Battery state of health (SoH) is an important parameter of the battery's ability to store and deliver electrical energy. Various methods have been so far developed to calculate the battery SoH, such as through the calculation of battery impedance or battery capacity using Kalman Filter, Fuzzy theory, Probabilistic Neural Network, adaptive hybrid battery model, and Double Unscented Kalman Filtering (D-UKF) algorithm. This paper proposes an approach to estimate the value of battery SoH based on the charging time measurement. The results of observation and measurements showed that a new and used batteries would indicate different charging times. Unhealthy battery tends to have faster charging and discharging time. The undertaken analysis has been focused on finding out the relationship between the battery SoH and the charging time range. To validate the results of this proposed approach, the use of battery capacity method has been considered as comparison. It can be concluded that there is a strong correlation between the two discussed SoH estimation methods, confirming that the proposed method is feasible as an alternative SoH estimation method to the widely known battery capacity method. The correlation between the charging-disharging times of healthy and unhealthy batteries is very prospective to develop a battery charger in the future with a prime advantage of not requiring any sensor for the data acquisition.

No abstract

The objective of this papers to describe the principles underlying coastal natural resources management, the norms and sanctions for their violations; to review and criticize legislation and policies related to regulation of coastal natural resources management, including Awig-awig in Pujut Subdistrict, Central Lombok regency, Indonesia. We used socio legal research types and focus group discussion with 20 respondents to establish the projects. The results indicated that coastal natural resources management is based on nine legal principles including principles of Benefit,

No abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana signifikasi dan faktor-faktor hukum bagi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dengan syarat bagi anak pelaku tindak pidana narkotika, guna memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi anak yang berkonflik dengan hukum yang mencarinya dalam ruang persidangan. Berdasarkan kajian penulis terhadap putusan No. 5/Pid.Sus Anak/2015/PN. Stb dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach) dalam memahami ratio legis dan ratio decidendi-nya, maka dapat disimpulkan beberapa hambatan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat bagi anak pelaku tindak pidana narkotika. Anak sebagai salah satu subyek di dalam negara, turut mendapat perlindungan konstitusi tersebut. Artinya, negara dengan berdasarkan kewenangan dan kedudukannya memperhatikan secara seksama segenap fenomena yang meliputi kehidupan anak. Dimana negara lalu mengatur fenomena-fenomena tersebut dengan membuat suatu hukum sebagai aturan-aturan yang mengikat serta harus dipatuhi oleh setiap individu dalam masyarakat, sekaligus penerapan sanksi bagi yang melanggar aturan. Arti penting perlindungan hukum bagi anak dapat dipahami dari posisinya sebagai bagian dari generasi muda suatu bangsa yang memiliki potensi untuk memajukan bangsa kelak ketika dewasa. Anak perlu mendapat perlindungan dan pembinaan agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.