The implementation of e-government is considered as one of the bureaucratic reforms in terms of improving local public services, in Indonesia itself we can trace starting from Presidential Instruction Number 6 of 2001 concerning Telecommunications, Media, and Informatics, until later Presidential Decree Number 20 of 2006 established the National Information and Communication Technology Council with the aim of accelerating the implementation of e-government. Although referring to the 2020 E-Government Development Index (EGDI) assessment survey issued by the United Nations every 2 years, it shows that Indonesia's position is ranked 88th, up from 107th in 2018, the digital divide and inequality of internet access in various regions are inevitable. Taking a case study of Cijantur Village, Rumpin District, Bogor Regency, in order to support digital village program, this study tries to see the extent of the effectiveness of the implementation of website-based E-Service by the local community. Using a qualitative approach with observation data and literature studies collecting data method, this study concluded that the failure of the implementation of website-based e-government in Cijantur village is influenced by many factors including, residents' knowledge about the use of websites, the orientation of e-government development has not targeted the aspect of utilizing digital economy, and the level of community needs, whereas villages that still lack access to digital tools. This research suggests that there must be attention by relevant officials, so that Cijantur village is no longer an isolated village and streghtening construction and infrastructure of Cijantur village and provide a strong internet network to support the progress of the community in the field of technology.

Kasus Jemaat Ahmadiyah Indonesia adalah fenomena kekerasan berbasis agama dan kebebasan beragama yang menarik perhatian publik. Di samping kasusnya sangat banyak, pengikut organisasi ini berjumlah lebih dari 300.000 orang di seluruh pelosok tanah air, juga mengundang pro-kontra yang berkepanjangan. Penelitian ini ingin mengetahui lebih jauh tentang isu hak-hak sipil kelompok minoritas, terutama hak kebebasan beragama yang menjadi komponen penting dalam prinsip Hak Asasi Manusia. Penulis berkesimpulan bahwa reformasi 1998 sekalipun memberikan kemajuan berarti dalam rangka perlindungan terhadap hak minoritas dan jaminan kebebasan beragama, namun masih ditemukan beberapa kebijakan diskriminatif dan praktek diskriminasi yang berlawanan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Kasus Ahmadiyah adalah contoh potret kebijakan diskriminatif pemerintah dan negara yang kemudian dipakai sebagai alat legitimasi oleh kelompok anti-ahmadiyah untuk melakukan persekusi dan kekerasan terhadap warga Ahmadiyah. Penanganan kasus Ahmadiyah cenderung mengikuti tekanan massa sebagai kelompok mayoritas sehingga pemolisian konflik agama mengalami ambiguitas.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat berbagai elemen masyarakat, termasuk desa, mengembangkan situs dan media sosial. Namun, sering kali pengelola situs dan media sosial abai terhadap aspek keamanan siber. Keamanan siber menjadi aspek penting dalam menjaga informasi, data, dan jaringan yang dimiliki suatu situs dan media sosial. Pelatihan peningkatan keterampilan keamanan siber menjadi solusi yang digagas untuk memberikan pemahaman dasar kepada pengelola situs dan media sosial Desa Baros. Metode yang dipilih berupa pelatihan kemampuan dasar keamanan siber yang diisi dengan ceramah, diskusi, dan praktik terkait dengan keamanan siber. Pelatihan dilakukan secara tatap muka dan terpusat agar peserta dapat betul-betul memahami permasalahan keamanan siber dalam pengelolaan situs desa dan media sosial desa. Pelatihan peningkatan keterampilan keamanan siber berhasil memberikan pemahaman dasar terkait keamanan siber kepada pengelola situs dan media sosial Desa Baros. Pelatihan peningkatan keterampilan keamanan siber ini berhasil memberikan pemahaman dan kemampuan dasar bagi para peserta dalam membangun keamanan siber yang diperlukan bagi situs dan media sosial Desa Baros.

Urbanization in general view is the process of mass migration of residents from rural areas to urban areas. Urbanization also is seen as a process in the city that is identified with the development of urban spaces and also affects various aspects of the social community. The massive development of urban spaces opens up a gap among the citizens, where some minority communities such as the poor, choose to work in the informal sector in search of the most basic livelihoods. However, the problem lies in how they use urban spaces as a place where they sell, such as street vendors who use various spaces within the city. This study tries to analyze the extent of urban space utilization by street vendors around Grand Depok City and Margonda Raya Year 2020-2021, using the theory of space production from Henry Lefebvre. The research concluded that the utilization of city space used by street vendors in the vicinity of Grand Depok City and Margonda, occurred because they did not have the money to rent a place for selling activity. In line with the theory of space from Lefebvre, the use of urban space as a place to sell their products on street vendors occurs because at the level of conceived space facing the reality of lived space, it will always leave residues that are the problem of using space such as parks, sidewalks, and so on, to sell.  Keywords: Urban Community; Economic Solution; Development of Urban Spaces AbstrakUrbanisasi dalam pandangan umum merupakan proses perpindahan penduduk secara masif dari kawasan pedesaaan ke perkotaan. Urbanisasi juga dapat dilihat sebagai proses dalam kota yang diidentikkan dengan pembangunan pada ruang-ruang kota dan turut memengaruhi berbagai aspek dalam sosial masyarakat. Masifnya pembangunan pada ruang kota membuka jurang kesenjangan antar warga kota, di mana beberapa masyarakat minoritas seperti masyarakat miskin memilih bekerja pada sektor informal untuk mencari penghidupan yang paling dasar. Namun, masalahnya adalah bagaimana mereka menggunakan ruang perkotaan sebagai tempat mereka berjualan, seperti pedagang kaki lima yang menggunakan berbagai ruang dalam kota? Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan studi kepustakaan, penelitian ini mencoba untuk menganalisis sejauh mana pemanfaatan ruang perkotaan oleh pedagang kaki lima di sekitar Grand Depok City dan Margonda Raya Tahun 2020-2021, dengan menggunakan teori produksi ruang dari Henry Lefebvre. Adapun penelitian ini berkesimpulan bahwa, pemanfaatan ruang kota digunakan oleh para pedagang kaki lima di sekitar Grand Depok City dan Margonda terjadi karena mereka tidak mempunyai modal untuk menyewa tempat berjualan. Sejalan dengan teori ruang dari Lefebvre, pemanfaatan ruang perkotaan sebagai tempat berjualan oleh pedagang kaki lima terjadi karena ruang yang dikonsepsikan (conceived space) berhadapan dengan kenyataan dari ruang yang hidup, maka akan selalu meninggalkan residunya yakni permasalahan penggunaan ruang seperti taman, trotoar, dan sebagainya, untuk berjualan. Kata Kunci: Masyarakat Urban; Solusi Ekonomi; Pembangunan Ruang Perkotaan

Kemajuan teknologi dan pengetahuan pada era digital, telah mengubah corak dunia dari yang sebelumnya konvensional menuju pengembangan teknologi berbasis internet. Hal ini berdampak pada perubahan arah kehidupan sosial, politik, ekonomi. Tak terkecuali dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, dari yang konvensional menjadi berbasis website, dengan tujuan agar lebih efisien, selain itu pelayanan publik berbasis website dapat memudahkan interaksi dengan masyarakat serta mendorong akuntabilitas dan transparansi desa dengan lebih efektif. Dalam rangka penerapan e-government sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Telekomunikasi, Media, dan Informatika yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi informasi untuk mendukung dan mempercepat proses good governance, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (Abdimas) UPN "Veteran" Jakarta yang terdiri dari 7 anggota dosen, memberikan pelatihan pelayanan berbasis website kepada para perangkat Desa Baros, Kabupaten Serang Banten, untuk menuju desa digital. Dalam pelatihan ini, perangkat desa dibekali pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat mengoperasionalkan website desa dengan maksimal yang sebelumnya tidak aktif. Setelah pelatihan website, para peserta memahami dan aktif mengisi konten berita dan informasi lainnya ke website desa dengan arahan dan bimbingan langsung dari tim abdimas. Hasil kegiatan menunjukkan peserta yang merupakan perangkat desa dapat mengunggah konten ke dalam website secara mandiri.