Helminthiasis is a disease caused by intestinal parasite helminth with a high prevalence and spread throughout Indonesia, not deadly but secretly and slowly affect the health and productivity of patients through the decline in nutritional status. Slow and less symptom-prone effects cause the disease to be neglected among other diseases. This research is descriptive observational with cross sectional design, to know the description of nutritional status and risk factors of helminthiasis at elementary school children suffering from helminth in Meratus Dayak community, conducted in April 2017 at SDN Loksado and SDN Tanuhi, Loksado Subdistrict, Hulu Sungai Selatan Regency, South Kalimantan Province. The results showed 6.5% of helminthiasis occurred in the Dayak community in the Loksado Subdistrict. Helminthiasis consists caused by hookworm (58.33%), Enterobius (16.66), Hymenolepis (8.33%), Trichuris (8.33%), and mix infection of hookworm and enterobius (8.33%). However, this helminthiasis has not had an impact on the patient's nutritional status and progressed without symptoms, indicated by the nutritional status of patients who are mostly in the normal category until the fat. Although helminthiasis is not a deadly disease and is emergency, but the risk factor of helminthiasis in the patient can cause chronic infestation and transmission to other children. Keywords          : helminthiasis, nutritional status, risk factors

No abstract

Achievement of Universal Health Coverage (UHC) is achieved through the participation of JKN - Health BPJS by all Indonesians. Not all poor people were the premium assistance beneficiary, while since 2020 regional health insurance was abolished. The study aims to determine the UHC achievements of the governments, particularly in health financing for the poor. This research uses an Analytic-qualitative approach with the cross-sectional method and was conducted in 2019. Data collection through in-depth interviews with purposive sampling at the Regional Public Health Office, Regional Planning and Development Office, and Social Service in Banjar Regency. The stages for Analysis consist of data reduction, presentation, and data collection. Banjar Regency government involves CSR at TKPKD forum to cover health financing for the poor and underprivileged outside the premium assistance beneficiary, but there were gaps in the unified database synchronization, which can be an obstacle in projecting the health financing and budgeting. The government needs to increase the premium assistance beneficiary quota. The mid-income people or people who can afford health insurance should join the independent universal healthcare participants, so that premium assistance beneficiary is designated only for the poor. Coordination across sectors and programs must be integrated into SLRT. Keywords: Financial Policy, Health Financing, Universal Health Coverage, JKN-BPJS. ABSTRAK Pencapaian Universal Health Coverage (UHC) diwujudkan melalui kepesertaan pada JKN-BPJS Kesehatan oleh seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali. Masyarakat miskin dan tidak mampu yang didaftarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT), dibayarkan oleh pemerintah daerah sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Namun tidak semua masyarakat miskin dan tidak mampu masuk dalam daftar PBI. Disamping itu, di tahun 2020 kebijakan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) telah dihapus, sehingga masyarakat miskin bukan PBI tidak dapat lagi memperoleh bantuan pembiayaan kesehatan dari pemerintah. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banjar untuk mengetahui langkah yang diambil oleh pemerintah daerah dalam menuju pencapaian UHC, yang diutamakan pada kebijakan pembiayaan kesehatan terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu. Penelitian ini bersifat analitik dengan desain cross sectional, dilaksanakan pada pertengahan tahun 2019. Metode penelitian secara kualitatif. Pengumpulan data secara indepth interview. Informan penelitian adalah pemerintah daerah yang ditentukan secara purposive sampling, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Bappeda Kabupaten Banjar, dan Dinas Sosial Kabupaten Banjar. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kabupaten Banjar melalui forum Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)  telah mewacanakan keterlibatan Corporate System Responsibility (CSR) dalam pembiayaan kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu yang berada diluar BDT atau bukan PBI, meskipun diperkirakan belum dapat membiayai masyarakat miskin secara keseluruhan. Namun masih terjadi permasalahan dalam sinkronisasi BDT masyarakat yang tergolong miskin dan tidak mampu tersebut yang dapat menjadi hambatan bagi Dinas Kesehatan dalam memperhitungkan anggaran pembiayaan kesehatan tersebut. Perlu diwacanakan penambahan kuota alokasi anggaran PBI sebagai salah satu solusi untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Disisi lain, masyarakat yang telah mampu secara ekonomi harus didorong untuk menjadi peserta BPJS mandiri, sehingga pembiayaan mereka yang semula PBI dapat dialihkan pada masyarakat miskin, diluar peserta PBI. Koordinasi lintas sektor maupun lintas program terintegrasi dalam SLRT, antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Bappeda sehingga masyarakat miskin dan tidak mampu mendapatkan hak yang sama dalam memperoleh kesehatan. Rekomendasi dan strategi yang dilakukan oleh Kabupaten Banjar ini dapat diimplementasikan pada kabupaten/kota dengan kondisi dan permasalahan yang sama. Kata Kunci: Kebijakan Finansial, Pembiayaan Kesehatan, JKN-BPJS

Gangguan mental di Indonesia pada 2017 sekitar 9,8% dari jumlah penduduk. Gangguan mental umum yang tidak diatasi dapat menyebabkan seseorang lebih mudah sakit dan kualitas hidupnya menurun. Gangguan mental umum kadang-kadang tersembunyi dan tidak disadari oleh penderitanya. Oleh karena itu, WHO mengembangkan sebuah alat uji sederhana untuk mendeteksinya, yaitu SRQ-20. Uji SRQ-20 dapat dilakukan secara mandiri atau lewat wawancara. Agar lebih mudah dan lebih banyak digunakan, maka kami mengembangkan Aplikasi Tes Kesehatan Mental Umum berdasarkan SRQ-20 WHO yang dapat berjalan di perangkat ponsel cerdas. Alat yang digunakan untuk mengembangkan adalah komputer dengan sistem operasi Windows 10 serta perangkat lunak Android Studio 3.5 dan Flutter 1.7.8. Pada saat pengujian, aplikasi berjalan lancar di ponsel cerdas Android. Pengujian aplikasi dilakukan terhadap 10 orang responden. Hasilnya, ditemukan 4 orang dengan gangguan kesehatan mental umum (skor 8 atau lebih), tiga diantaranya tidak menyadari bahwa mereka menderita gangguan. Selain itu, responden menyatakan bahwa aplikasi mudah digunakan dan bermanfaat. Oleh karena aplikasi ini dapat mendeteksi gangguan mental umum terselubung, maka disarankan agar seseorang tetap melakukan uji dengan aplikasi ini walaupun mereka merasa tidak mempunyai gangguan kesehatan mental.

Helminthiasis considered as "neglected diseases" because it doesn’t induce mortality, but impact on the human resources that can lead to "lost generation. The results of the study in 2008, found the prevalence of worm infection in SDN Juku Eja > 50% where the study was conducted at 3 months post-mass drug administration in it. Required periodic inspections to determine the update status of worm infection in SDN Juku Eja. Descriptive study with cross sectional design was held in SDN Juku Eja Pagatan Kusan Hilir subdistrict in February 2016 (four months after mass drug administration of filariasis in Tanah Bumbu. Population and sample were all students (grades 1-6) SDN Juku Eja Pagatan. 170 pots were distributed, 123 stool samples collected and examined using direct/native method, 102 positive samples (82.93%) consists of Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, Hookworm, Hymenolepis nana, Hymenolepis diminuta and Enterobius vermicularis. The high prevalence of helminthiasis in SDN Juku Eja riddling civil disobedience in consuming filariasis mass drug or albendazole dose is not able to heal helminthiasis due to the high intensity of helminthiasis. It is estimated that the high prevalence of helminthiasis at the Juku Eja village and the process of infection in the majority of the village so that the program intervention, preventive and promotional of helminthiasis is also need to be implemented at the village level.