Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk dari program deradikalisasi yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan analisis penggalangan intelijen. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara narasumber dan studi literatur. Analisa dan pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan model triangulasi data untuk memastikan keabsahan data yang didapatkan dari narasumber satu dengan lainnya dan dari studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program deradikalisasi yang dilakukan oleh BNPT baik yang ada di dalam lapas dan di luar lapas menggunakan penggalangan intelijen dengan metode RASCLS (Reciprocation, Authority, Scarcity, Commitment, Liking, Social Proof) dan MICE (Money, Ideology, Coercion, Ego) namun tidak secara keseluruhan. Metode Scarcity dan Coercion tidak digunakan dalam program deradikalisasi karena tujuan deradikalisasi adalah melakukan pembinaan, pendampingan, dan pemberdayaan dengan hati ke hati bukan untuk membuat target (narapidana terorisme dan mantan narapidana terorisme) menjadi susah dan dipaksa.

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau dan menganalisis bentuk pelaksanaan dan tantangan dari diplomasi pertahanan maritim yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia. Melalui metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan narrative policy analysis, penelitian ini memperlihatkan bentuk dan tantangan kebijakan diplomasi pertahanan maritim sebagai strategi kebijakan yang dilakukan untuk menjaga kedaulatan sektor maritim Indonesia terutama yang ada di perbatasan berdasarkan struktur naratif dan simbolik yang ada dalam proses kebijakan. Hasil penelitian ini menunjukkan kebijakan diplomasi pertahanan maritim masih belum maksimal karena pertama kerjasama bilateral dan multilateral tidak dilakukan dengan negara yang terlibat konflik secara langsung dengan Indonesia, kedua belum adanya koordinasi antar instansi terkait dalam penerapan kebijakan diplomasi pertahanan maritim Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyak terjadi insiden penangkapan kapal asing terutama dari Tiongkok di wilayah perairan Laut Natuna Utara.