The objective of this papers to describe the principles underlying coastal natural resources management, the norms and sanctions for their violations; to review and criticize legislation and policies related to regulation of coastal natural resources management, including Awig-awig in Pujut Subdistrict, Central Lombok regency, Indonesia. We used socio legal research types and focus group discussion with 20 respondents to establish the projects. The results indicated that coastal natural resources management is based on nine legal principles including principles of Benefit,

Sertifikasi Halal menjadi sesuatu yang wajib dimiliki oleh sebuah usaha kuliner mengingat bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia adalah Muslim yang sangat sensitif terhadap makanan haram. Pencantuman label halal sangat penting bagi   kedua pihak, yaitu produsen dan konsumen.Adanya pencantuman label halal, konsumen lebih merasa aman dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk atau makanan tersebut. Selain itu, konsumen juga mendapatkan jaminan bahwa produk tersebut tidak mengandung sesuatu yang tidak halal dan diproduksi dengan cara yang halal dan beretika. Desa Labuhan Bontong merupakan salah satu desa di Kecamatan Taruno Kabupaten Sumbawa yang terkenal dengan produk terasinya.Tujuan diadakannya penyuluhan hukum di Desa Labuhan Bontong untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang aturan memperoleh sertifikat halal dalam usaha kuliner, dan  mendorong peserta penyuluhan untuk memiliki respons terhadap permasalahan yang dihadapi.Simpulan, masyarakat di Desa Labuhan Bontong Kecamatan Taruno belum pernah memperoleh penyuluhan hukum tentang memperoleh sertifikat halal dalam usaha kuliner sehingga mereka sangat senang memperoleh pengetahuan tersebut untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produksi Terasi Empang. Permasalahan yang dihadapi masyarakat di Desa Labuhan Bontong adalah permasalahan modal, pemasaran, pembinaan, tempat memproduksi dan menyimpan terasi yang hieginis.

Department of Population and Civil Registration is one of the Regional Service which is part of the Regional Apparatus that has the task of carrying out Regional Government Affairs and Assistance Tasks in the field of Population and Civil Registration. The purpose of this paper is to analyze the arrangements for the authority of the appointment of heads of population and civil registration according to legislation, and the implementation of the appointment of the Head of the Population and Civil Registration Service. Research methods, types of normative legal research with regulatory approaches, conceptual approaches, and case approaches, using primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Legal materials obtained are processed and analyzed prescriptively normatively. Conclusion, there is a conflict of authority setting norms for the appointment of the Head of the Population and Civil Registration Service in force in Indonesia which results in juridical defects of State Administrative Decrees issued by officials deemed unauthorized, legal products in the form of decrees issued by unauthorized officials must be revoked and declared invalid as stipulated in Law No. 30 of 2014 concerning Government Administration.