ABSTRAKSistem pendidikan sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah kebijakan tentang desentralisasi diserahkan pada Pemerintah Daerah masing-masing. Khususnya dalam kebijakan jalur zonasi berpengaruh terhadap mutu penyelenggaraan pendidikan khususnya dalam perolehan jumlah siswa. Contohnya ada satu siswa di SMAN Kota Magelang terpaksa tidak dapat sekolah favorit, selain itu protes dari pihak orang tua murid. Penelitian secara normatif empiris yang dianalisis secara diskriptif kualitatif. Pemerintah wajib melaksanakan perbaikan secara berkesinambungan mengenai sistem nasional pendidikan di era desentralisasi melalui: Evaluasi kesiapan pemerintah daerah dalam sistem zonasi untuk mendata kecukupan sekolah; Pemerataan pendidikan dengan sarana dan prasarana yang memadai; Guru yang memadai untuk setiap zona; Ketersediaan informasi secara online maupun melalui pamflet dan papan pengumuman; Perlunya dipetakan dampak sistem zonasi. Jika memperhatikan hal tersebut, maka pelaksanaan kebijakan desentralisasi pendidikan dapat dikatakan lebih efektif dan efisien untuk dunia pendidikan di masa yang akan datang.Kata Kunci: Kebijakan, Zonasi, PPDB, Desentralisasi  ABSTRACTThe education system is in accordance with Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government. Policies on decentralization are left to the respective Regional Governments. Especially in the zoning policy policies affect the quality of the implementation of education, especially in the acquisition of the number of students. For example, there was one student in Magelang City High School who was forced to not get a favorite school, besides protesting from the parents. Empirical normative research that is analyzed by descriptive qualitative. The government is obliged to carry out continuous improvement of the national education system in the decentralization era through: Evaluation of the readiness of local governments in the zoning system to record the adequacy of schools; Equitable education with adequate facilities and infrastructure; Adequate teachers for each zone; Availability of information online as well as through pamphlets and bulletin boards; The need to map the impact of the zoning system. If you pay attention to this, then the implementation of education decentralization policy can be said to be more effective and efficient for the world of education in the future.Keywords: Policy, Zoning, PPDB, Decentralization

Character education has not been well facilitated in every learning process; hence, several indications of low character among college students are found. This research aims to develop a new learning model based on character education to enhance students’ spiritual and social attitudes. The research was a research and development by adopting Borg Gall’s research and development procedures. The research procedures consist of the following steps: 1) Library study, 2) designing a model design, 3) learning model development, 4) expert validation, and 5) focus group discussion with users and students. Instruments used in the research include content validity and construct validity sheets of the learning model with an assessment scale score of 1-5 that ranges from (1) not feasible, (2) less feasible, (3) fairly feasible, (4) feasible, and (5) very feasible. The research results indicate that 1) character-based learning innovation resulted in RIAS learning model with main steps of Reading, Identification, Analysis, and Self-reflection, 2) RIAS learning model has a validation score of 4.6 within a valid category; thus, it is feasible to be utilized to enhance social and spiritual attitudes. The suggested for further research is testing the effectiveness of the RIAS learning model on a wide scale and testing the effect of the RIAS learning model on problem-solving and student learning outcomes.

<p class="Default">Abstrak</p><p class="Default">Menghadapi era globalisasi yang penuh tantangan dan peluang, aparatur negara sebagai pelayan masyarakat yang memberikan pelayanan sebaik-baiknya menuju good governance. Salah satu program prioritas yang bersifat strategis adalah mampu menggunakan atau mengoperasionalkan sebuah aplikasi pelayanan yang cepat dan prima. Sistem berbasis IT untuk desa seperti Program aplikasi IT lainya, salah satunya adalah sistem SIKDES yaitu sistem informasi konektivitas desa. Efektivitas pemerintahan dalam pelayanan publik dengan sistem informasi konektivitas desa (SIKDES) studi kasus di Desa Sidorejo Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang memiliki tujuan untuk menjelaskan alasan keberhasilan Desa Sidorejo dalam menerapkan sistem SIKDES, hambatan Desa untuk menerapkan sistem SIKDES dalam pelayanan, peran perangkat desa sangat penting terhadap keberhasilan tersebut dan respon yang dirasakan masyarakat pengguna layanan SIKDES terkait penerapan sistem tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data dalam penelitian ini diperoleh melalui trianggulasi (sumber dan metode), diskusi ahli, dan pencocokan data dengan teori. Analisis data yang digunakan berdasarkan pada model analisis Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian pertama, penerapan SIKDES membawa perubahan pada kinerja pemerintah dan berdampak bagi masyarakat. Adanya sistem SIKDES tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Desa Sidorejo namun juga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan surat menyurat dari kantor Desa karena sudah berbasis teknologi. Kedua, Kendala utama penerapan sistem SIKDES adalah kemampuan sumber daya manusia dalam menggunakan sistem SIKDES dipelayanan kantor desa dalam hal ini adalah perangkat desa sehingga menyebabkan masih terhambatnya proses pelayanan, serta ketidakdisiplinan perangkat desa dalam mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Kecamatan maupun dari Kabupaten.</p>

Konsep omnibus law dalam UU Cipta Kerja merupakan suatu terobosan besar dalam penataan hukum di Indonesia. Konsep tersebut melakukan penataan agar tidak terjadi tumpang tindih dari banyaknya regulasi-regulasi yang saling terkait. Pandemi Covid-19 memberikan dampak terhadap aspek ekonomi yang mengharuskan negara-negara melakukan resesi dan melakukan respon cepat agar tidak mengalami keterpurukan dalam sektor perekonomian. Indonesia melakukan respon dampak Pandemi Covid-19 dalam aspek ekonomi tersebut salah satunya dengan mengesahkan UU Cipta Kerja dengan harapan bahwa langkah ini dapat meningkatkan sektor perekonomian negara. Usaha tersebut tidak berjalan dengan baik, terdapat pro dan kontra dari beberapa kalangan masyarakat terhadap UU Cipta Kerja. Oleh karena adanya pro dan kontra yang begitu masif di kalangan masyarakat, diperlukan adanya suatu kajian untuk mengukur tingkat efektivitas konsep omnibus law dalam pembentukan UU Cipta Kerja untuk memunculkan suatu sudut pandang yang objektif dalam menilai urgensi dibentuknya undang-undang tersebut.

Indonesia telah terpilih menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Anggota Tidak Tetap DK PBB) pada periode 2019-2020. Hal ini merupakan salah satu prestasi yang luar biasa, mengingat Indonesia dipercaya oleh negara-negara anggota PBB untuk menjadi salah satu anggota dari Organ Utama PBB yang memiliki tugas untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Wilayah Laut Tiongkok Selatan (LTS) merupakan wilayah yang tengah menjadi sengketa antara negara-negara sekitar yang merasa memiliki klaim atas wilayah tersebut. Sengketa ini telah menjadi perhatian dunia dimana ketegangan-ketegangan sikap yang ditunjukkan oleh negara-negara tersebut semakin hari semakin mencemaskan dalam stabilitas keamanan di wilayah tersebut. Berbagai provokasi dan kebijakan luar negeri dari masing-masing negara dilakukan untuk memenangkan klaim atas wilayah tersebut. Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB memiliki salah satu kewajiban untuk ikut serta dalam menyelesaikan sengketa internasional atas wilayah LTS tersebut yang di klaim oleh negara-negara. Indonesia dapat menjadi pihak penengah untuk memberikan sudut pandang lain dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara damai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji keterlibatan Indonesia dalam upaya menyelesaikan sengketa di wilayah LTS berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti dan mengkaji bahan-bahan pustaka yang telah dikumpulkan oleh tim peneliti. Bahan pustaka yang diteliti dan dikaji terdiri atas bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier. Pencarian data dilakukan dengan studi pustaka atau studi dokumen dan keseluruhan data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif.