AbstrakSaat ini perkembangan ekonomi berjalan sangat pesat namun, ditengah pesatnya pertumbuhan ekonomi terdapat juga ketidakstabilan ekonomi yang kemudian memberikan peluang kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan pasar modal untuk melakukan kejahatan pasar modal. Banyaknya kejahatan yang terjadi dalam kegiatan pasar modal sejak tahun 2009 sampai tahun 2017 tentunyamenimbulkan banyak spekulasi tentang wewenang dari badan OJK yang bertanggung jawab dalam pengawasan pasar modalsehingga ini menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Permasalahannya adalah bagaimana peran pemerintah dalam mitigasi kejahatan pasar modal Indonesia.Penelitian ini dilakukan terhadap kebijakan dan kinerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normative. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini library research, dengan sumber bahan hukum sekunder. Sanksi terhadap kejahatan pasar modal tercantum dalam UUPM bahwa kejahatan dalam pasar modal dapat dituntut secara perdata berupa sanksi atas perbuatan melawan hukum, serta dapat juga dituntut secara pidana. Namun oleh lembaga regulator pasar modal, yaitu OJK cenderung ke arah ganti rugi atau denda/sanksi administratif. Dengan maraknya kejadian kejahatan pasar modal, Sangat diharapkan kepada OJK untuk dapat membuat regulator yang mengikuti perkembangan dengan keadaan dan kondisi yang terdapat dalam penegakan hukum pasar modal sehingga, dapat meminimalisir kejahatan dalam pasar modal serta tidak membuat investor baik nasional maupun asing takut untuk turut andil dalam pasar modal di Indonesia.Kata Kunci: Peran Pemerintah, Mitigasi, Kejahatan, Pasar Modal. AbstractAt present the economic development is running very rapidly but, In a middle of the rapid economic growth there is also economic instability which then provides opportunities for parties related to capital market activities to commit capital market crimes. The large number of crimes that have occurred in capital market activities from 2009 to 2017 has caused a lot of speculation about the authority of the OJK agency responsible for modest market supervision so that this becomes a problem in this research. The problem is how the government plays a role in mitigating Indonesia's capital market crime. This study was conducted on the policies and performance of the Financial Services Authority (OJK). The type of research used in this writing is normative juridical. The method of approach used in this study is the research library, with a source of secondary legal material. Sanctions for capital market crimes are stated in the Capital Market Law that crime in the capital market can be prosecuted in the form of sanctions for acts against the law, and can also be prosecuted criminal. However, by the capital market regulator, the OJK tends towards compensation or fines/administrative sanctions.With capital market events, it is desirable for OJK to be able to make regulators that follow developments and conditions needed in capital market law enforcement, can minimize crime in the capital market and It also does not make investors both national and foreign afraid to take part in the capital market in Indonesia.Keywords: Role of Government, Mitigation, Crime, Capital Market.