The rapid development of society and the development of technological advancements with the use of the internet in addition to having a positive impact can also have an impact with increasing crime that appears With a variety of modus operandi based on technological tools that if not accompanied by the development of knowledge in society about the law will cause a person to become a criminal or being a victim of a criminal offense is not uncommon for children to be targeted as victims. One form of crime that occurs in society is the crime of sexual abuse of children through the internet so that the development of the rule of law is also demanded to be able to overcome the development of this problem. This study aims to assess and analyze whether child grooming can qualify as a form of sexual abuse against children. The method used in this study is normative juridical. The results obtained show that child grooming in Hago games through online media is done with the victim mode being asked to send photos or videos without using clothes or naked by the groomer. Groomer builds closeness with the initial mode of asking for the victim's wa number and establishing closeness, giving rise to sympathy and empathy so that closeness is established between the victim and the perpetrator.

Bencana gempa bumi yang menimpa Desa Waai Kecamatan Salahutu, Pulau Ambon, Kabupaten Maluku Tengah mengakibatkan banyak kerugian baik secara fisik maupun non fisik. Kerugian berupa non fisik meliputi adanya trauma yang dimiliki terutama pada anak-anak. Pasca gempa sebagian dari korban yang selamat dan luka mengalami trauma sehingga terganggu kondisi mentalnya dan psikologisnya. Trauma ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut terlalu lama karena akan berdampak pada kondisi kehidupan anak tersebut. Tujuan pengabdian ini dilakukan memberi dukungan dan pendampingan kepada anak-anak tentang trauma healing sebagai wujud tanggap bencana untuk menggurangi gangguan psikologis yang sedang dialami korban gempa bumi. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini yaitu penyuluhan yang diselingi dengan terapi bermain (play therapy) dan self motivation yang syarat akan muatan edukasi. Adapun hasil kegiatan yang dilakukan yaitu penyembuhan trauma pada anak-anak pasca gempa membutuhkan proses berkesinambungan, pendekatan yang dapat kita dilakukan dengan cara bermain, menari dan bercerita bersama anak-anak dilokasi pengungsian. Tujuan dari kegiatan ini untuk menghilangkan rasa takut dan melupakan kesedihan atas trauma yang dialami.

Introduction: Violence that occurs against women today is an individual problem or a national problem, but it is a global and even transnational problem. This is because violence against women is related to human rights issues. Violence against women does not only accur in Indonesia. Almost in every country women face various types of violence. One of the most prominent countries with violence against women is India.Purposes of the Research: The purpose of this article is to find out about the comparison of sexual violence against women in Indonesia and India.Methods of the Research: The research method used is normative juridical research that uses legal sources of material obtained through literature studies and statutory regulations.Results of the Research: Sexual violence against women is not only a problem in Indonesia, but also a problem in various parts of the world. Cases of sexual violence against women that accur in Indonesia-India continue to increase. Therefore, cases of violence against women in Indonesia must be handled properly. One of them must have legal regulation as a basis for preventing sexual violence against women. In India it self already has regulations on sexual violence against women but the handling is not running effectively due to caste factors, economic factors.

Tulisan ini membahas isu tentang kekebalan hukum pidana (immunity) dalam kaitannya dengan penanggulangan Covid-19 oleh semua pengambil kebijakan baik itu Komite Stabilitas Sistem Keuangan maupun pengambil kebijakan lain yang berhubungan dengan Covid-19, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep yang membahas tentang kekebalan hukum, bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier, teknik pengumpulan bahan adalah studi kepustakaan, serta analisis data yang digunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa salah satu lambatnya penyerapan anggaran dana bencana dan penanganan lambat adalah prosedur administrasi yang panjang dan pengambil kebijakan takut mengambil kebijakan karena ancaman hukuman mati dalam tindak pidana korupsi. Kekebalan hukum pidana dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 memang perlu ada untuk melindungi pengambil kebijakan, dan sifat kekebalan hukumnya tidak absolut sehingga pengambil kebijakan tidak bisa melakukan kesewenang-wenangan karena harus ada itikad baik dalam mengambil kebijakan atau perbuatan dalam peanggan Covid-19. Kesimpulannya kekebalan hukum dalam penanganan perlu ada untuk melindungi pengambil kebijakan namun harus ada itikad baik dalam pengambilan kebijakan atau perbuatan yang dilakukan. Saran perlu peraturan dibahwa undang-undang yang dapat menjelaskan maksud dari Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

Di Indonesia Abortus Provocatus lebih populer disebut aborsi. Dalam KUHP  aborsi dilarang dengan alasan apapun, namun dalam undang-undang Kesehatan  diberikan pengecualian dilakukan aborsi dengan alasan indikasi kedaruratan medis. Berdasarkan pokok pemikiran diatas, maka dapat dirumusakan beberapa permasalahan yaitu bagaimanakah pengaturan abortus provocatus karena kegagalan alat kontrasepsi dalam hukum nasional saat ini, bagaimanakah pengaturan abortus provocatus karena kegagalan alat kontrasepsi dalam perspektif pembaharuan hukum nasional di masa yang akan datang. Metode pendekatan yuridis komparatif yaitu dilakukan dengan perbandingan terhadap peraturan perundangan di beberapa Negara asing yang berhubungan dengan kesehatan. Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa abortus provocatus karena kegagalan alat kontrasepsi dalam hukum nasional saat ini belum memberikan jaminan bagi perlindungan kesehatan masyarakat. Abortus provocatus karena kegagalan alat kontrasepsi di masa yang akan datang dapat dilakukan dengan mempertimbangkan pengaturan aborsi di beberapa KUHP asing sebagai bahan untuk melakukan pembaharuan hukum serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Saran yang dapat disampaikan adalah penguguran kandungan bukanlah langkah terbaik yang dapat dipilih tetapi dalam kondisi yang membahayakan kesehatan sebaiknya perlu pengaturan yang memberi rasa perlindungan dan jaminan kesehatan ibu hamil.