Hyperuricemia is a condition which there is an elevated of uric acid serum level above normal, whereas gout is a group of diseases caused by deposition of monosodium urate crystals in the tissues AbstrakHiperurisemia adalah keadaan dimana terjadi peningkatan kadar asam urat serum di atas normal, sedangkan gout merupakan kelompok penyakit akibat deposisi kristal monosodium urat pada jaringan, akibat gangguan metabolime berupa hiperurisemia, paling sering dialami lansia, tetapi penyakit ini dapat diderita pralansia bahkan remaja. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan gambaran penderita hiperurisemia pada remaja (16-24 tahun) di wilayah Puskesmas Arjasa Kabupaten Situbondo. Metode penelitian deskriptif cross-sectional melalui pendekatan kuantitatif yaitu berdasarkan pengukuran indeks massa tubuh (IMT) dan pola konsumsi menggunakan food frequency (FFQ), dengan reponden sebanyak 11 orang. Hasil dari penelitian ini sebagian besar penderita hiperurisemia pada remaja berjenis kelamin laki-laki, memiliki tingkat pendidikan cukup baik yakni SMA, tidak bekerja, memiliki pengetahuan cukup, memiliki pendapatan keluarga berdasarkan UMK Kab. Situbondo >1.374.000,-, memiliki riwayat genetik yang diturunkan oleh orang tua, mengalami obesitas, pola konsumsi makanan tinggi purin yakni jeroan, pola konsumsi makanan purin sedang yakni tahu dan tempe, konsumsi makanan dan minuman yang mengandung alkohol yakni tape, konsumsi minuman ringan, tidak mengkonsumsi golongan obat-obatan deuretik. Kata kunci: Hiperurisemia, Remaja PendahuluanHiperurisemia adalah keadaan dimana terjadi peningkatan kadar asam urat serum di atas normal. Pada sebagian besar penelitian epidemiologi, disebut hiperurisemia jika kadar asam urat laki-laki lebih dari 7,0 mg/dl dan lebih dari 60 mg/dl sedangkan gout adalah penyakit yang sering ditemukan, merupakan kelompok penyakit sebagai akibat deposisi kristal monosodium urat pada jaringan, akibat

Kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan (KBKP) merupakan salah satu sistem pembayaran dalam program jaminan kesehatan nasional pada puskesmas untuk meningkatkan pelayanan yang efektif dan efisien sehingga mutu layanan yang diberikan dapat terjaga. Kabupaten Jember sebagai salah satu kabupaten yang menjalankan kebijakan tersebut, namun diketahui terdapat kendala dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Penilaian terhadap puskesmas melalui KBKP dilihat berdasarkan pencapaian indikator yang meliputi angka contact rate, rasio rujukan rawat jalan non spesialistik, rasio peserta prolanis dan 1 indikator tambahan yaitu kunjungan rumah. Namun pelaksanaan kebijakan ini terdapat beberapa permasalahan yang dapat menghambat pencapaian target. Penelitian ini menggunakan metode Riset Implementasi. Riset ini membahas berbagai masalah implementasi dalam konteks yang beragam dimana pengambilan datanya dilakukan secara kualitatif (indepth interview) dan kuantitatif (analisis data sekunder). Evaluasi pelaksanaan KBKP tahun 2016 menunjukkan masih banyaknya tantangan dan hambatan sehingga BPJS Kesehatan mengeluarkan petunjuk teknis terkait KBKP. Tujuan penyusunan petunjuk teknis tersebut adalah memberikan panduan bersama pelaksanaan pembayaran kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan di FKTP. Pemerintah daerah diketahui kurang terlibat dalam kebijakan KBKP tersebut, tidak terdapat kebijakan yang mendukung kebijakan KBKP di tingkat kabupaten. Pencapaian target indikator yang telah ditetapkan dalam regulasi KBKP masih sulit dicapai oleh puskesmas khususnya pada indikator contact rate, pencapaian target indicator contact rate hanya 15 puskesmas (30%). Pencapaian indikator rujukan non spesialistik yang telah ditetapkan dalam regulasi KBKP selalu dapat dicapai oleh puskesmas (100%), namun indikator prolanis target pencapaiannya hanya 38 puskesmas dari 50 puskesmas yang dapat mencapai (76%). Sulitnya pencapaian target indikator contact rate karena petugas kesehatan di puskesmas tidak sempat meng-entry data kontak sehat dan kontak sakit pada aplikasi P Care. Diketahui KBKP dapat meningkatkan kepuasan peserta karena memaksa puskesmas untuk meningkatkan contact rate dengan peserta JKN dan merasa di ‘spesial’kan dengan program prolanis. Kebijakan KBKP juga dapat meningkatkan mutu pelayanan puskesmas karena puskesmas harus meningkatkan sarana prasarana agar 145 diagnosis tersebut dapat diselesaikan.

WHO menyebutkan bahwa persentase akibat penyakit tidak menular lebih besar dibandingkan penyakit penular. Tren kematian akibat Penyakit Tidak Menular di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tujuan penelitian adalah peramalan terkait jumlah kasus penyakit hipertensi di Kabupaten Jember sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait perencanaan pengembangan maupun perbaikan strategi pengendalian penyakit hipertensi. Metode peramalan menggunakan metode time series dibantu oleh aplikasi POM-QM. Hasil penelitian menunjukkan kemungkinan kasus hipertensi untuk 36 bulan yang akan datang memiliki pola yang sama dengan data actual. Nilai MAPE untuk kasus hipertensi pada laki-laki adalah 25,71% ; pada perempuan adalah 19,63%; pada usia ≤ 44 tahun 98,42%; dan usia ≥ 45 tahun adalah 13,98%. Kesimpulan penelitian adalah kasus hipertensi di masa yang akan datang kemungkinan memiliki kemiripan kasus dengan pola data aktual. Rekomendasi penelitian adalah metode peramalan dapat digunakan sebagai alternatif untuk membantu mengambil keputusan terkait kasus hipertensi. Selain itu, dapat dilakukan penghitungan health expenditure dari kasus hipertensi untuk dapat memperkirakan kemungkinan biaya yang dibutuhkan kasus hipertensi di masa yang akan datang perencanaan strategi untuk meningkatkan keberhasilan baik program, kegiatan maupun anggaran untuk mengendalikan kasus hipertensi di Kabupaten Jember.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melaksanakannya kegiatan didasarkan pada prinsip-prinsip efisiensi dan produktivitas. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 suatu Unit Pelaksana Teknis Daerah dapat menerapkan BLUD apabila meyelenggarakan pelayanan umum baik sebagai penyediaan barang maupun jasa layanan umum kepada masyarakat terutama untuk penyedia pelayanan kesehatan. Unit – unit di bidang kesehatan yang dapat menerapkan BLUD diantaranya adalah puskesmas, rumah sakit, dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda). Penyelenggaraan BLUD di Puskesmas bertujuan untuk memberikan keleluasaan bagi pemberi pelayanan kesehatan dalam memberikan dan meningkatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah puskesmas. Akan tetapi untuk dapat menerapkan kebijakan BLUD tersebut puskesmas harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan baik itu persyaratan substantif, teknis, maupun administratif serta kesiapan struktur birokrasi, sumber daya organisasi, dan budaya organisasi. Analisis dilakukan terhadap 10 puskesmas terpilih di wilayah Kabupaten Jember yaitu Puskesmas Kaliwates, Ajung, Klatakan, Patrang, Sumberbaru, Lojejer, Kalisat, Silo 2, Sukowono, dan Sumberjambe. Hal ini dilakukan mengingat belum adanya puskesmas berstatus BLUD di wilayah tersebut. Mayoritas puskesmas sudah mendapatkan sosialisasi dan siap meningkatkan status mejadi BLUD namun perlu adanya dasar regulasi yang kuat, sumber pembiayaan dan melengkapi fasilitas dan sumber daya manusia terutama tenaga akuntan yang dibutuhkan untuk mendukung terbentuknya puskesmas BLUD. Puskesmas juga diharapkan melakukan survey kepuasan pelanggan sebagai salah satu indikator persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan diri sebagai puskesmas BLUD

Perilaku seksual pranikah merupakan salah satu permasalahan yang penuh risiko dan sangat rawan terjadi pada proses perkembangan seorang remaja. Transisi antara sosial dan budaya dapat mengakibatkan remaja rentan terpengaruh dampak negatif. Menurut data SDKI 2017 menyatakan bahwa perilaku seksual pranikah terjadi pada 8% remaja pria dan 2% remaja wanita. Tujuan penelitian menganalisis hubungan antara faktor predisposing (meliputi usia, tingkat pendidikan, pengetahuan, dan status berpacaran), faktor enabling (meliputi paparan media), dan faktor reinforcing (meliputi pengaruh teman sebaya dan peran orang tua) dengan perilaku seksual pranikah pada remaja pria di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data SDKI tahun 2017 dengan desain Cross Sectional. Populasi penelitian yang digunakan adalah remaja pria usia 15-24 tahun di Indonesia. Jumlah sampel sebanyak 12.935 remaja pria. Analisis Bivariat menggunakan Chi-Square dan analisis multivariat menggunakan regresi logistik. Perilaku seksual pranikah pada remaja pria sebanyak 51,1%. Faktor yang berhubungan dengan perilaku seksual pranikah pada remaja pria yaitu usia (OR 4,0; CI 3,68-4,30), tingkat pendidikan (OR 1,8; CI 1,11-2,94), status pernah berpacaran (OR 494,6; CI 235,26-1039,70), dan pengetahuan (OR 3,0; CI 2,76-3,34). Selain itu, kepemilikan smartphone (OR 2,1; CI 1,92-2,31), akses terhadap internet (OR 2,3; CI 2,11-2,60), teman sebaya yang berpengaruh negatif (OR 7,6; CI 6,84-8,46), dan peran orang tua juga berpengaruh terhadap perilaku seksual pranikah pada remaja (OR 1,1; CI 1,01-1,17). Faktor yang paling kuat dalam mempengaruhi perilaku seksual pranikah remaja pria adalah status berpacaran (OR 362,5; CI 171,73-756,34) dapat diartikan remaja pria dengan  status sedang atau pernah berpacaran berisiko 362 kali untuk berperilaku seksual pranikah. Untuk itu perlu adanya peningkatan ilmu pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi remaja serta dampak buruk perilaku seksual pranikah.