Pemerintah Desa ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakekatnya sebagai pemenuhan kebutuhan dasar masyarakatnya, atau sebagai unsur pemerintah yang melayani masyarakatnya. Sehingga Pemerintah Desa memiliki urusan yang dijadikan tugas bagi pemerintahan, seperti urusan tata pemerintahan, urusan pemberdayaan masyarakat desa, urusan kesejahteraan masyarakat dan urusan ketertiban lingkungan. Sehingga bentuk organisasi Pemerintahan Desa minimal harus mewakili urusan yang dimiliki pemerintahan Desa. Permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana bentuk organisasi pemerintah desa pasca diterapkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.Maka dengan permasalahan tersebut penelitian ini memiliki tujuan yaitu, mengidentifikasi jenis pelayanan dasar pemerintahan desa, dan merencanakan model organisasi pemerintahan Desa. berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif, dengan strategi penelitian grounded theory sebagai suatu proses untuk memproduksi dan merancang sebuah model yang didasari oleh kategori-kategori interaksi sistem pemerintah.Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka Pemerintahan Desa memiliki jenis pelayanan administrasi yang berbentuk perizinan dan non-perizinan. Model organisasi pemerintahan Desa yang minimal harus dimiliki yaitu, Kepala Desa, Sekertaris, Kaur Umum, Kaur Keuangan, dan Kaur Perencanaan kemudian untuk unit teknis operasional dinamakan Kasi Pelayanan, Kasi Pemerintah dan Kasi Kesejahteraan. Karena menurut Permendagri No. 84 tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa memiliki 3 unit Kaur dan 3 unit Kasi.

No abstract

Sebagian besar penyandang disabilitas mampu untuk mengelola diri dalam hidupnya. Kemampuan yang dimiliki oleh kaum disabilitas ini sangat bertolak belakang dengan penyediaan fasilitas atau kebijakan yang diberikan untuk pelayanan kaum disabilitas. Banyak ditemui bahwa unit pelayanan yang diberikan oleh pemerintah tidak mendukung akses pelayanana kamu disabilitas. Oleh karena itu penting dilakukan kajian tentang aksesbilitas pelayanan publik yang dikhususkan untuk difabel. Maka dibutuhkan pemahaman khusus bagi peneliti untuk mengkaji apa yang dirasakan difabel. Hal ini merupakan substansi dari konseling lintas budaya yang selama ini menjadi hal yang tabu jika membahas kaum difabel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara aksesibilitas difabel dengan ketersediaan layanan publik di Kabupaten Tegal. Kemudian melihat Faktor apa saja yang menyebabkan tidak terpenuhinya aksesibilitas bagi difabel di Kabupaten Tegal. Metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan adalah kualitatif. Dalam pengambilan sampel random maka dari populasi "semua penyandang disabilitas di Kabupaten Tegal" diambil sampelnya yaitu kategori difabel laki-laki, perempuan, kusta dan psikososial yang berjumlah 30 orang. Pengguanaan data secara kualitatif diharapkan dapat mendalam dan mengena pada aspek yang jarang diketahui oleh kebanyakan orang. Analisis data mengguanakan triangulasi data yang didapat dari hasil observasi, wawancara dan kajian dokumen.

Pemerintah Desa ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakekatnya sebagai pemenuhan kebutuhan dasar masyarakatnya, atau sebagai unsur pemerintah yang melayani masyarakatnya. Sehingga Pemerintah Desa memiliki urusan yang dijadikan tugas bagi pemerintahan, seperti urusan tata pemerintahan, urusan pemberdayaan masyarakat desa, urusan kesejahteraan masyarakat dan urusan ketertiban lingkungan. Sehingga bentuk organisasi Pemerintahan Desa minimal harus mewakili urusan yang dimiliki pemerintahan Desa. Permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana bentuk organisasi pemerintah desa pasca diterapkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.Maka dengan permasalahan tersebut penelitian ini memiliki tujuan yaitu, mengidentifikasi jenis pelayanan dasar pemerintahan desa, dan merencanakan model organisasi pemerintahan Desa. berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif, dengan strategi penelitian grounded theory sebagai suatu proses untuk memproduksi dan merancang sebuah model yang didasari oleh kategori-kategori interaksi sistem pemerintah.Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka Pemerintahan Desa memiliki jenis pelayanan administrasi yang berbentuk perizinan dan non-perizinan. Model organisasi pemerintahan Desa yang minimal harus dimiliki yaitu, Kepala Desa, Sekertaris, Kaur Umum, Kaur Keuangan, dan Kaur Perencanaan kemudian untuk unit teknis operasional dinamakan Kasi Pelayanan, Kasi Pemerintah dan Kasi Kesejahteraan. Karena menurut Permendagri No. 84 tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa memiliki 3 unit Kaur dan 3 unit Kasi.

Masyarakat difabel merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kita. Banyak dari difabel yang belum dapat merasakan haknya dalam kehidupan. Hal ini menjadikan tingkat kebahagiaan difabel lebih rendah dibandingkan dengan yang lain. Difabel memiliki beragam potensi dalam dirinya dalam kehidupan. Tidak mudah bagi difabel untuk menajalani hidup ditengah stigma masyarakat yang semakin mendiskriminasikan difabel. Sejalan dengan memperjuangkan hak difabel di Indonesia yaitu organisasi Difabel Slawi Mandiri (DSM) yang dalam prosesnya terus memperjuangkan difabel. Tidak banyak masyarakat yang mengetahui keberadaan organisasi DSM ini ditengah kondisi ini. Perbedaan yang cukup signifikan antara penerimaan masyarakat akan difabel dan orang lain sangat kentara. Penerimaan masyarakat membuat difabel dapat lebih menguatkan dirinya sampai pada level tingkat kebahagiaan yang dimiliki difabel. Tidak hanya manusia pada umumnya yang memiliki tingkat kebahagiaan yang relatif baik, namun hal ini penting dimiliki difabel untuk menajalani kehidupannya. Perlu adanya dukungan yaitu dalam hal psikis dan fisik untuk difabel merasakan kebahagiaan dalam diri. Dukungan psikis yaitu melalui life skills counseling dan fisik melalui outbound training diharapkan dapat memberikan suasana baru yang dapat mendorong dari dalam diri difabel untuk meraih kebahagiaan yang hakiki.