Literacy is not limited to the ability to read, write, and arithmetic, but also the application of that ability to enhance the quality of life. The purpose of this study is to evaluate the role of literacy educators as agents of social change. This research is based on evaluation model with Change Model approach. The population of this study are the educators in the two institutes of basic literacy education program in Cirebon Regency. The results of this study showed that basic literacy educators have not received appropriate compensation so that their paradigm as an agent of social change has not yet been arised. Researchers recommend to reorganize the training system that has been implemented so that they get recognition from the government.

Penelitian ini bertujuan mengkaji kebijakan pusat dan daerah dalam pengelolaan kurikulum di satuan pendidikan, serta efektifitas implementasinya dalam pengelolaan satuan pendidikan untuk menunjang pencapaian pendidikan nasional dan prioritas pembangunan di daerah.  Penelitian ini merupakan penelitian kebijakan dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan Focus Grup Disscusion (FGD), kuestioner, dan kajian data sekunder.  Hasil penelitian mnunjukkan, bahwa kebijakan pendidikan nasional belum dapat diterjemahkan dalam konteks daerah dan satuan pendidikan.  Sehingga praktik pendidikan belum dijalankan dengan memperhatikan kekhasan di satuan pendidikan dan prioritas pembangunan daerah. Temuan ini mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dalam menjabarkan kebijakan pendidikan nasional terutama diversifikasi kurikulum di daerah.  Pemerintah Daerah sebagai pengambil kebijakan pendidikan daerah perlu menentukan arah kebijakan pembangunan pendidikan sebagai bagian dari prioritas pembangunan di daerah sesuai dengan kekhasan lokal yang menjadi unggulan dalam rangka menerjemahkan kebijakan pendidikan pusat di daerah.

Kemampuan literasi berkaitan dengan memaknai informasi yang membutuhkan syarat penguasaan aksara (membaca, menulis, dan berhitung). Keaksaraan dasar sebagai bentuk layanan pendidikan bagi masyarakat tuna aksara dapat dilakukan dengan pendekatan sains untuk membangun sikap ilmiah dan kritis, serta tanggap terhadap perkembangan sains di kehidupannya. Kendala pendidikan keaksaaan dasar yang utama adalah rendahnya motivasi belajar peserta didik. Selain itu, penyelenggaraa program yang masih belum berorientasi pada lokalitas juga menjadi kendala tersendiri. Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi program dengan pendekatan kualitatif dengan dukungan data kuantitatif Penelitian dilakukan di Kabupaten Cirebon pada dua PKBM. Data penelitian diperoleh melalui kuestioner, diskus terfokus, dan data sekunder. Penelitian ini bertujuan memotret implementasi pendidikan keaksaraan dasar yang terjadi selama ini untuk dilakukan evaluasi rekomendasi perbaikan pelaksanaan selanjutnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan keaksaraan dasar sangat dipengaruhi oleh intervensi yang dilakukan oleh pendidik melalui proses pembelajaran. Salah satu bentuk intervensi yang dinilai efektif adalah dengan mengintegrasikan kompetensi keaksaraan dasar dengan sains. Sains di sini dikaitkan dengan kesehatan, kegunaan dan keefektifan biaya produk dan teknologi baru; tentang penggunaan energi, air, dan sumber daya alam terbatas lainnya; dan tentang lingkungan lokal dan global.

The vision of literacy education is the basis for the development of equality education, so that the students could understand, or realize the reality and the surrounding environment. Equality education, that functions as a substitute, enhancer, and / or complementary to formal education in supporting of lifelong education, has begun to shift as an alternative education to foster entrepreneurship, special skills, special life skills in certain fields, and the ability to enter the workforce. Equality education services are not only to overcome the problem of dropouts and discoloration of students from formal schools, but also for other reasons.On the other hand, various negative issues regarding the implementation of equality education have led the equality education to be revitalized to oversee the implementation of equality education. Revitalization is carried out started with developing a curriculum that is linked to the learning needs of students and the flexibility of learning, as well as changes in the assessment system. Learning flexibility is implemented through the Competency Credit Unit (Satuan Kredit Kompetensi: SKK) system which is adjusted to the learning speed of students in learning equality education modules. The use of these modules has implications for the appraisal that is adjusted to be a module-based assessment design. The regulations and learning tools needed to maintain the quality of equality education have been prepared by the government. The results of this study will provide a proposal for the operationalization of the module-based assessment techniques related to the role of the testing center, the procedure for carrying out the assessment, and the division of authority between the central, regional and education units.