No abstract

<div>As a national ideology, Pancasila has formal quality, but it is also part of the material aspects that shapes perspectives that drives national policies through the process of consensus. The open and ambiguous character of Pancasila allows a wide space for social and political interpretation, and therefore is open to critique and reformation through reinterpretations of its meaning. An examination of the ethics of the socio-political application of Pancasila is crucial in the current national climate, and these ethical valuations are formed through public discussions and debates on the meaning of Pancasila. Using data drawn from mass media. In this paper, I will examine the Government Regulation on Law (Perppu) No. 2/2017 as an example of how these political ethics develop through the discussion of the meaning of Pancasila.&nbsp; Second, I'll highlight how the space for interpretation of the meaning of Pancasila determines how the public, government and oppositional coalitions evaluate the pro and contra approaches to translating the ideology into practice. Third, in examining the process of socio-political consensus as a necessity in the democratic life of Indonesia, this paper will position the discursive deployments of Pancasila in the ethical and political considerations that stem from the practical application of these discourses of Pancasila.&nbsp;</div><div><br></div>

Waste produced since man living in social structure and community. Lately, waste problems becoming one of modern society’s interests. Population growth, industrialization, urbanization, and economic growth increasing solid waste significantly. In addition to that, education has contributed to solid waste. The incapability of government to manage waste causing problems in the health environment sector. The increase in waste generated demands the government to do waste management better. This research purpose is to analyze the most significant factor to waste generated based on sociodemographic and socioeconomic factors, that can be used as basic planning for the facility and cost of waste management systems. Cities included in the research’s coverage area are the capital city of Sumatera Provinces, except Banda Aceh. There are two methods in this research. The first method is cluster analysis to classify cities based on waste generated. The second methods are ANOVA and discriminant analysis to determine the most significant factor of the classification result. Analysis cluster shows that Medan and Bandar Lampung included in a group of the city with high waste generated. Whereas, Pekanbaru, Tanjungpinang, and Pangkalpinang included in a group of the city with low waste generated. ANOVA and discriminant analysis shows that the most significant factor to waste generated in Sumatera Island is population density. Sampah diketahui mulai diproduksi semenjak manusia mengenal kehidupan bermasyarakat dan hidup di dalam suatu komunitas. Belakangan, permasalahan sampah menjadi salah satu perhatian utama di kalangan masyarakat modern. Adanya pertumbuhan penduduk, industrialisasi, urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi, mengakibatkan terjadinya peningkatan yang signifikan dari jumlah sampah perkotaan. Selain itu, tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat juga berpengaruh terhadap produksi sampah yang dihasilkan. Ketidakmampuan pemerintah di dalam pengelolaan persampahan menimbulkan masalah di bidang kesehatan lingkungan. Peningkatan jumlah sampah menuntut pemerintah agar dapat menjalankan pengelolaan persampahan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang paling berpengaruh terhadap timbulan sampah dilihat dari faktor sosiodemografi dan sosioekonomi, yang nantinya dapat dijadikan sebagai dasar perencanaan sarana dan pembiayaan dari pengelolaan sampah perkotaan. Penelitian dilakukan di ibu kota provinsi Sumatera, terkecuali Banda. Aceh. Metode yang digunakan pada penelitian ini terbagi menjadi dua tahap. Tahap pertama adalah analisis klaster untuk pengklasifikasian kota berdasarkan timbulan sampah. Tahap selanjutnya analisa diskiriminan dan ANOVA untuk menentukan faktor pembeda dari masing-masing kelompok yang telah terbentuk. Hasil analisis klaster menunjukkan bahwa kota Medan dan Bandar lampung termasuk ke dalam kelompok kota dengan tingkat timbulan sampah tinggi. Sedangkan kota Pekanbaru, Tanjung Pinang dan Pangkalpinang termasuk ke dalam kelompok kota dengan tingkat timbulan sampah rendah. Analisa diskriminan dan ANOVA memperlihatkan bahwa hanya ada satu faktor yang memberikan pengaruh paling signifikan terhadap timbulan sampah di ibu kota provinsi Sumatera, yaitu kepadatan penduduk.

This article addresses the sensitive topic of human rights issues in Indonesia through a Kantian analysis. Cases of human rights violations are a common occurrence in Indonesia. Presently, human rights violations in the country are assessed from historical and legal perspectives. However, there is little commitment or willingness on the part of the Indonesian government to protect and defend the principles of human rights. This article is attempts to utilize arguments from political philosophy that can contextualize the protection and implementation of human rights in Indonesia, through an analysis of  the concept of social contract in Immanuel Kant’s political philosophy. According to Kant, freedom and equality are natural rights. This article demonstrates that Kant's social contract theory is linear with his formal moral philosophy. In his explanation, ‘contract’ is unified will. Therefore, the Indonesian state with its power is responsible to implement the will of the public to ensure order and rule of law and to protect the rights and freedom of each individual.

<p class="Abstract">Provinsi Maluku merupakan provinsi kepulauan yang terdiri atas 1.412 pulau. Pulau tersebut harus dilayani dengan akses air minum dan pengolahan air limbah dari tinja. Penelitian ini dilakukan untuk melihat kondisi eksisting dan menganalisa faktor yang signifikan mempengaruhi akses air minum dan pengelolaan tinja.  Faktor yang digunakan dalam analisa yaitu pendidikan, kepadatan penduduk, jenis rumah, kepemilikan rumah, dan pengolahan air. Kabupaten Kepulauan Aru memiliki persentase rumah permanen dan kepemilikan rumah yang cukup rendah dengan nilai 49,12% dan 41,8%.  Penggunaan air kemasan bermerek dipengaruhi oleh pendidikan, kepadatan penduduk, dan pengolahan air. Penggunaan air sumur bor/pompa dan sumur tidak terlindung dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Pengelolaan tinja lebih dipengaruhi oleh jenis rumah dan kepemilikan rumah.</p>