Abstrak: Efektivitas pelayanan digital program SAMSAT keliling merupakan keberhasilan dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui Samsat keliling. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui efektivitas pelayanan digital pada program SAMSAT keliling di kota Mataram dan hal-hal apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pelayanan digital program SAMSAT keliling di kota Mataram. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, studi pustaka, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung yaitu data reduksi, data display, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian adalah efektivitas pelayanan digital program SAMSAT keliling di kota Mataram sejauh ini pelayanan yang dilakukan oleh SAMSAT keliling sudah berjalan efektif hal ini dibuktikan dari jumlah orang yang sudah membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di tahun 2017, SAMSAT keliling 1 yang beroperasi di taman sangkareang dan kantor kelurahan mayure, jumlah yang sudah membayar PKB sebanyak 7.507 kendaraan dan jumlah uang sebanyak RP. 3.542.442.111. sedangkan SAMSAT keliling 2 yang beroperasi di kanntor kelurahan cakra dan perempatan gebang, jumlah yang sudah mebayar PKB sebayak 2.382 kendaraan dan jumlah uang sebanyak RP. 1.236.041.341. yang terakhir SAMSAT keliling 3 yang beroperasi di pasar sindu dan bundaran udayana, jumlah yang sudah membayar PKB sebanyak 2.538 kendaraan dan jumlah uang sebanyak RP. 913.443.402. dan yang membayar PKB di tahun 2018, SAMSAT keliling 1 yang beroperasi di taman sangkareang dan kantor kelurahan mayure, jumlah yang sudah membayar PKB sebanyak 10.522 kendaraan dan jumlah uang sebanyak RP. 6.627.326.321. sedangkan SAMSAT keliling 2 yang beroperasi di kanntor kelurahan cakra dan perempatan gebang, jumlah yang sudah mebayar PKB sebayak 6.603 kendaraan dan jumlah uang sebanyak RP. 3.708.124.026. yang terakhir SAMSAT keliling 3 yang beroperasi di pasar sindu dan bundaran udayana, jumlah yang sudah membayar PKB sebanyak 3.617 kendaraan dan jumlah uang sebanyak RP. 2.740.330.200. dilihat dari peningkatan jumlah orang yang telah membayar PKB dari tahun 2017-2018, sesuai dengan skala penilai yang di buat maka bisa disimpulkan bahwa efektivitas pelayanan digital pada program SAMSAT keliling di Kota Mataram sudah efektif. AbstractThe effectiveness of the digital SAMSAT mobile service program is a success in improving the welfare of its members and the community in Kata Kunci:

Abstrak: Indonesia memang salah satu Negara yang menjadi destinasi wisata bagi wisatawan luar negeri. Spot wisata yang relatif banyak membuat Indonesia menjadi tujuan wisata yang banyak diburu oleh wisatawan mancanegara. NTB memiliki keunggulan dari segi budaya, masyarakatnya 95% muslim, religius, daerah seribu mesjid. Hal ini menjadi modal dasar NTB optimis mampu menjadi wisata halal dunia.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan yaitu: Proses Implementasi Kebijakan Pariwisata Halal di NTB berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi NTB No.2 tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal oleh Dinas Pariwisata Provinsi NTB sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal. Faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi sudah dijalankan untuk mensukseskan kebijakan ini. Sedangkan faktor penghambat dalam mempengaruhi proses Implementasi Kebijakan Pariwisata Halal di NTB oleh Dinas Pariwisata Provinsi NTB yaitu masing kurangnya objek wisata halal dan masing kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk mewujudkan konsep pariwisata halal. AbstractIndonesia is indeed one of the countries that has become a tourist destination for foreign tourists. Relatively large tourist spots make Indonesia a tourist destination that is mostly hunted by foreign tourists. NTB has cultural advantages, its people are 95% Muslim, religious, a thousand mosques. This is the basic capital of NTB, optimistic that it can become a world halal tourism. Based on the results of the study, it can be concluded that: The process of implementing Halal Tourism Policy in NTB based on NTB Provincial Regulation No.2 of 2016 concerning Halal Tourism by the NTB Province Tourism Office has been going well but not yet maximally. Communication, resources, disposition and bureaucratic structure factors have been carried out to make this policy a success. While the inhibiting factors in influencing the process of implementing Halal Tourism Policy in NTB by the NTB Province Tourism Office are each lack of halal tourism objects and each lack of awareness of business people to realize the concept of halal tourism.

Abstrak: Kabupaten Bima memiliki ragam budaya, adat, dan tradisi yang beraneka ragam.Salah satu ciri khas dari Kota Bima adalah adanya “Uma Lengge” yang merupakan Rumah adat bagi masyarakat suku Mbojo.“Uma Lengge” tersebut berada tepatnya di Desa Maria, Kecamatan Wawo, dan Desa Sambori Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima, Pulau Sumbawa.kurangnya kesadaran masyarakat yang menyadari adanya Rumah Adat Bima, sehingga banyak sekali orang yang belum mengetahui keberadaan Rumah Adat Bima (Uma Lengge) ini, tidak banyak yang tahu keberadaannya bahkan masyarakat sekitar Kec. Wawopun banyak yang belum mengetahui keberadaan Uma Lengge.Ini diakibatkan kurangnya pemerintah dalam memilih strategi pelestarian untuk memperluaskan keberadaan Uma Lengge.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang strategi pelestarian wisata Budaya, serta untuk menjelaskan kemanfaatan daya tarik wisata Budaya dengan gambaran strategi pelestarianUma Lengge (Rumah Adat Bima) Sebagai Objek Daya Tarik Wisata yang berbasis masyarakat atau komunitas. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan cara mengolah dan menganalisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis data hasil penelitian ini menemukan bahwa Strategi pelestarian Uma Lengge (Rumah Adat Bima) yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bima adalah: (a) Perencanaan yang dimana perencanaan dalam pelestarian Uma Lengge (Rumah Adat Bima), (b) Pelaksanaan kebijakan yang dimana pelaksanaan kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan kebudayaan dan pariwisata, (c) Meningkatnya kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur, meningkatkan citra pariwisata didalam dan luar negeri, menciptakan produk pariwisata khas bima yang komparatif dan kompetitif, (d) Sarana dan Prasarana yang ada di kawasan Wisata Uma Lengge (Rumah Adat Bima) diantaranya: akses jalan menuju Uma Lengge (Rumah Adat Bima), tempat parkir di kawasan Uma Lengge (Rumah Adat Bima), listrik dan air. Promosi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bima sudah memberikan dampak yang baik bagi masyarakat. Abstract Bima Regency has a diverse variety of cultures, customs and traditions. One distinctive feature of Bima City is the existence of "Uma Lengge" which is a traditional house for the Mbojo tribe. "Uma Lengge" is located precisely in Maria Village, Wawo District, and Sambori Village, Lambitu District, Bima Regency, Sumbawa Island. there is a lack of public awareness that is aware of the Bima Traditional House, so many people do not know about the existence of the Bima Traditional House (Uma Lengge), not many know of its existence even the people around the district. Wawopun many do not know about the existence of Uma Lengge. This is due to the lack of the government in choosing a conservation strategy to expand the existence of Uma Lengge. Bima Traditional House) As a tourist attraction based on community or community. In this study, the author uses a type of descriptive research with a qualitative approach. By way of processing and analyzing data using qualitative analysis. Based on the results of interviews and data analysis the results of this study found that the preservation strategy of Uma Lengge (Bima Traditional House) carried out by the Bima District government was: (a) Planning where Uma Lengge (Bima Traditional House) was planned for conservation, (b) Implementation of policy where the implementation of activities to increase the participation of the community in the development of culture and tourism, (c) the increased capacity of resources and infrastructure facilities of the apparatus, increasing the image of tourism inside and outside the country, creating comparative and competitive typical tourism products, (d) Infrastructure in the Tourism Area of Uma Lengge (Bima Traditional House) including: access roads to Uma Lengge (Bima Traditional House), parking lots in the area of Uma Lengge (Bima Traditional House), electricity and water. Promotion carried out by the Bima Regency government has had a good impact on the community

Kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukan bahwa pada tahun 2011 tercatat 1,2% dari total penduduk NTB sekitar 3,4 juta jiwa atau sebanyak 59.550 orang. Dari total penyalahguna narkoba, sekitar 11.000 orang termasuk pecandu tulen, 19.028 teratur pakai dan 497 pecandu. Angka tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2012 sebanyak 1,68% atau sebanyak 5 juta jiwa dari jumlah penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat, setara dengan 70.000 orang dan kasus pada tahun 2013 sekitar 59.350 orang warga di NTB yang terindikasi menyalahgunakan narkoba di tahun 2013 Termasuk, di antaranya 1.000 orang sudah menjadi pecandu narkoba. Namun Pada tahun 2014 mencapai 51.519 jiwa dari total populasi penduduk mencapai 3.423.300 jiwa atau 1,50% merupakan pengguna narkoba dan pada tahun 2015 mengalami penurunan tercatat  1,500 jiwa merupakan pengguna narkoba. Tujuan penelitian ini untuk melihat sejauh mana keberhasilan dalam implementasi, dengan menggunakan teori Edwad III sebagai upaya untuk mewujudkan Indonesia bebas narkoba. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini  adalah data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan berbagai informen yang dilakukan peneliti. Data skunder adalah data-data berupa dokumen, buku, arsip dan lain-lain yang erat kaitannya dengan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dapat simpulkan bahwa  implementasi program P4GN sudah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan akan tetapi belum mampu mewujudkan tujuan BNN yaitu, untuk mewujudkan Indonesia bebas dari narkoba. Pada dasarnya ada beberapa kendala  yang dihadapi dalam implementasi program P4GN, yaitu sumber daya yang masih kurang, belum berjalanya pelaksanaan pembangunan yang berwawasan anti narkoba, sarana dan prasarana yang masih kurang, sifat klien yang mengulangi perbuatannya. Adapun upaya yang di lakukan oleh BNNP NTB dalam menyelesaikan kandala yakni mengadakan penambahan CPNS baru, mengoptimalkan sarana dan prasarana yang sudah ada, klien dari layanan rehabilitasi rawat jalan benar-benar dalam tahap pencapaian pemulihan.

Pengawasan ketenagakerjaan merupakan unsur penting dalam perlindungan tenaga kerja, sekaligus upaya penegakan hukum ketenagakerjaan serta untuk menjamin terlaksananya peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah dalam pengawasan hak-hak tenaga kerja wanita pada perusahaan, serta untuk mendeskripsikan faktor pendukung serta penghambat dalam pengawasan hak hak tenaga kerja wanita pada perusahaan di kabupaten Bungo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan jumlah informan 16 orang diantaranya Koordinator wilayah IV Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Bungo-Tebo, Penyidik pegawai negeri sipil, 3 orang pengawas ketenagakerjaan koordinator wilayah IV Kabupaten Bungo-Tebo, dan 11 orang wanita yang bekerja pada perusahaan di Kabupaten Bungo. Hasil penelitian menunjukkan pemerintah telah berperan agar terpenuhinya hak-hak tenaga kerja wanita berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui beberapa tahap pengawasan yaitu Preventive Control, Repressive Control, pengawasan saat proses dilakukan, pengawasan berkala, pengawasan mendadak, dan pengawasan melekat. Faktor pendukung dalam pengawasan yaitu regulasi, metode dan kapasitas, sedangkan faktor yang menghambat yaitu fasilitas dan koordinasi.