Religious moderation is one of the government's important agendas and commitments to realize a peaceful Islam, including through intellectual movements in the form of seminars, academic presentations, and scientific publications. The focus of this article is the mapping of research/academic writings by Islamic academics in the study of religious moderation. Data collection was carried out through a literature review by analyzing research publications among academics related to the theme of religious moderation. The analytical framework used in this article is discourse analysis and dialectics. This study concludes that some of the dominant themes published are: (a) The theme of religious moderation within the Indonesian-National scope. The discourse developed is Islamic moderation and Cultural Society. (b) The theme of religious moderation is da'wah broadcasts. The discourses raised are moderation and social media. (c) The theme of religious moderation of social organizations and ideological groups. The discourse that was raised was about the Islamic Moderatism of NU and Muhammadiyah. (d) The theme of Religious Moderation in Educational Institutions. The discourse that emerged was that Pesantren builds Moderation and Internalization of Moderation Values. The discourse analysis in this article shows that the article on Islamic Moderation is an expression or response of academics in viewing the reality and state of social policy around it. The Ministry of Religion as politicians and academics from several Islamic campuses under the Ministry of Religion have mutually supportive relationships in this issue of religious moderation Abstrak:. Moderasi agama merupakan salah satu agenda dan komitmen penting pemerintah untuk mewujudkan islam yang rahmatan lil ‘alamin, salah satunya melalui gerakan intelektual berupa: seminar, presentasi akademik dan publikasi Ilmiah. Fokus artikel ini adalah pemetaan terhadap riset/tulisan akademik para Akademisi Islam dalam kajian moderasi beragama. Penggalian data dilakukan melalui kajian kepustakaan dengan menganalisa publikasi riset dikalangan akademisi terkait dengan tema moderasi beragama. Kerangka analisis yang digunakan dalam artikel ini adalah analisis wacana dan dialektika. Penelitian ini menyimpulkan bahwa beberapa tema dominan yang dipublikasi adalah : (a) Tema Moderasi beragama dalam lingkup Nasional-Keindonesiaan. Wacana yang dimunculkan yakni moderasi Islam dan Masyarakat Kultural. (b) Tema Moderasi beragama siaran dakwah. Wacana yang dimunculkan yakni moderasi dan Media Sosial. (c) Tema Moderasi beragama organisasi Kemasyarakatan dan kelompok Ideologi. Wacana yang dimunculkan seputar Moderatisme Islam NU dan Muhammadiyah. (d) Tema Moderasi beragama Instansi Pendidikan. Wacana yang dimunculkan yakni Pesantren membangun Moderasi dan Internalisasi Nilai Moderasi. Analisis wacana dalam artikel ini menunjukkan bahwa artikel mengenai Moderasi Islam merupakan sebuah ekspresi atau respon akademisi dalam memandang realitas dan keadaan kebijakan sosial di sekitarnya. Kementerian Agama sebagai Politisi dan akademisi dari beberapa kampus Islam di bawah kementerian Agama memiliki relasi yang saling mendukung dalam isu Moderasi beragama ini.

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana implementasi akad musyarakah antara ‘punggawa pappalele, pemilik kapal dan nelayan dalam tinjauan hukum Islam? Pokok masalah tersebut selanjutnya di breakdown ke dalam beberapa sub masalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Bagaimana sistem implementasi akad musyarakah antara ‘punggawa pappalele, pemilik kapal dan nelayan di Desa Pambusuang kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar? Dan 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan bagi hasil antara ‘punggawa pappalele, pemilik kapal dan nelayan ?. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif.  Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah‘punggawa pappalele, pemilik kapal, nelayan dan tokoh agama pada masyarakat Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran referensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad musyarakah antara punggawa pappalele, pemilik kapal dan nelayan yaitu mereka melakukan akad sebelum berlayar, dimana punggawa pappalele memberikan modal kepada pemilik kapal dan nelayan untuk memenuhi kebutuhan alat-alat kapal serta kebutuhan pokok lainnya. Akad yang dilakukan punggawa pappalele, pemilik kapal dan nelayan tidak ada ketransparansian dalam sistem pembagian hasil, selanjutnya dalam transaksi ekonomi punggawa pappalele, Pemilik kapal dan nelayan terdapat unsur riba dimana modal yang dipinjam oleh pemilik kapal dan nelayan pengembaliannya dilebihkan.

<div class="WordSection1"><p><em>This paper is a study of Gus Dur's thoughts on the accommodation of Islamic law and culture. The research method used is the library research method by analyzing the data qualitatively. In this study it was found that Gus Dur is a contemporary Islamic law thinker whose Islamic legal thought is accommodating to culture. In his thinking, Gus Dur used ushul fiqh, qaidah fiqh, and maqashid syariah in responding to personal problems that occurred in Indonesia. One of the cases that Gus Dur responded to within the cultural framework was zakat law, Islamic marriage law, and islamic inheritance law. In these cases, in Gus Dur's view, the law may be applied with cultural instruments, in this case is customs (adat).</em><em></em></p><p><em> </em></p><p><em>Tulisan ini meneliti pemikiran Gus Dur tentang akomodasi hukum Islam dan kebudayaan. Metodo penelitian yang digunakan, yakni metode penelitian kepustakaan (library research) dengan menganalisis data secara kualitatif. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Gus Dur adalah pemikir hukum Islam kontemporer yang pemikiran hukum Islamnya akomodatif terhadap kebudayaan. Gus Dur dalam pemikirannya banyak menggunakan ushul fiqh, qaidah fiqh, dan maqashid Syariah dalam merespon persoalan-persoalan hukum yang terjadi di Indonesia. Salah satu kasus yang direspon oleh Gus Dur dalam kerangka kebudayaan adalah zakat, perkawinan, dan kewarisan. Kasus-kasus ini, dalam pandangan Gus Dur, hukumnya boleh diaplikasikan dengan perangkat kebudayaan, dalam hal ini adalah adat.</em><em></em></p><p><em> </em></p><p><em> </em></p></div>

Ekonomi kerakyatan adalah ekonomi tradisional yang menjadi basis kehidupan masyarakat lokal dalam mempertahankan kehidupannnya. Ekonomi kerakyatan ini dikembangkan berdasarkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat lokal dalam mengelola lingkungan dan tanah. Sehingga jika berbicara tentang ekonomi kerakyatan tentu sangat berkaitan dengan Koperasi dimana koperasi mempunyai tujuan yang sama dengan ekonomi kerakyatan yang dimana koperasi ialah suatu usaha bersama yang mempunyai tujuan untuk memperbaiki nasib kehidupan ekonomi yang didasari asas gotong royong, gerakan koperasi juga merupakan lambang harapan bagi golongan ekonomi bawah yang didasari atas tolong-menolong diantara para anggotanya, sehingga mampu membuat rasa saling mempercayai kepada diri sendiri dalam ikatan persaudaraan koperasi. Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini ialah bagaimana tentang bagaimana peran koperasi dalam hal ini koperasi Mitra Dhuafa dalam menerapkan sistem ekonomi kerakyatan dalam menanggulangi kemiskinan di Kecamatan polewali? Dan faktor apa saja yang mempengaruhi koperasi Mitra Dhuafa dalam menerapkan ekonomi kerakyatan dalam menanggulangi kemiskinan? Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif yang dimana metode pendekatan ini tidak mengukur angka-angka melainkan makna dan proses didalam aktivitasnya. Peran koperasi Mitra Dhuafa dalam menanggulangi kemiskinan di Polewali dapat dikatakan berhasil, dimana Koperasi Mitra Dhuafa ialah wadah perekonomian rakyat dengan mengutamakan prinsip-prinsip kekeluargaaan dan kesejahteraan sehingga dapat dirasakan perannya oleh masyarakat Kecamatan Polewali yang kekurangan modal dalam mengembangkan ushananya sehingga dapat meminjam dana di koperasi ini dan akan dibayar secara beransur perminggu oleh masyarakat.