Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana syarat pembatasan hak politik bagi mantan narapidana berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015. Masalah pokok tersebut selanjutnya dirinci menjadi dua sub masalah, yaitu: (1) Bagaimana pembatasan hak politik bagi mantan narapidana? Narapidana berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.: 42/PUU-XIII/2015 dan apa dasar pertimbangannya?, (2) Apa syarat yang harus dipenuhi mantan narapidana untuk menjadi calon kepala daerah menurut Mahkamah Konstitusi? Putusan No.: 42/PUU-XIII 2015? Jenis pemeriksaan yang digunakan dalam tinjauan ini, lebih spesifiknya: mengatur eksplorasi yang sah. Mata air kebendaan yang sah dalam penelitian ini merupakan sumber kebendaan yang hakiki, khususnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015, sedangkan sumber bahan hukum sekunder adalah: buku, artikel dan jurnal. Pendekatan hukum (statutory approach) digunakan sebagai pendekatan. Selain itu, metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum adalah penelitian kepustakaan. Teknik pengelolaan bahan hukum dilakukan dengan cara mereduksi bahan hukum, menyajikan bahan hukum, dan menarik kesimpulan. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif kualitatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan putusan MK No.:42/PUU-XIII/2015 yang sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dijelaskan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dasar pemeriksaan adalah hak konstitusional setiap orang, termasuk mantan narapidana, untuk menggunakan hak politiknya untuk dipilih sederajat dengan calon kepala daerah lainnya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi mantan narapidana yang berpeluang menjadi kepala daerah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 diisolasi menjadi empat wilayah, antara lain: (1) tidak sah untuk memilih jabatan publik; (2) substansial untuk waktu yang dibatasi hanya 5 (lima) tahun setelah terpidana melakukan hukumannya; (3) Pengecualian dilakukan terhadap mantan narapidana yang secara terbuka dan sungguh-sungguh menyatakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana; (4) bukan sebagai pelaku kebiasaan.

The purpose of this study is to determine and describe the Implementation of Loli Channel Village Fund Allocation, Banawa District, Donggala Province. The research conducted is qualitative and descriptive. This study's informants revealed five people. Ensure that informants are gathered using a methodical approach. This data type includes both primary and secondary data. Miles and Huberman are used for data analysis, specifically data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The employed theory is Edward III's theory, which has four (four) components: communication, resources, attitudes, and employee structure. Based on the research findings, it is evident that, first and foremost, communication has not been operating effectively, and that communication delivery has not been successful. Second, in terms of resources, it has not been supported by adequate human resources in terms of work quality, and the implementing apparatus for the Village Fund Allocation has lacked technical understanding. Third, the Disposition aspect, there are still some things that are not appropriate and have not been running properly. Fourth, from the aspect of the bureaucratic structure, there is no standard operating procedure (SOP) regarding the management process and accountability for Village Fund Allocation. Thus, the researcher concludes that the implementation of the Loli Channel Village Fund Allocation policy, Banawa District, Donggala Regency has not run as expected.

Hukum pidana mengenal asas primum remedium yang menjadikan pidana sebagai sarana utama dalam suatu tindak pidana. Kejahatan dalam dunia perikanan tidak hanya dilakukan oleh orang perorangan akan tetapi kejahatan perikanan ini banyak juga dilakukan oleh korporasi. Perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha perikanan tidak sedikit melakukan kejahatan-kejahatan baik melakukan pemalsuan terhadap izin, ataupun praktik penangkapan ikan dengan cara merusak (destructive fishing). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, yakni dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku (hukum positif) untuk menemukan kebenaran secara yuridis-formal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (Statue Approach), pendekatan kasus (Case Approach), pendekatan historis (Historical Approach), pendekatan komparatif (Comparative Approach), dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa korporasi sebagai subjek hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Cluster perikanan) tepatnya dalam Pasal 1 yaitu korporasi sebagai subjek hukum yang dalam Undang-Undang tersebut mendefinisikannya sebagai “setiap orang”. Sebagaimana yang tertera dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dimana kita lihat bahwa konsep primum remedium dalam sistem pemidanaan korporasi dapat dikenakan kepada pengurusnya yang mana pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda yang ditambah 1/3 dari pidana yang dijatuhkan.

Penelitian ini membahas tentang penggunaan aplikasi android ‘Pascal N-IDE’ sebagai alternatif media pembelajaran pada materi Algoritma dan Pemrograman dalam mapel Informatika pada siswa X TJKT A semester Genap SMK Muhammadiyah 1 Palu. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metodologi penelitian kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di SMK Muhammadiyah 1 Palu, dengan subjek siswa kelas X TJKT A yang berjumlah 24 orang, selama penelitian peneliti dibantu oleh kolaborator yang merupakan guru di SMK Muhammadiyah 1 Palu. Prosedur penelitian meliputi empat tahapan yaitu perencanaan, melakukan tindakan, evaluasi dan refleksi dengan menggunakan teknik monitoring, dokumentasi dan observasi sebagai teknik pengumpulan data. Setelah melakukan pengolahan data bersama kolaborator, peneliti memperoleh data hasil pembelajaran dan monitoring selama dua siklus dan yang menunjukkan bahwa aplikasi android Pascal N-IDE dapat digunakan sebagai alternatif media pembelajaran materi Algoritma dan Pemrograman. Peneliti menyimpulkan bahwa aplikasi ini dapat mempermudah proses praktikum dijurusan TJKT dan mudah diterapkan karena merupakan aplikasi berbasis android.

This study aims to examine the integration of the relationship between internal marketing dimensions (supportive and participative leadership, training and development, information and communication, and selection and appointments) and compensation with job satisfaction and their impact on the performance of PLN employees in North Sulawesi, Central Sulawesi, and Gorontalo, especially during the COVID-19 post-pandemic. Data was collected from 322 respondents who work at PLN in North Sulawesi, Central Sulawesi, and Gorontalo. The results showed that supportive and participative leadership, information and communication, and compensation significantly positively affected job satisfaction. In contrast, training, development, selection, and appointment had no significant impact on work satisfaction. Job satisfaction has a significant positive effect on employee performance.