Penelitian ini berawal dari bukti bahwa laju deforestasi dan degradasi di Kabupaten MusiRawas tetap meningkat, terutama di wilayah KPHP Lakitan. Berdasarkan penelitianterdahulu, salah satu akar masalah adalah pemerintahan. Oleh karena itu penelitian inibertujuan untuk mengetahui implementasi BLUD di KPHP Lakitan akan membuat tatakelola yang lebih baik dalam tata kelola hutan yang dapat mengurangi laju deforestasi dandegradasi hutan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berusaha mencari datadan informasi sebanyak mungkin dengan menggunakan wawancara mendalam dan FocusGroup Discussion (FGD). Informan dalam penelitian ini adalah pegawai pemerintah,masyarakat yang tinggal di atau di sekitar kawasan hutan, dan perusahaan bisnis. Hasilnyamenunjukkan bahwa penerapan BLUD pada KPHP Lakitan dapat memberi ruang bagiKPHP Lakitan untuk memperbaiki tata kelola hutan dengan menggunakan konseptransparan, akuntabel, dan partisipatif, sehingga berpotensi mengurangi laju deforestasidan degradasi di kawasan KPHP Lakitan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhipersepsi wajib pajak atas perilaku penggelapan pajak. Adapun faktor-faktor tersebutadalah pengaruh sistem perpajakan, pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak dansanksi perpajakan. Populasi penelitian ini adalah pada dosen Prodi akuntansi diPerguruan Tinggi Swasta yang berlokasi di kota Palembang yang telah di Akreditasi olehBAN-PT dengan peringkat B. Sampel dalam penelitian ini ditentukan berdasarkanmetode sampling jenuh, data di kumpulkan dengan pembagian kuesioner. Metodeanalisis penelitian yang digunakan adalah regresi linier berganda.Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruhnegatif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak atas perilaku penggelapan pajak,pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etikapenggelapan pajak, pelayanan aparat pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajibpajak mengenai etika penggelapan pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak atas perilaku penggelapan pajak. Variabel yangpaling dominan mempengaruhi persepsi wajib pajak atas perilaku penggelapan pajakadalah sanksi perpajakan karena memiliki nilai standard coeficient beta 0,328.

This study aimed to analyze the factors that influence the perception of thetaxpayer on tax evasion behavior. As these factors is the effect of the tax system, theunderstanding of taxation, service tax authorities and tax penalties. The study populationwas on the faculty in the accounting department of private universities located in the cityof Palembang who had been in accreditation by BAN-PT rated B. The sample wasdetermined by saturation sampling method, the data collected by the distribution ofquestionnaires. The method of analysis used in this study were multiple linear regression.Based on the results of the analysis show that the tax system a significant negativeeffect on the perception of the taxpayer on the behavior of tax evasion, understanding thetax has no effect on the perception of the taxpayer on the ethics of tax evasion, theservice tax authorities had no effect on the perception of the taxpayer on the ethics of taxevasion, and tax penalties a significant negative effect on the perception of the taxpayeron tax evasion behavior. The most dominant variable affecting the perception of thetaxpayer on the ethics of tax evasion is tax penalties because it has a standard betacoeficient 0.328.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi pengelola keuangan desa dan pemahaman regulasi dana desa terhadap kualitas pelaporan keuangan desa di Kecamatan Martapura. Dalam penelitian ini sampel yang diambil sebanyak 54 responden pengelola keuangan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kompetensi pengelola keuangan desa dan pemahaman peraturan pengelolaan dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan desa. Pengaruh kedua variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 78%

ABSTRACKThis resarch starts from the evidence that deforestation and degradation rate in Musi Rawas District remain increase, particularly in KPHP Lakitan areas. Based on former research, one of problem roots is governance. So that's why this research aims to know wether implementation of BLUD in KPHP Lakitan will make better governance in forest governance that may reduce the rate of deforestation and degradation. This research is qualitative research that tried to find data and information as much as possible by using deep interview and Focus Group Discussion (FGD). The informan in this research are government staffs, poeple who stay in or suround the forest area, and business companies. The result shows that implementing BLUD on KPHP Lakitan may give room for KPHP Lakitan to improve forest governance by using tranparancy, accountable, and participative concepts, therefore this is potentially to reduce the rate of deforestation and degradation in KPHP Lakitan's areas. ABSTRAKPenelitian ini berawal dari bukti bahwa laju deforestasi dan degradasi di Kabupaten Musi Rawas tetap meningkat, terutama di wilayah KPHP Lakitan. Berdasarkan penelitian terdahulu, salah satu akar masalah adalah pemerintahan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi BLUD di KPHP Lakitan akan membuat tata kelola yang lebih baik dalam tata kelola hutan yang dapat mengurangi laju deforestasi dan degradasi hutan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berusaha mencari data dan informasi sebanyak mungkin dengan menggunakan wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD). Informan dalam penelitian ini adalah pegawai pemerintah, masyarakat yang tinggal di atau di sekitar kawasan hutan, dan perusahaan bisnis. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan BLUD pada KPHP Lakitan dapat memberi ruang bagi KPHP Lakitan untuk memperbaiki tata kelola hutan dengan menggunakan konsep transparan, akuntabel, dan partisipatif, sehingga berpotensi mengurangi laju deforestasi dan degradasi di kawasan KPHP Lakitan.