This article aims to analyze the formulation of sanctions in Indonesian investment law against foreign investors who commit environmental damage and pollution in the case of forest and land fires. This paper uses a legislative approach by analyzing the quality of legal norms on regulating sanctions for foreign investors involved in forest and land fires. The results show that the current development of global investment law requires companies, including transnational companies, to carry out environmental responsibilities in addition to social responsibility and good governance. The need to build pro-environmental investment law is important to strengthen environmental law enforcement with a multi-door approach. This is not followed by the investment law in Indonesia. The country's Investment Law does not strictly regulate sanctions against investors who violate their obligations and responsibilities to maintain the environment. The aspect of government supervision of the implementatio of investor obligations is also weak. These weaknesses in legal substance show that investment law is not in line with today's investment objectives that require support for environmental preservation or better known as green investment. This paper concludes that investment law will not be effective in supporting law enforcement in forest and land fire cases due to the lack of sanction formulation and weak supervision. Because of this, the existing investment law is still far from the goal of realizing green investment in Indonesia.

Kratom merupakan tanaman yang mengandung alkaloid mitragynine yang dalam dosis tinggi, sehingga mengakibatkan efek 13 kali lebih kuat dari morfin, dapat menimbulkan adiksi, depresi, gangguan pernapasan hingga kematian. UNODC pada tahun 2013, menggolongkan kratom sebagai New Psychoactive Subtances, kemudian Badan Pengawas Obat dan Makanan mengeluarkan Surat Edaran Nomor tahun 2016 tentang Pelarangan Penggunaan Mitraguna Speciosa (kratom) dalam Obat Tradisional dan Suplemen Makanan yang kemudian didukung oleh Badan Narkotika Nasional dengan menetapkan 5 tahun (2017-2022) masa transisi terhadap masyarakat yang masih memperjualbelikan dan menggunakan daun kratom agar bisa menyesuaikan terhadap larangan daun kratom pada tahun 2022. Artinya daun kratom masih belum dilarang hingga 2022. Tetapi pada 14 oktober 2019 kepolisian Resor Palangka Raya melakukan penyitaan terhadap 12 ton daun kratom kering. Penelitian ini berusaha meneliti legalitas penyitaan 12 ton daun kratom yang dilakukan Polres Palangka Raya dan mencari tahu dapatkah kepolisian melakukan penyitaan terhadap benda yang tidak terikat suatu tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative, mengumpulkan data-data sekunder dengan menggunakan studi kepustakaan dan diteliti dengan pendekatan wacana. Hasil penelitian ini adalah kepolisian tidak dapat melakukan penyitaan terhadap benda yang tidak terikat oleh suatu tindak pidana. Sehingga penyitaan yang dilakukan oleh kepolisian resor palangkaraya merupakan perbuatan yang melanggar asas legalitas. Karena hingga saat ini belum ada aturan yang mengatur secara jelas dan rinci mengenai penyalahgunaan dan peredaran daun kratom.