The application of smart city (especially in the aspect of smart government) in the city of Bandung is still focused on technology development, and seems to ignore the human and institutional dimensions. This study aims to describe and analyze the implementation of smart government policies in order to realize a smart city in the city of Bandung. The researcher used the theory presented by Grindle as a guide related to policy implementation. The researcher used a qualitative method with a descriptive approach. In collecting data, researchers conducted interviews with 37 informants, made observations with the participant as observer method, and collected documents about the implementation of smart government policies in order to realize smart cities. The results showed that (1) implementation of smart government policies in order to realize smart cities in the city of Bandung in general has a positive impact on target groups (target groups). Context of implementation (context of implementation) shows a condition that is not good while Content of policy shows good conditions. In this study the content of policy factor has more influence on outcomes / outcomes than factors of context of implementation. Because the implementation of the smart government policy in the city of Bandung is more influenced by content of policy than context of implementation, the researchers suggested to the Bandung City Government to maximize various conditions in the Content of Policy in order to improve the outcomes of implementing smart government policies that have been implemented.Keywords: Policy Implementation, Smart Government, Smart City

<p>The ease of access to social media owned by teenagers is considered to be able to make teenagers spend most of their time without clear goals. On the other hand, youth are part of a digital community that participates in the progress of their country. This phenomenon is the background of this study. The goal of this research was to find a solution to the youth's low literacy rate. The method of this study is a literature review. The research findings show that in order to realize literate youth, collaboration and commitment from three important elements are needed, namely family, government, and society. The conclusion from this study is that the solution to low adolescent literacy is to realize literate youth through efforts to build high motivation for individual youth to think, read, and write, which can be built through the role of family elements. The next element is that the government, as a regulator, can play a role in issuing policies that support Indonesian families to improve literacy. The author considers that the various benefits received by adolescents through social media should be accompanied by restrictions on access to their use. Limiting access to social media can be outlined in a clear government policy. The next element is the community, which can play a role in educating and raising awareness regarding climate change and strengthening literacy for young people in Indonesia through a healthy internet campaign for young people. Communities can also build youth literacy communities and obtain assistance from the government, both at the central government and local government levels.</p>

Fokus kajian ini dilatarbelakangi atas fenomena yang terjadi di wilayah perkotaan adalah hadirnya gelandangan dan pengemis. Tujuan penulisan kajian ini adalah untuk memperoleh gambaran terkait dengan pembinaan gelandangan dan pengemis dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum. Metode penulisan yang digunakan adalah pendekatan Studi Kepustakaan (Library Research). Berdasarkan analisis dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan bahwa pembinaan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut: (1) pemerintah daerah perlu menyusun peraturan mengenai penertiban gelandangan dan pengemis; (2) pemerintah daerah perlu memiliki data yang konkrit dan real tentang jumlah dan kondisi gelandangan dan pengemis; (3) pemerintah daerah perlu membangun komunitas dengan masyarakat dalam mendukung penertiban dan pembinaaan gelandanagan dan pengemis. (4) pemerintah daerah perlu menyusun program pembinaan dan pendampingan secara bertahap dan berkelanjutan kepada gelandangan dan pengemis; (5) pemerintah daerah perlu mengevaluasi terkait program pembinaan dan pendampingan bagi gelandangan dan pengemis. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberi saran sebagai berikut: (1) pemerintah daerah perlu meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan baik dengan entitas yang lebih besar maupun entitas yang lebih kecil; (2) pemerintah daerah perlu memberi ruang kepada masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam penertiban gelandangan dan pengemis di daerah; (c) pemerintah daerah perlu menyusun dan mengevaluasi program pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis di daerah. Kata kunci: pembinaan, ketentraman dan ketertiban umum, gelandangan dan pengemis

Artikel ini mengulas hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan smart government dalam mendukung terwujudnya smart city di Kota Bandung, khususnya pada penerapan smart government. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif berdasarkan konsep smart government menurut Cohen (2014), yang mencakup 3 dimensi yaitu online services, infrastructure, serta open government. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Smart government dalam rangka mewujudkan smart city di Kota Bandung yang dilihat dari 3 dimensi tersebut, secara umum menunjukkan karakteristik yang mendukung terwujudnya smart city di Kota Bandung. Dari ketiga aspek tersebut, terdapat 1 (satu) dimensi yang karakteristiknya kurang mendukung, yaitu aspek infrastructure. Pada dimensi infrastruktur ini terdapat permasalahan dari sisi kekurangan fiber optik, kepemilikan server dan data centre. Juga belum ada pemetaan infrastruktur sesuai kebutuhan Pemerintah Kota Bandung dalam menerapkan smart government. Oleh karena disarankan agar Pemerintah Kota Bandung dapat menyusun peta rencana kebutuhan dan pengembangan infrastruktur pada penerapan smart government dalam rangka mewujudkan smart city di Kota BandungArtikel ini mengulas hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan smart government dalam mendukung terwujudnya smart city di Kota Bandung, khususnya pada penerapan smart government. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif berdasarkan konsep smart government menurut Cohen (2014), yang mencakup 3 dimensi yaitu online services, infrastructure, serta open government. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Smart government dalam rangka mewujudkan smart city di Kota Bandung yang dilihat dari 3 dimensi tersebut, secara umum menunjukkan karakteristik yang mendukung terwujudnya smart city di Kota Bandung. Dari ketiga aspek tersebut, terdapat 1 (satu) dimensi yang karakteristiknya kurang mendukung, yaitu aspek infrastructure. Pada dimensi infrastruktur ini terdapat permasalahan dari sisi kekurangan fiber optik, kepemilikan server dan data centre. Juga belum ada pemetaan infrastruktur sesuai kebutuhan Pemerintah Kota Bandung dalam menerapkan smart government. Oleh karena disarankan agar Pemerintah Kota Bandung dapat menyusun peta rencana kebutuhan dan pengembangan infrastruktur pada penerapan smart government dalam rangka mewujudkan smart city di Kota Bandung

Problem Statement: The author focuses on the problem of limited human resources of IPDN libraries. Purpose: This study is focused on knowing the description of IPDN library human resource management in supporting the performance of lecturers in the IPDN environment. Method: The author collects data through interviews, observation, documentation. Result: The results showed that from the aspect of planning and organizing, there was an inadequate number of human resources, as well as the quality of human resources that needed to be improved in the IPDN Library. Conclusion: Library human resource management in supporting the performance of lecturers at IPDN has been carried out quite well, but IPDN Libraries need to make improvements and improvements from the aspects of planning and organizing, namely by adding personnel and developing human resources. Keywords: Management; Librarian; Human Resource; Lecturer's Performance; Higher Education   ABSTRAK Permasalahan: Penulis berfokus pada permasalahan terbatasnya sumber daya manusia perpustakaan IPDN.  Tujuan: Studi ini difokuskan untuk untuk mengetahui gambaran manajemen sumber daya manusia perpustakaan IPDN dalam mendukung kinerja dosen di lingkungan IPDN. Metode:  Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek perencanaan dan pengorganisasian, terdapat jumlah sumber daya manusia yang kurang memadai, serta kualitas sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan di Perpustakaan IPDN. Kesimpulan: Manajemen sumber daya manusia perpustakaan dalam mendukung kinerja dosen di IPDN sudah terlaksana cukup baik, namun Perpustakaan IPDN perlu melakukan perbaikan dan peningkatan dari aspek perencanaan dan pengorganisasian, yaitu dengan menambah personil dan melakukan pengembangan sumber daya manusia.  Kata kunci: Manajemen; Pustakawan; Sumber daya manusia; Kinerja Dosen; Perguruan Tinggi