The background of this research is the increasingly halal phenomenon of halal tourism development. This study aims to determine and criticize the nature of halal tourism and know the indicators that can be used to measure the happiness of a kosher tourist destination. The research method used in this research is qualitative method. This study concludes that there has been a change in the nomenclature of sharia tourism into halal tourism. The concept of halal tourism has principles derived from the Qur’an and Sunnah. At the beginning of its development in 2013, the Ministry of Tourism with DSN-MUI has determined the criteria of halal tourism that includes nine principles, namely the benefit of the ummah; enlightenment, refreshment and tranquility; avoid idolatry, khurafat and immoral; maintaining the behavior, ethics and noble values of humanity; maintaining trust, safety and comfort; universal and inclusive; preserving the environment; and respect for sociocultural values and local wisdom. DOI: 10.15408/ajis.v17i2.624310.15408/ajis.v17i2.6243

Perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia berlaku dinamis, begitu pun dalam perkembangan hukum keluarga di Indonesia, sebagaimana kita ketahui dengan adanya fenomena uji materil Undang-Undang perkawinan yang diajukan oleh seorang ibu yang melakukan nikah sirri dengan seorang pejabat, lalu di uji materil di MK dan mengeluarkan Putusan Mahkamah Kontitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Pasca keluarnya Putusan Mahkamah Kontitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tersebut  berimplikasi juga terhadap Status Anak dan Hak Keperdataan. Maka dalam artikel ini akan dibahas tentang Status Anak dalam Peraturan Perundang-undangan lalu kaitan antara Status Anak dengan Hak Keperdataan. Hasil dari penelitian dalam artikel ini maka status anak dalam peraturan perundang-undangan terbagi menjadi dua yaitu Anak Sah dan Anak di Luar Kawin. Lalu kaitan Status Anak dengan Hak Keperdataaan adalah Jika anak sah maka memiliki hak keperdataan penuh dari Ayah dan Ibunya sedangkan jika Anak di Luar Kawin maka hanya memiliki hak keperdataan kepada ibu dan keluarganya saja tetapi jika mengajukan pengajuan status anak di Pengadilan maka anak dapat memiliki hak keperdataan dari ayah biologisnya dengan dibuktikan dengan teknologi bahwa anak tersebut memiliki hubungan darah dengan ayahnya, tetapi untuk hak perwalian tetap tidak bisa diberikan.

Islamic financial institutions have evolved very rapidly since the 1990s when Muamarat Bank launched LKS in the form of Islamic banks, but there were no restrictions on Islamic banks that year. The current concept of Islamic banking is an extension of the concept of Byturmar from the time of the Prophet, who later evolved into Islamic banking. During its development, the Islamic banking system changed in terms of standards applied in Indonesia. The standards mentioned are the laws, regulations and regulations of the National Shariah Council of the Indonesian Ulama Council. The purpose of this article is to examine the evolution of LKS-led funding standards (Islamic banks). The research methods used are normative / legal and legal research using the Fatwa DSN MUI approach. This type of study is a historical study in which data is extracted from literary studies. The survey results focus on current developments from 1992 to 2008 and Islamic banks' funding standards are independent of both regulation and institutions. At DSMNUI Fatwa, the Wadia-Mudarabah contract is the basic loan agreement for Islamic banks. The deal changed its use at Islamic banks, initially targeting the community, and later expanded its name to interbank and banking products. Indonesia (BI). Starting in 2020, the two contracts could turn into a variety of products between Islamic banks and even between BIs. Abstrak Lembaga Keuangan Syariah telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, dimulai pada tahun 90-an LKS berupa perbankan syariah diawali oleh bank muamalat, sekalipun pada tahun tersebut belum ada regulasi yang berkaitan dengan perbankan syariah. konsep perbankan syariah yang saat ini merupakan kepanjangan dari konsep Baitul Maal pada masa Rasulullah yang kemudian bertransformasi menjadi perbankan syariah. Dalam perkembangannya, perbankaan syariah mengalami perubahan dari sisi norma yang berlaku di Indonesia. Norma yang dimaksud ialah peraturan perundang-undangan dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Tujuan dari penulisan ini ialah meniliti perkembangan norma perhimpunan dana yang dilakukan oleh LKS (perbankan syariah). Metode penelitian yang digunakan, penelitian yuridis normatif dengan pendekatan norma/perundang-undangan dan fatwa DSN-MUI. Jenis penelitiannya merupakan penelitian historis yang diambil datanya melalui studi pustaka. Temuan hasil penelitain melihat perkembangan saat ini sejak 1992 hingga 2008 norma penghimpunan dana perbankan syariah secara regulasi dan kelembagaan sudah mandiri. Dalam fatwa DSN-MUI akad Wadi’ah dan Mudharabah menjadi akad dasar dalam penghimpunan dana di bank syariah. Akad tersebut mengalami perubahan dalam penggunaannya di perbankan syariah, semula diperuntukan masyarakat, kemudian berkembang peruntukannya menjadi antar bank bahkan prodak Bank Indonesia (BI). Ditahun 2020 ke atas kedua akad tersebut dapat saja berkembang menjadi keragaman prodak antar bank syariah bahkan BI.

Halal Tourism in Indonesia, now is becoming a brand for attractive types of tourism to be developed. Halal tourism is an effort to flexibility Islamic law in the practical context of the current lifestyle that integrates the values of halal and thoyyib (good) to the tourism sector in order to improve the economy of the community. Halal Tourism Village is a tourist village that offers the nuances of religiosity that are included in your aspects of tourism in life based on shari'ah principles. Cibuntu as a village established by the Kuningan Regency Government as a Tourism Village has the potential to be developed into a halal tourism village. This mentoring activity uses the PAR method (Participatory Action Research) which has three key variables, namely, Participatory (involvement), Action (service action) and Research (research). The results of these activities include: first, the political awareness of the village government, stakeholders of Kompepar (the Driving Group of Tourism), the Cibuntu Village Community in building and developing the potential of historical tourism, natural tourism and agro tourism into halal tourism destinations. This awareness has begun with the drafting of the Peraturan Desa draft on the development of the halal village of Cibuntu village; second, community empowerment in managing the Natural Resources and Human Resources of the Cibuntu Village is ready to realize a halal tourism village; third, the emergence of local government attention to the development of the Cibuntu Village community by building the Cibuntu Village Empowerment Halal as a place of discussion and consultation between parties involved in the Cibuntu Village Community