No abstract

ABSTRAK: Permasalahan dalam penelitian mengkajian bagaimana kronologi terbentuknya Kecamatan Mawasangka Tengah, faktor apa saja yang mempengaruhi terbentuknya Kecamatan mawasangka Tengah dan bagaimana perkembangan Kecamatan Mawasangka Tengah (2005-2017). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah menurut Helius Sjamsuddin dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: 1). Heuristik (Pengumpulan Sumber), 2). Verifikasi (Kritik Sumber), 3). Histiografi (Penulisan Sejarah). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1) Kronologi pembentukan Kecamatan Mawasangka Tengah meliputi: (a) Awal mula rencana pemekaran Kecamatan Mawasangka Tengah, yang ditandai dengan upaya masyarakat setempat untuk bersama-sama berjuang untuk pemekaran Kecamatan Mawasangka Tengah sejak tahun 2000. (b) Terbentuknya Kecamatan Mawasangka Tengah, yang resmi terbentuk pada tanggal 27 Agustus 2005, setelah melalui konsolidasi dan koordinasi seluruh elemen masyarakat. 2). Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya Kecamatan Mawasangka Tengah meliputi: (a) Faktor geografis/wilayah yang menekankan kepada kondisi wilayah yang luas, jumlah penduduk yang cukup memungkinkan untuk mekar, (b) Faktor demografi/kependudukan dimana jumlah penduduk yang sudah memenuhi syarat untuk dimekarkan menjadi daerah baru, (c) Faktor lingkungan lebih kepada pembelajaran kepada daerah lain yang telah mekar sehingga dijadikan contoh, (d) Faktor dukungan masyarakat yang membuat semua elemen masysrakat semangat untuk bahu membahu memperjuangkan pemekaran, dan (e) Faktor pembangunan yakni karena pembangunan di segala aspek yang sudah memadai. 3) Perkembangan Kecamatan Mawasangka Tengah 2005-2017 sudah cukup baik dapat dilihat dari (a) Bidang administrasi yakni dengan terbentuknya 2 desa baru serta dinaikkannya status Desa Lakorua menjadi Kelurahan Lakorua sebagai ibu kota kecamatan, sehingga keseluruhan berjumlah 9 desa dan 1 kelurahan, (b) Bidang sosial mencakup pendidikan dan kesehatan. Terdapat  9 gedung SD, 3 gedung SMP dan 3 gedung SMA. Sedangkan dari aspek kesehatan terdapat 1 gedung puskesmas dan 1 klinik kesehatan, (c) Bidang infrastruktur yang sangat berbeda dibandingkan sebelum pemekaran yakni terdapat Kantor Camat dan Kantor Polsek,  (d) Bidang ekonomi, yang sebagian besar masyarakatnya lebih mengandalkan sector pertanian/perkebunan dan perdagangan. Kata Kunci: Krimonologi, faktor, perkembangan ABSTRACT: The problem in research studies how the chronology of the formation of Central Mawasangka District, what factors influence the formation of Central Mawasangka District and how the development of Central Mawasangka District (2005-2017). The method used in this study is the historical method according to Helius Sjamsuddin with the following stages: 1). Heuristics (Collection of Sources), 2). Verification (Source Criticism), 3). Histiography (Writing History). The results of this study indicate that: 1) Chronology of the formation of Central Mawasangka District includes: (a) The origin of the planned expansion of Central Mawasangka District, which was marked by the efforts of the local community to jointly fight for the expansion of Central Mawasangka District since 2000. (b) Central Mawasangka District, which was officially formed on August 27, 2005, after going through consolidation and coordination of all elements of society. 2). Factors influencing the formation of Central Mawasangka Subdistrict include: (a) Geographical / regional factors that emphasize the condition of a wide area, sufficient population size that is possible to bloom, (b) Demographic / population factors where the number of residents who have fulfilled the requirements for expansion become a new area, (c) Environmental factors are more towards learning to other regions that have bloomed so that they are used as an example, (d) Community support factors that make all elements of the community enthusiastic to work together to fight for pemekaran, and (e) Development factors which are due to development in all aspects are sufficient. 3) The development of Central Mawasangka Subdistrict 2005-2017 is good enough, it can be seen from (a) Administration sector, namely the formation of 2 new villages and the improvement of the status of Lakorua Village to become Lakorua Village as the capital of the sub-district, so that in total there are 9 villages and 1 kelurahan, (b ) The social sector includes education and health. There are 9 elementary buildings, 3 junior high buildings and 3 high school buildings. Whereas from the health aspect there are 1 puskesmas building and 1 health clinic, (c) Infrastructure sector which is very different compared to before the division namely there is the Camat Office and Polsek Office, (d) The economic sector, most of the people rely more on the agriculture / plantation and trade sectors . Keywords: Crimonology, factors, development

ABSTRAK:  Masalah pokok yang dalam penelitian ini adalah meliputi: 1) Bagaimana bentuk-bentuk perkawinan pada masyarakat Kulisusu di Kelurahan Lakonea Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara (1689-2017)? 2) Apa yang menjadi alat-alat Popolo dalam perkawinan pada masyarakat Kulisusu di Kelurahan Lakonea Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara (1689-2017)? 3) Bagaimana mekanisme pembayaran Popolo dalam perkawinan pada masyarakat Kulisusu di Kelurahan Lakonea Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara (1689-2017)?            Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah menurut Helius Sjamsuddin yang terbagi atas tiga tahap yaitu: 1) Heuristik (Pengumpulan sumber), 2) Verifikasi  (Kritik Sumber), 3) Historiografi (Penulisan Sejarah).            Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Bentuk-bentuk perkawinan pada masyarakat Kulisusu yakni: a) Perkawinan pinag adalah suatu bentuk perkawinan yang di dahului dengan adat pelamaran dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, b) Perkawinan lari bersama (mekapolaisako), dan c) Perkawinan paksa (mehunbuni) perkawinan ini terjadi karena adanya sebab khusus, misalnya si laki-laki mengacam si perempuan agar mau menikah dengannya bila tidak dia akan di bunuh sama laki-laki tersebut. 2) Alat-Alat Popolo pada masyarakat kulisusu adapun perangkat Popolo yaitu kain kaci (kaci), kain sarung (sawu) dan kalung emas (enu bulawa). 3) Mekanisme pembayaraan Popolo dalam perkawinan dari setiap golongan masyarakat Kulisusu yakni: a) Mekanisme pembayaran popolo  dari golongan yang  sama struktur sosial masyarakat kulisusu, terdiri atas tiga golongan dan setiap golongan masyarakat berbeda popolo (mahar perkawinan) yakni: (1) Pembayaran popolo antara golongan kaomu dan golongan kaomu, (2) Pembayaran popolo antara golongan walaka dan golongan walaka, (3) Pembayaran popolo antara golongan papara dan golongan papara. b) Mekanisme pembayaran popolo dari golongan yang berbeda yakni: (1) Pembayaran popolo antara golongan kaomu dan golongan walaka, (2) Pembayaran popolo antara golongan kaomu dan golongan papara, (3) Pembayaran popolo antara golongan walaka dan golongan papara,(4)   Pembayaran popolo dengan oranga luar golongan masyarakat kulisusu. dengan tunai dan terutang terkecuali diluar dari masyarakat Kulisusu harus tunai. Kata Kunci: Bentuk, Alat, Mekasnis Pembayaran, Popolo

The spirit of fisheries modernization or known as the blue revolution is to transform traditional fishing communities into modern fishermen. This paradigm aims to utilize marine resources in a modern way to increase the income of fishing communities in particular, and the income of the State in general. However, in its implementation, the use of maritime resources tends to lead to massive exploitation, thus causing damage to biodiversity and threatening ecological sustainability. Therefore, it is necessary to manage sustainable marine resources as carried out by the Bajo people. This study aims to describe the zoning system in marine resource conservation, the values of local wisdom contained in the marine conservation system, and its benefits in ecological sustainability. Methodologically, this study uses a qualitative approach, a type of ethnography. Data was collected through a process of in-depth interviews and observations. There are three main issues in the findings of this research. First, there are three zoning systems in the management of marine resources in the Bajo community, namely: sacred zone (Toroh Pamali), coral conservation zone (Tubba Dikatutuang), and free fishing zone (Sapa). Second, the existence of the zoning system is based on the local wisdom values of the Bajo community in Sama Bahari Village, including social, economic, and ecological values. Third, the existence of the zoning system to date is considered quite effective in maintaining the ecological, social, and economic sustainability of the Bajo community in Wakatobi Regency, Southeast province.

Penelitian ini mengkaji tentang intervensi Hindia Belanda terhadap birokrasi Kerajaan Muna, 1910-1947 dengan tujuan untuk: (1) Menjelaskan struktur pemerintahan Kerajaan Muna tahun 1910-1947. (2) Menjelaskan intervensi Hindia Belanda terhadap birokrasi Kerajaan Muna tahun 1910-1947. (3) Menerangkan dampak dari intervensi Hindia Belanda terhadap birokrasi Kerajaan Muna tahun 1910-1947. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari lima tahapan, yakni (a) Pemilihan topik, (b) Heuristik sumber, (c) Verifikasi sumber, (d) Interpretasi sumber, (e) Historiografi. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pascamasuknya Hindia Belanda struktur pemerintahan Kerajaan Muna mengalami perubahan, pertama pemerintahan pusat (gouvernement) terdiri dari aparat pemerintah dan aparat agama. Kedua, pemerintah daerah (swapraja) terdiri dari Raja (Omputo), Bhonto bhalano, Mintarano bhitara, Kapitalao, Ghoerano, Kino Bharata, Kino dan Mino. Fato Lindano, Parabhela, Kapita, Pengawal Raja. (2) Hindia Belanda melakukan intervensi pada birokrasi Kerajaan Muna seperti pengahapusan Dewan Sara, membentuk pemerintahan distrik, berwenang dalam memilih raja, mengubah sistem pemerintahan, serta menghapus beberapa kedudukan pejabat kerajaan. (3) Dampak dari intervensi Hindia Belanda terhadap birokrasi Kerajaan Muna yakni, menimbulkan gerakan perlawanan masyarakat pada Hindia Belanda, perubahan di bidang ekonomi, perubahan di bidang sosial, serta perubahan di bidang kebudayaan.