Penundaan pemilu Indonesia menjadi isu terhangat dan kontroversial baru-baru ini. Isu ini dilontarkan pertama kali oleh ketua umum PKB, Muhaimin Iskandar setelah menerima pelaku UMKM, pengusaha dan para analis ekonomi di ruang Delegasi DPR RI, Nusantara III, Jakarta pada Rabu, 23 Februari 2022 [14]. Isu penundaan pemilu ini menyebabkan sentimen publik terpecah menjadi tiga, yaitu sentimen negatif, netral, dan positif. Untuk mengetahui persentase sentimen terbesar, diperlukan suatu analisis  sentimen terhadap data cuitan twitter pada periode waktu 1 Januari 2022 sampai dengan saat penelitian ini dilakukan (27 Mei 2022). Dengan menggunakan model Naive Bayes Classifier, kita mencoba memetakan analisis sentimen sebelum Muhaimin Iskandar mengutarakan isu (31.840 data cuitan) dan setelah Muhaimin Iskandar mengutarakan isu (151.878 data cuitan). Analisis sentimen di durasi waktu sebelum Muhaimin Iskandar mengutarakan isu diperlukan untuk mengetes, apakah klaim penundaan pemilu adalah keinginan rakyat adalah benar. Sedangkan analisis sentimen di durasi waktu setelah Muhaimin Iskandar mengutarakan isu diperlukan untuk melihat polarisasi di twitter, seberapa besar dukungan maupun penolakan terhadap isu tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan masyarakat baru membahas isu penundaan pemilu setelah dibahas oleh Muhaimin. Sedangkan sentimen terhadap isu penundaan pemilu setelah dilontarkan oleh Muhaimin cenderung menunjukkan sentimen positif sebesar 60.581 cuitan unik, dengan  58.998 cuitan unik yang menunjukan sentimen negatif, sedangkan sisanya, yaitu sebesar 32.291 menunjukkan sentimen netral.

The use of blockchain technology in Decentralized Finance (DeFi) has gained popularity, with 23 public companies and one country holding bitcoin. DeFi aims to create an open and decentralized financial ecosystem that is accessible to everyone, eliminates intermediaries like financial institutions, and is verifiable, immutable, globally accepted, fast, low-cost, anonymous, and non-custodial. Despite its benefits, the rapid growth of DeFi has led to increased security risks. This study assesses the validity of DeFi's superiority claims in light of security incidents and events in 2022 and Twitter trends. This study used a Systematic Literature Review from various research articles and news from 2022. This research found that DeFi's superiority claims seem to be inconsistent with what is being advertised. It also found that if DeFi is not properly prepared and audited, its strength (Anonymous, open-source, decentralized, non-custodial, eliminates third parties and regulation) may become its weakness. Despite this, users still exhibit high levels of trust and optimism, as seen in the most popular terms shared by user tweets during significant losses, with 301,654 unique tweets between April 30 and May 31, 2022 and 344,519 unique tweets between October 3 and December 3, 2022, that are crypto, nft, and blockchain.

In today's digital era, the community become an important basis for development. Development funding is no longer rely on natural resources but also on the creative economy based on knowledge. Therefore, people are expected to take advantage of the use of ICT (Information And Communication Technology) as a tool to be able to create a knowledge society. There are many research discussed about knowledge society, but none of them can provide a clear mapping about relationship and the pattern of interaction among ICT usage, knowledge society, and good governance. This paper tried to summarize previous research about knowledge society and its supporting components, and then make a map of relationship among ICT usage, knowledge society, and good governance. This paper also identify obstacles based on the map in implementing the knowledge society as well as offering strategies to overcome these obstacles.

Sejak 2017 hingga 2022, kemenpanRB melakukan penilaian indeks SPBE kepada berbagai kementrian/lembaga/pemerintah daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan partisipasi masyarakat melalui Teknologi Informasi. Dalam konteks itu, menilai aksesibilitas website atau sistem informasi adalah cara sederhana untuk menilai kemudahan masyarakat dalam hal mengakses website atau sistem informasi pemerintah. Standar aksesibilitas website sendiri ditetapkan oleh Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) yang dikembangkan oleh W3C (World wide web Consortium). Penelitian ini ingin menguji aksesibilitas website milik tiga pemerintah kabupaten/kota yang mendapat nilai indeks SPBE tertinggi pada 2022, yaitu kota Surakarta, kota Surabaya, dan kota Denpasar. Pengujian dilakukan menggunakan tiga alat automasi evaluasi aksesibilitas, yaitu aXe, WAVE, dan siteImprove. Hasilnya, masih cukup banyak issue yang harus diselesaikan oleh kota Surabaya dan kota Surakarta sebagai pemilik nilai indeks SPBE tertinggi di antara pemerintah kabupaten/kota.