Abstrak

Abstract In business world, people always want to expedite the production of goods, so as to increase profits and accelerate capital turnover, which in turn will promote economic growth. The increase of social demand for consumer goods causes many companies prepare funds, taken from fund provider called factoring. Financial or fund provider is a business institution that deals with financing in the form of purchasing and taking over and handling short term receivables. This paper discusses the concept of factoring in the perspective of the economic Islamic law using hiwalah theory approach. In addition, this article  explain the different concept of sharia and conventional factoring. Keywords: Factoring, Hiwalah, Islamic Economics.

During the New Order period, government policy focused on the politics of development in the agricultural sector. The actual result was that the community could directly fulfill food needs independently (self-sufficiency) in the mid-1980s. However, this conducive condition had to end tragically when in the late 1980s and early 1990s, the agricultural economy suffered due to massive protection in the industrial sector and took place through a conglomerate process that laid the foundations of the economy. The history of the agricultural sector during the New Order period can be a precious lesson in building the Indonesian economy. This agricultural sector has been recognized as having an essential role in the national economy, which can be seen from its ability to contribute to the gross domestic product, employment absorption, job creation opportunities, increasing people’s income, and foreign exchange sources. This research uses a descriptive-qualitative approach with a library review design. In this research, it can be concluded that agricultural development in this era seeks to develop sustainable agricultural systems that must improve farmers’ resources and standard of living to be more prosperous. Therefore, the government must formulate a platform or grand strategy of agricultural development policy so that Indonesian farmers do not get caught up in poverty and unemployment

Desa Wisata Situ Tirta Marta adalah salah satu desa wisata air andalan di Kabupaten Purbalingga, yang mempunyai beberapa hal menarik dan berpotensi untuk dikembangkangkan. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan : Strategi pengembangan pariwisata berbasis Community Based Tourism (CBT) di Desa Wisata Situ Tirta Marta serta usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa, masyarakat dan kelompok sadar wisata dalam melakukan pengembangan  pariwisata berbasis CBT, dan faktor pendukung dan faktor penghambat dari CBT pada pengembangan wisata di Desa Wisata Situ Tirta Marta. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian ini adalah Pengelola Kelompok sadar wisata, Pemerintah Desa, masyarakat sekitar desa wisata dan pengunjung desa wisata. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Strategi pengembangan pariwisata berbasis CBT di Desa Wisata Situ Tirta Marta yaitu dengan promosi, pembangunan fisik, penerapan sapta pesona wisata, penambahan sarana dan prasarana serta kegiatan-kegiatan kepariwisataan. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, masyarakat dan Kelompok Sadar Wisata dalam Pengembangan Desa Wisata adalah memberikan bentuk-bentuk pelatihan untuk masyarakat dan menerapkan sapta pesona wisata di Desa Wisata Situ Tirta Marta. Faktor pendukung dalam pengembangan desa wisata adalah masyarakat, alam, keuangan, kemitraan, sarana dan prasarana. Faktor penghambat dalam pengembangan Desa Wisata Situ Tirta Marta adalah  masyarakat, sumbr daya manusia, lahan tempat wisata, transportasi serta persaingan obyek dan daya tarik wisata antar wilayah di Kabupaten Purbalingga.