Penerapan Blud Kphp: Akankah Menuju Pengelolaan Hutan Yang Transparan, Akuntabel Dan Partisipatif?

Pandriadi, Pandriadi; Wijaya, Angka; Amah, Mas

doi:10.35449/jemasi.v13i2.30

Cited by 2 publications

(3 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Mendorong perkembangan pengelolaan hutan yang akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, perlu dikembangkan tatakelola dan strategi bisnis instansi pengelola hutan. Hal ini telah dimulai dari terbentuknya KPH (Ekawati et al, 2018;Pandriadi et al, 2017;Suryandari & Alviya, 2009). Kewenangan penyelenggaraan pengurusan sumber daya hutan diberikan kepada pemerintah, sesuai dengan Undang-Undang nomor 41 tahun 1999.…”

unclassified

“…Proses analisis bisnis dilanjutkan dengan penyusunan RSB. KPH Produksi (KPHP) Gularaya -Provinsi Sulawesi Tenggara telah menyusun RSB dan telah memenuhi salah satu persyaratan administratif menuju pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel dan transparatif (Pandriadi et al, 2017;Sudrajat, 2018). Dalam RSB disebutkan bahwa pengelola KPHP Gularaya membentuk pola kemitraan bersama masyarakat, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat kemandirian KPH juga memperkuat legalitas masyarakat dalam mengolah hutan.…”

unclassified

See 1 more Smart Citation

Kajian Strategi Bisnis pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Rinjani Barat

Muhsyaf

Cahyaningtyas²,

Atikah³

et al. 2022

Empiric. Journal

View full text Add to dashboard Cite

Hutan memiliki potensi nilai ekonomi dan nilai produktifitas. Dalam prinsip pengelolaan tatakelola pemerintahan yang baru, setiap unit layanan yang memiliki potensi untuk dikelola dengan pendekatan bisnis. Melihat potensi dan peluang perkembangan bisnis di sektor kehutanan merupakan lahan investasi yang mempunyai prospek yang sangat baik dan potensial untuk dikembangkan. Kondisi tersebut, memberikan peluang bisnis kepada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Rinjani Barat mengembangkan investasi di wilayah kelolanya. Program strategi yang dilakukan KPHL Rinjani Barat akan sangat dipandang perlu dilakukan untuk percepatan implementasi rencana bisnis yang akan dikembangkan untuk kemandirian KPHL Rinjani Barat. Penelitian ini menggunakan metode kajian dokumen. Hasil analisis ditampilkan dalam bentuk uraian dan tabel. Hasil analisis berupa dokumen rencana strategi bisnis. Rencana strategi bisnis ini disusun berdasarkan analisis kondisi internal maupun eksternal KPHL Rinjani Barat, serta mengacu pada visi dan misi organisasi. Langkah selanjutnya menyusun program dan kegiatan sebagai implementasi dari strategi bisnis. Pada akhirnya, dokumen rencana strategi bisnis beserta rincian program dan kegiatan dapat memberi arah terhadap pengelolaan hutan yang melibatkan semua pihak terkait dan terjalinnya kolaborasi dalam implementasi bisnis di KPHL Rinjani Barat. Study of Business Strategy in the West Rinjani Protected Forest Management Unit Abstract Forests have potential economic value and production value. In the new governance management principles, every service unit has the potential to be managed with a business approach. Seeing the potential and opportunity for business development in the forestry sector, it is an investment area with good prospects and potential to develop. This condition provides a business opportunity for the West Rinjani Protection Forest Management Unit (KPHL) to develop investment in its managed area. The strategic program carried out by the West Rinjani KPHL will be deemed necessary to accelerate the implementation of the business plan that will be developed for the independence of the West Rinjani KPHL. This study uses a documentation review. The results are displayed in the form of descriptions and tables. The result is in the form of a business strategy plan document. This business strategy plan is prepared based on an analysis of the internal and external conditions of the West Rinjani KPHL and refers to the organization's vision and mission. The next step is to develop programs and activities. In the end, the business strategy plan document with details of programs and activities can provide direction for forest management involving all relevant parties and collaboration in business implementation in the West Rinjani KPHL.

show abstract

unclassified

Kajian Strategi Bisnis pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Rinjani Barat

Muhsyaf

Cahyaningtyas²,

Atikah³

et al. 2022

Empiric. Journal

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Konsep Badan Layanan Umum Daerah bertujuan memberikan layanan umum lebih efektif, terjadi efisiensi, ekonomis, terbuka/transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas kepatutan, keadilan dan manfaat sesuai dengan praktek bisnis sehat. Hasil kajian Pandriadi (2017) mengenai implementasi BLUD menunjukkan dapat memperbaiki tata kelola hutan dengan menggunakan konsep transparan, akuntabel dan partisipatif. Hal ini sejalan dengan tujuan pembentukan BLUD dalam peningkatan kualitas pelayanan.…”

unclassified

Kajian Kelayakan Penerapan Konsep Pengelolaan Keuangan BLUD Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Sugiyono

2021

JKP

View full text Add to dashboard Cite

Perkembangan teknologi informasi memberikan peluang lembaga pelatihan berinovasi dalam program kegiatan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara berbasis digital. Kemampuan memanfaatkan setiap peluang dan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya menjadi kunci agar mampu bersaing di era disrupsi. Salah satu permasalahan pengembangan kompetensi aparatur di lembaga pelatihan adalah terbatasnya anggaran. Penyebabnya adalah penerapan sistem pengelolaan keuangan yang kaku, tidak mandiri dan fleksibel. Akibatnya program dan kegiatan pelatihan bagi ASN tidak dapat alokasi dana yang cukup. Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah membuka peluang lembaga pelatihan melakukan perbaikan dalam system pengelolaan keuangan yang lebih mandiri dan fleksibel sebagai solusi terbatasnya sumber pembiayaan program dan kegiatan. Kajian kelayakan penerapan konsep BLUD di lembaga pelatihan perlu dilakukan. Kajian bertujuan menilai kelayakan penerapan BLUD di lembaga pelatihan dan memberikan rekomendasi pengambilan kebijakan pengembangan kelembagaan melalui BLUD. Kajian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Instrumen penelitian melalui wawancara (in depth interview), studi literatur dan dokumentasi. Berdasarkan hasil kajian di peroleh gambaran pra kondisi lembaga pelatihan (BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan) dinilai sangat mendukung penerapan konsep BLUD. Kesiapan sumberdaya, kurikulum dan metode pelatihan, akreditasi, penjaminan mutu dan tersedianya sarana dan prasaran sangat baik dan lengkap. Dari perspektif persyaratan penerapan BLUD sebagaimana ketentuan yang mencakup persyaratan substantif, teknis dan administratif, berdasarkan hasil analisis dapat dinilai relevan dan terpenuhi. Hasil kajian dapat menjadi rujukan penerapan konsep BLUD yang merupakan terobosan dalam sistem pengelolaan keuangan yang lebih mandiri dan fleksibel untuk mengatasi permasalahan terbatasnya anggaran program dan kegiatan. Kata Kunci : pengelolaan keuangan, BLUD, fleksibilitas, mandiri Abstract The development of information technology provides opportunities for training institutions to innovate in digital-based programs of competency development for the State Civil Aparatus. The ability to take advantage of every opportunity and optimize the use of resources are the keys to be able to compete in the era of disruption. One of the problems in developing the competence of personnel in training institutions is the limited budget. The cause is the application of a financial management system that is rigid, not independent and inflexible. As a result, sufficient fund for training program and activities for civil servan, cannot be allocated. Permendagri Number 79 of 2018 concerning Regional Public Service Bodies opens opportunities for training institutions to make improvements in a more independent and flexible financial management system as a solution to limited sources of funding for programs and activities. A study on the feasibility of implementing the BLUD concept in training institutions needs to be carried out. The objective of this study is to assess the feasibility of implementing BLUD in training institutions and to provide recommendations for institutional development policy making through the BLUD. The study a qualitative approach with descriptive methods. Research instruments through interviews (in-depth interviews), literature study and documentation. Based on the results of the study, a pre-condition description of the training institute (BPSDMD of South Kalimantan Province) which was considered to be very supportive of the implementation of the BLUD concept. The readiness of resources, curriculum and training methods, accreditation, quality assurance and the availability of facilities and infrastructure very good and complete. From the perspective of BLUD implementation requirements as well as provisions covering substantive, technical and administrative requirements, based on the analysis results can be considered relevant and fulfilled. The results of the study can serve as a reference for implementing the BLUD concept, which is a breakthrough in a more independent and flexible financial management system to overcome the problem of limited program and activity budgets. Keywords: financial management, BLUD, flexibility, independent

show abstract

Penerapan Blud Kphp: Akankah Menuju Pengelolaan Hutan Yang Transparan, Akuntabel Dan Partisipatif?

Cited by 2 publications

References 0 publications

Kajian Strategi Bisnis pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Rinjani Barat

Kajian Strategi Bisnis pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Rinjani Barat

Kajian Kelayakan Penerapan Konsep Pengelolaan Keuangan BLUD Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Contact Info

Product

Resources

About