No abstract

Desa Gumul merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten. Desa ini memiliki potensi dalam sektor pertanian terutama dalam produksi padi. Besarnya produksi padi berbanding lurus dengan jumlah limbah pertanian yang dihasilkan, salah satunya yaitu limbah sekam padi. Limbah sekam padi yang terdapat di Desa Gumul belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini terjadi karena minimnya kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan petani dan masyarakat untuk mengelola limbah tersebut. Sekam padi merupakan biomassa yang dapat diolah menjadi briket bioarang. Sehingga, pengabdian melalui pelatihan pemanfaatan limbah sekam padi menjadi briket bioarang di Desa Gumul ini perlu diselenggarakan. Metode pelaksanaan yang digunakan dalam pengabdian ini adalah melalui penyuluham, pelatihan, serta diskusi dan evaluasi. Hasil yang didapat dari terselenggaranya pengabdian ini adalah meningkatnya kesadaran, pengetahuan, beserta keterampilan masyarakat Desa Gumul dalam hal ini adalah Karang Taruna terkait manfaat limbah sekam padi beserta proses pembuatan briket bioarang dari limbah sekam padi.

Abstrak Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) tidak hanya mengancam Indonesia, melainkan sudah menjadi masalah bagi dunia. Ketika ISIS mengalami kekalahan, dunia mulai membicarakan bagaimana nasib para militan ISIS dan anggota keluarganya yang pernah bergabung di dalamnya. Mulai dari status kewarganegaraanya, hak-hak fundamental yang masih melekat, hingga bahaya dan ancaman  apa yang ditimbulkan jika mereka dipulangkan ke negara asal. Tujuan dari penelitan ini adalah untuk mengetahui kebijakan apa yang seharusnya diambil pemerintah dengan mempertimbangkan aspek hukum dan situasi yang ditimbulkan khususnya jika Warga Negara Indonesia (WNI) eks-ISIS dipulangkan ke Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa yuridis-normatif, adapun data-data di dalamnya diperoleh dari berbagai sumber baik cetak maupun online. Penelitian ini menegaskan bahwa pemulangan WNI eks-ISIS dapat menimbulkan potensi ancaman masalah dalam segi keamanan negara. Sementara dalam konteks hak asasi manusia negara juga memiliki tanggung jawab untuk menghargai, melindungi, dan memenuhi hak setiap manusia. Tulisan ini mengajukan bagaimana solusi alternatif agar kepentingan kedaulatan dan hak asasi manusia dapat berjalan dengan beriringan. Kata kunci : Hak asasi manusia; ISIS; Keamanan Abstract The Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) does not only threaten Indonesia, but has become a problem for the world. When ISIS suffered defeat, the world began to talk about the fate of ISIS militants and their family members who had joined it. Starting from their citizenship status, the inherent fundamental rights, to the dangers and threats caused if they are returned to their country of origin. The purpose of this research is to find out what policies the government should take by considering the legal aspects and the situation that arises, especially if ex-ISIS Indonesians are returned to Indonesia. The method used in this research is juridical-normative, while the data in it are obtained from various sources, both print and online. This research confirms that the repatriation of ex-ISIS Indonesians can pose a potential threat to problems in terms of state security. Meanwhile, in the context of human rights, the state also has the responsibility to respect, protect and fulfill the rights of every human being. This paper proposes alternative solutions so that the interests of sovereignty and human rights can go hand in hand. Keywords: Human rights; ISIS; Security

Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi kehidupan masyarakat, termasuk dalam aspek penegakan hukum terkait pelaksanaan persidangan perkara pidana secara online. Pelaksanaan persidangan online sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Pelaksaan persidangan secara online menimbulkan permasalahan yuridis-prosedural yaitu perihal payung hukum. Penegasan PERMA dalam hierarki perundang-undangan masih menimbulkan permasalahan, sehingga dibutuhkan pengaturan yang lebih mapan dalam bentuk Peraturan Pengganti UndangUndang (Perppu) melalui kebijakan hukum pidana (Penal Policy) untuk mewujudkan kepastian hukum bagi para pencari keadilan di masa pandemi Covid-19. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif.