Abstrak: Indonesia memang salah satu Negara yang menjadi destinasi wisata bagi wisatawan luar negeri. Spot wisata yang relatif banyak membuat Indonesia menjadi tujuan wisata yang banyak diburu oleh wisatawan mancanegara. NTB memiliki keunggulan dari segi budaya, masyarakatnya 95% muslim, religius, daerah seribu mesjid. Hal ini menjadi modal dasar NTB optimis mampu menjadi wisata halal dunia.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan yaitu: Proses Implementasi Kebijakan Pariwisata Halal di NTB berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi NTB No.2 tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal oleh Dinas Pariwisata Provinsi NTB sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal. Faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi sudah dijalankan untuk mensukseskan kebijakan ini. Sedangkan faktor penghambat dalam mempengaruhi proses Implementasi Kebijakan Pariwisata Halal di NTB oleh Dinas Pariwisata Provinsi NTB yaitu masing kurangnya objek wisata halal dan masing kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk mewujudkan konsep pariwisata halal. AbstractIndonesia is indeed one of the countries that has become a tourist destination for foreign tourists. Relatively large tourist spots make Indonesia a tourist destination that is mostly hunted by foreign tourists. NTB has cultural advantages, its people are 95% Muslim, religious, a thousand mosques. This is the basic capital of NTB, optimistic that it can become a world halal tourism. Based on the results of the study, it can be concluded that: The process of implementing Halal Tourism Policy in NTB based on NTB Provincial Regulation No.2 of 2016 concerning Halal Tourism by the NTB Province Tourism Office has been going well but not yet maximally. Communication, resources, disposition and bureaucratic structure factors have been carried out to make this policy a success. While the inhibiting factors in influencing the process of implementing Halal Tourism Policy in NTB by the NTB Province Tourism Office are each lack of halal tourism objects and each lack of awareness of business people to realize the concept of halal tourism.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pertimbagan hukum  putusan Hakim Mahkamah Konstitusi No. 100-PUU-8-2015 Tentang Pemilihan Calon Tunggal Pilkada Serentak di Indonesia dan implikasinya dalam pelaksanaan. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, pendekatan dalam  penelitian adalah perundang-undangan dan pendekatan kepustakaan, jenis dan sumber datanya ialah data perimer dan data sekunder, tehnik pengumpulan data dengan menggunakan studi pustaka dan tehnik analisis data adalah dari hal yang bersifat induktif kededuktif yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum, postulat serta ajaran-ajaran (doktrin). Putusan Mahkamah Konstitusi calon tunggal dalam pilkada adanya kekosongan hukum mana kala syarat paling kurang dua pasangan calon tersebut tidak terpenuhi. Mahkamah Konstitusi menilai adanya kekosongan hukum tersebut telah mengancam tidak terlaksananya hak-hak rakyat untuk dipilih dan memilih karena dua alasan. Pertama, penundaan kepemilihan serentak berikutnya sesungguhnya telah menghilangkan hak Rakya untuk dipilih dan memilih pada pemilihan serentak berikutnya. Kedua apabila penundaan demikian dapat dibenarkan, tetap tidak ada jaminan bahwa pada pemilihan serentak berikutnya itu, hak Rakyat untuk dipilih dan memilih akan dipenuhi. Dengan demikian menurut Mahkamah Konstitusi Pilkada yang ditunda sampai pemilihan berikutnya hanya kerena tidak terpenuhinya syarat paling sedikit dua pasangan calon bertentangan dengan UUD 1945. The purpose of this study is to explain the legal considerations of the decision of Constitutional Court Judge No. 100-PUU-8-2015 Regarding the Election of Single Candidates for Simultaneous Local Elections in Indonesia, the legal implications of the decision of the judges of the Constitutional Court No. 100 / PUU / 8/2015 on the election of a single candidate for simultaneous elections in Indonesia. This research includes normative legal research, the approach in research is legislation and library approach, the types and sources of data are perimer data and secondary data, data collection techniques using library studies and data analysis techniques are from things that are inductive, that is general data about the concept of law in the form of legal principles, postulates and teachings (doctrine). The decision of the Constitutional Court is the sole candidate in the election where there is a legal vacuum where when the requirements of at least two candidate pairs are not fulfilled. The Constitutional Court assesses that the legal vacuum has threatened the failure of the people's rights to be elected and elected for two reasons. First, the next simultaneous election delay has actually eliminated the Rakya's right to be elected and elected in the next simultaneous election. Second, if such delays are justified, there is still no guarantee that in the next simultaneous election, the people's right to be elected and elected will be fulfilled. Accordingly, according to the Constitutional Court Pilkada which was postponed until the next election only because it did not fulfill the requirements of at least two candidate pairs contrary to the 1945 Constitution.

Munculnya berbagai macam produk dalam suatu kategori dengan kualitas produk yang sudah menjadi standar dan dapat dengan mudah ditiru dan dimiliki oleh siapapun mengakibatkan sulitnya suatu perusahaan untuk mempertahankan dirinya sebagai pemimpin pasar. Untuk mengatasi penetrasi yang dilakukan oleh kompetitor, maka Telkomsel harus tetap menjaga pangsa pasarnya, salah satunya dengan bentuk citra merek (brand image) dan kepercayaan merek (brand trust yang kuat). Jika suatu perusahaan mampu menciptakan citra merek (brand image) dan kepercayaan merek (brand trust) yang kuat, positif dan mempunyai nila (value) dan  brand yang kuat akan menciptakan rasa percaya bagi  konsumen untuk menentukan suatu pilihan pada suatu merek. Sehingga untuk melihat pengaruh citra dan kepercayaan merek terhadap loyalitas konsmune, metode penelitian yang di gunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian survei yaitu suatu penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data. Desain deskriptif adalah untuk mendeskripsikan variabel penelitian. Desain penelitian yang digunakan merupakan penelitian conclusive yang bersifat kausal (causal research), yang bertujuan untuk mempelajari hubungan sebab-akibat antara variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat). Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah Penelitian lapangan, Observasi,Teknik Wawancara dan Kuisioner (angket). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen brand image (citra merek) dan brand trust (kepercayaan merek) berpengaruh posistif dan signifikan baik secara persial maupun simultan  terhadap loyalitas merek (brand trust) dengan tingkat nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) atau kemampuan variasi nilai variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen.

AbstrakTujuan penelitian ini yaitu 1) Untuk mengetahui kinerja perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2) Untuk mengetahui kendala-kendala tentang kinerja perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintah di Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan menggunakan hukum empiric dengan pendekatan normatif yuridis.Pengumpulan data dipakai adalah observasi, wawancara dan dokumen kemudian analisis data menggunakan penyajian data, reduksi data dan kesimpulan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Kinerja perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sudah berjalan secara optimal, hal tersebut terlihat dari kemampuan Dalam Membuat Perencanaan Pembangunan Desa, kemampuan Dalam Memberikan Pengarahan Kepada Bawahan atau Masyarakat Dalam Pelaksanaan  Pembangunan,  dan  kemampuan  Dalam  Mengambil  Keputusan Dalam   Proses   Penyelenggaraan   Pembangunan, 2) Kendala-kendala tentang kinerja perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintah di Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 yaitu a) Persoalan Sumber Daya Manusia b) Fenomena pengalaman sistem pembangunan dari masa orde baru hingga masa reformasi saat ini masih kuat di memori masyarakat desa. Kata Kunci: Kinerja; Perangkat Desa; Penyelenggaraan Desa