerah terpencil dan RMSE 11 cm untuk daerah yang memungkinkan alat dipasang dengan stabil.Kata Kunci : AWLR, pengukur pasut otomatis, skala lapangan, skala laboratorium.AbstractTides were phenomenon of  rising water levels. Tides could be measured by various methods, manual or automatic way. Measurements using automatic tide gauges, especially for long-term measurements, usually needed lower cost compared to manual ones, but in facts automatic tide gauges were relatively more expensive prices, so it was worthy to develop the reliable equipment with lower cost. This automatic water level recorder (AWLR) system using acoustic waves was developed by building and designing a software and hardware system based on an open source device named Arduino. The builded equipment had could reached well level in scales, laboratory or field scales. Field scale measurements showed that RMSE in outlying areas reached 36.6 centimeters and could be better for areas where tide gauges could be installed stably (11 centimeters).Keywords: AWLR, automatic tide gauges, field scale, laboratory scale