Pemilihan Umum pada tahun 2014 ada dua Pemilu yakni Pemilu Legislatif pada bulan April 2014 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada bulan Juli 2014. Fenomena yang terjadi pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah menurunnya tingkat partisipasi masyarakat secara nasional.Yang menjadi hal menarik untuk diteliti di Kabupaten Murung Raya dan Kecamatan Murung khususnya adalah tingkat partisipasi masyarakat pada Pilpres 2014 sangat rendah dibawah rata-rata nasional. Di tingkat nasional rata-rata partisipasinya adalah 70 persen, sedangkan ditingkat Kabupaten Murung Raya adalah 57,48 persen serta di tingkat Kecamatan Murung adalah 61,65 persen.Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengambil sampel lokasi di Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan adalah model Miles and Huberman.Berdasarkan hasil temuan di lapangan maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1). KPU Kabupaten Murung Raya telah menjalankan perannya dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya. Hal tersebut ditunjukkan dengan terlaksananya seluruh tahapan pada pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014. Tingkat partisipasi masyarakat tergolong turun/rendah dikarenakan faktor kepentingan masyarakat itu sendiri, bukan karena kurangnya informasi kepada masyarakat. Masyarakat lebih merasa berkepentingan untuk memilih pada saat Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Bupati. 2). Yang menjadi faktor penghambat utama KPU Kabupaten Murung Raya dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah faktor geografis, faktor demografis, faktor topografis, dan minimnya anggaran/dana operasional. Yang menjadi faktor pendukung utama bagi KPU Kabupaten Murung Raya adalah dukungan seluruh unsur pemerintah (kabupaten, kecamatan, desa) dan dukungan dari tokoh masyarakat (Tomas, Toga, Todat) untuk mendorong masyarakat agar tidak golput.

Kemampuan pengembangan ekonomi desa merupakan salah satu cara untuk melihat kemandirian desa, namun tidak banyak desa yang mampu melakukannya  untuk mencapai level kemandirian desa, salah satunya adalah Desa Sampirang I (Satu) yang mendapatkan label sebagai desa sangat tertinggal. Setiap desa memiliki potensi yang digunakan dalam pengembangan ekonomi, tanpa terkecuali Desa Sampirang I (Satu) yang berada  di Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi-potensi yang ada di desa, dan menemukan model pengembangan ekonomi yang tepat agar dapat menjadi rekomendasi bagi desa-desa dengan kondisi yang sama. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, maka penelitian dilakukan menggunakan  metode kualitatif dengan pendekatan case study. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, indepth interview dan observasi non partisipan. Sementara itu analisis data dilakukan dengan model analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Desa Sampirang I (Satu) Memiliki berbagai potensi baik sumber daya alam terbarui, sumber daya manusia dan BUM Desa sebagai potensi kelembagaan yang merupakan modal awal dalam pengembangan ekonomi lokal. Namun hal tersebut belum dikonversi dan diaktualisasikan karena adanya disparitas pembangunan yang membuat high cost economic dan tidak adanya intrusi multi-sektor yang menyentuh desa. Oleh sebab itu, dalam model pegembangan ekonomi lokal harus dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap inisiasi dan tahap aksi, pemerintah desa dan BUM Desa menjadi main actor dengan peran dominan pada masing-masing tahapan. Tahapan inisiasi didominasi oleh kekuasaan dan kewenangan pemerintah desa untuk melakukan pembuatan kebijakan yang berorientasi pada pengembangan perekonomian desa yang berkelanjutan, membuka kerja sama dengan berbagai pihak, melakukan percepatan pembangunan melalui lobby dan negosiasi dengan pemerintahan yang lebih tinggi, serta melakukan penguatan kelembagaan BUM Desa. Sementara itu tahap aksi, BUM Desa sebagai motor pengerak dengan mengktualiasasikan dan melakukan value upgrading dari produk hasil sumberdaya alam yang terbarui, serta marketing produk yang dihasilkan. Model pengembangan ekonomi lokal  dapat dicapai jika adanya upaya optimal dari Pemerintah Desa dan BUM Desa bersama-sama dengan aktor lain baik public sektor, privat sektor, dan akademisi  dalam jalinan kerjasama dan kemitraan serta kolaborasi untuk membangun ekonomi lokal yang berkelanjutan.

This study focuses attention on the Openness of the Revenue and Expenditure Budget of the Village from Planning, Implementation, to Accountability with the aim of describing Transparency of Village Fund Allocation Management. This research is conducted because the Implementation Team of the allocation of village funds is considered less in terms of capacity and capability. This research is expected to be useful for District Government of PulangPisau, especially Kahayan Hilir Sub-district of Mintin Village in an effort to increase Transparency of Village Fund Allocation Management This research was conducted at Mintin Village Office, Kahayan Hilir Sub-district, PulangPisau District. As the selected informants are the Village Head, Village Secretary, Village Kaur and RT who are considered to represent the community in the research unit in the management of the Village Fund Allocation. The study was conducted with in-depth interviews and by direct observation of the implementation Allocation of village funds. The results of this study indicate that for the planning and implementation of Village Fund Allocation activities, it already shows the existence of transparent management. While in the accountability seen by physical results have shown a transparent implementation, from the administration side there is no need for further coaching, because it is fully in accordance with the provisions. Transparency in the Planning of APBDes Desa Mintin which is run by the Village Government apparatus refers to the regulation applied through the Law and Government Regulation and Regent Regulation obtained through various training with technical guidance followed by the Village Government apparatus.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Selatan tahun 2014-2018 yang diukur dengan menggunakan rasio keuangan daerah, kemudian hasilnya tersebut digunakan kembali untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan naik turunnya rasio keuangan daerah Kabupaten Barito Selatan.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yakni penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Barito Selatan khususnya berupa data-data jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk penulis menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada. Hasil penelitian menunjukkan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan dengan menggunakan rasio keuangan daerah mengalami penurunan, sehingga masih perlu peningkatan yang ekstra karena orientasi anggaran yang tercermin dari tinjauan kelima rasio masih belum terfokus pada kepentingan publik sebagaimana seharusnya.