The Covid-19 pandemic that hit the world, including Indonesia, led all heads of state to respond with various policies aimed at controlling the spread of Covid-19. This research wants to see and analyze the dynamics of central and local government relationships in response to policies taken in handling the Covid-19 pandemic in pre-crisis and crisis through political communication conducted. Using the literature study method, this research concludes that there is no good synergy between the central and local governments in handling Covid-19. A number of policies formulated between the central government and the provincial government of DKI Jakarta, appear to be running on their own without good coordination. Policymaking is seen to highlight sectoral egoism and political communication between actors at the central and local government levels, potentially affecting the political environment in Indonesia which boils down to the influence of electability in the 2024 presidential election. This study recommends the government improve the model of deliberative, mediative, multicultural, consensus, and excellent organizational communication and build a synergistic coordination system, in order to escape sectoral egos and short-term interests that are group and personal. Those political communication models are important especially in disaster management including the Covid-19.

Pandemi COVID-19 yang mewabah keseluruh dunia, termasuk Indonesia berdampak ke semua aspek kehidupan masyarakat tak terkecuali pelayanan birokrasi di lingkungan pemerintahan. Pelayanan birokrasi yang semula dilakukan secara konvensional (tatap muka) dipaksa untuk berapdaptasi dengan memaksimalkan pelayanan birokrasi berbasis teknologi (e-government). Dengan harapan birokrasi tetap mampu melayani masyarakat dengan baik dalam situasi pandemi COVID-19. Penelitian ini ingin melihat dan menganalisis bagaimana implementasi e-government di lingkungan kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi dan apa saja yang menjadi tantangan dalam pengimplementasian e-government di Kabupaten Bekasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penilitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research). Penelitian ini berupaya memberikan alternatif kebijakan Pemerintah Kabupaten Bekasi khusunya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyelesaikan persoalan pelayanan birokrasi di masa pandemi COVID-19.

Urbanization in general view is the process of mass migration of residents from rural areas to urban areas. Urbanization also is seen as a process in the city that is identified with the development of urban spaces and also affects various aspects of the social community. The massive development of urban spaces opens up a gap among the citizens, where some minority communities such as the poor, choose to work in the informal sector in search of the most basic livelihoods. However, the problem lies in how they use urban spaces as a place where they sell, such as street vendors who use various spaces within the city. This study tries to analyze the extent of urban space utilization by street vendors around Grand Depok City and Margonda Raya Year 2020-2021, using the theory of space production from Henry Lefebvre. The research concluded that the utilization of city space used by street vendors in the vicinity of Grand Depok City and Margonda, occurred because they did not have the money to rent a place for selling activity. In line with the theory of space from Lefebvre, the use of urban space as a place to sell their products on street vendors occurs because at the level of conceived space facing the reality of lived space, it will always leave residues that are the problem of using space such as parks, sidewalks, and so on, to sell.  Keywords: Urban Community; Economic Solution; Development of Urban Spaces AbstrakUrbanisasi dalam pandangan umum merupakan proses perpindahan penduduk secara masif dari kawasan pedesaaan ke perkotaan. Urbanisasi juga dapat dilihat sebagai proses dalam kota yang diidentikkan dengan pembangunan pada ruang-ruang kota dan turut memengaruhi berbagai aspek dalam sosial masyarakat. Masifnya pembangunan pada ruang kota membuka jurang kesenjangan antar warga kota, di mana beberapa masyarakat minoritas seperti masyarakat miskin memilih bekerja pada sektor informal untuk mencari penghidupan yang paling dasar. Namun, masalahnya adalah bagaimana mereka menggunakan ruang perkotaan sebagai tempat mereka berjualan, seperti pedagang kaki lima yang menggunakan berbagai ruang dalam kota? Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan studi kepustakaan, penelitian ini mencoba untuk menganalisis sejauh mana pemanfaatan ruang perkotaan oleh pedagang kaki lima di sekitar Grand Depok City dan Margonda Raya Tahun 2020-2021, dengan menggunakan teori produksi ruang dari Henry Lefebvre. Adapun penelitian ini berkesimpulan bahwa, pemanfaatan ruang kota digunakan oleh para pedagang kaki lima di sekitar Grand Depok City dan Margonda terjadi karena mereka tidak mempunyai modal untuk menyewa tempat berjualan. Sejalan dengan teori ruang dari Lefebvre, pemanfaatan ruang perkotaan sebagai tempat berjualan oleh pedagang kaki lima terjadi karena ruang yang dikonsepsikan (conceived space) berhadapan dengan kenyataan dari ruang yang hidup, maka akan selalu meninggalkan residunya yakni permasalahan penggunaan ruang seperti taman, trotoar, dan sebagainya, untuk berjualan. Kata Kunci: Masyarakat Urban; Solusi Ekonomi; Pembangunan Ruang Perkotaan

Negara dengan sistem demokrasi yang biasanya menitikberatkan pada kebebasan, paling sedikit memiliki 2 (dua) unsur kebebasan yang secara umum digambarkan, yaitu kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Kebebasan pers di negara demokrasi dapat dijadikan sebagai indikator untuk mengukur demokratis tidaknya suatu negara. Jurnalis sebagai elemen terpenting dalam pers atau media seringkali menghadapi berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat, salah satunya adalah polisi. Kekerasan terhadap jurnalis oleh polisi kerap terjadi saat jurnalis meliput demonstrasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan yang bertujuan untuk melihat bentuk dan dasar dari kebebasan pers di Indonesia, serta mengidentifikasi tindakan kekerasan yang dialami jurnalis oleh oknum pihak kepolisian saat meliput aksi demonstrasi yang terjadi di Jakarta dalam kurun waktu 2019-2020.